PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah Reguler, perlu pengelolaan dan
pelaporan penggunaan dana BOS Reguler di daerah
Provinsi Lampung
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, PP No.57 Tahun 2021, Permendiknas No.50Tahun 2007, Permendikbud No.75 Tahun 2016 , Permendikbud No.14 Tahun 2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.9 Tahun 2016, PERGUP No.61 Tahun 2020,
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah
Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
Halaman 24
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Cadangan Pangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun
2017 tentang Kemandirian Pangan, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur Lampung tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Cadangan Pangan
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.12 Tahun 2011, UU No.14 Tahun 1964, UU No.23 Tahun 2014, UU No.18 Tahun 2012, PP No.17 Tahun 2015,PermenTAN No.1 1/PERMENTAN/KN. 130/4/2018, PERDA No.12 Tahun 2017,
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Cadangan Pangan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
Halaman 7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 33 Tahun 2021
PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor - Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020
UU No.12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014,
PP No.23 Tahun 2005, PP No.54 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No.3 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, PP No.2 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.77 Tahun 2020,
PERDA No.7 Tahun 2007, PERDA No.8 Tahun 2021,
Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Halaman 8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Gubemur Lampung Nomor 70 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung
Pemerintah Daerah
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2014, PP No.54 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No. 63 Tahun 2019
Permendagri No.52 Tahun 2012, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No.77 Tahun 2020,
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Langsung Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
Halaman 15
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL DAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksankan ketentuan Pasal 51 dan
Pasal 52 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.8 Tahun 1997, UU No.24 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, Keputusan Presiden No.105 Tahun 2004, PeraturanKAN No.105 Tahun 2004, PeraturanKAN No.4 1 Tahun 2015, PERDA No.4 Tahun 2019, PERDA No.4 Tahun 2021, PERGUB No.56 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Vital Dan Arsip Terjaga
Dl Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Halaman 73
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2021
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
huruf Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor
10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk
Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No.23 Tahun 2006, UU No.14 Tahun 2008, UU No.11 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2010, PP No.28 Tahun 2021,PermenPANRB No.18 Tahun 2019, PeraturanKSN No.10 Tahun 2012, PeraturanKSN No.5 Tahun 2014, PeraturanKLSN No.6 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, PeraturanBSSN No.10 Tahun 2019, PERDA No.4 Tahun 2019,PERGUB No.56 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan
Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Halaman 14
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2021
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja
sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Lampung tentang
Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi perlu meningkatkan efektivitas dan
efisiensi penanganan pengaduan masyarakat terintegrasi
secara profesional, transparan, dan akuntabel
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.68 Tahun 1999, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.25 Tahun 2007, PermenPAN No.52 Tahun 2014,Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No.4 Tahun 2019, PERGUP No.56 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Penanganan
Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Halaman 10
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2021
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,
perubahan jenis pakaian dinas pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan
perubahan kembali
UU No.14 Tahun 1964, UU No.40 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PP No.82 Tahun 2018, PP No.33 Tahun 2020, Permendagri No.71 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No.9 Tahun 2017, PERGUB No.57 Tahun 2020, PeraturanDPRD No.1 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Halaman 9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2021
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Keija
Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubemur
Lampung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Keija
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan
pemerintahan di Provinsi Lampung, akan dilakukan
Perubahan terhadap Peraturan Gubemur Lampung Nomor
41 Tahun 2020 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2021,
UU No 14 Tahun 1964, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 8 Tahun 2008, PP No 8 Tahun 2008, PP No 13 Tahun 2019, Perpres No 18 Tahun 2020, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 100 Tahun 2018, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagari No 18 Tahun 2020, PerMendagri No 77 Tahun 2020, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2007, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2019, Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019, Pergub Lampung No 41 Tahun 2020
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Halaman : 5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN, INSTALASI GAWAT DARURAT, KELAS II, KELAS KHUSUS, KELAS I, UTAMA (VIP) DAN EKSEKUTIF (WIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan , Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP) dan Eksekutif (VVIP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka adanya penambahan alat baru yaitu
Laser Nd Yag di Klinik. Darmatologi Klinik, Alat Optical
Coherence Tomography (OCT) dan Laser Photocoagulasi di
klinik mata, Alat Elektromedis Diagnosis, pelayanan bedah
thorks dan kardiovaskuler, Alat Instrument Bedah Mikro
Laring Pada Kamar Operasi (Bedah Centeral) Dan
Pelayanan Baru di Klinik Jantung serta dalam rangka
mendukung peningkatan dan pengembangan pelayanan
canggih di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul
Moeloek Provinsi Lampung yang peralatan, sumber daya
manusia, saran dan prasarana sudah memenuhi standar
yang ditetapkan oleh pemerintah
UU No.14 Tahun 1964, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.12 Tahun 2019
Permenkeu No.09/PMK. 02/2006, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.1 Tahun 2011, PERDA No.4 Tahun 2019, PERGUB No.6 Tahun 2019, PERGUB No.40 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun
2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat
Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas Ii, Kelas
Khusus, Kelas I, Utama (Vip) Dan Eksekutif (Wip)
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr H. Abdul
Moeloek Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
Halaman 18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat