RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 5, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 5
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2OL7 tertang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam Hukum UU NO. 14 Tahun 1964; UU NO. 22 Tahun 2009; UU NO. 23 Tahun 2014; PP NO. 37 Tahun 2017; PP NO 30 Tahun 2021; PERPRES NO. 1 Tahun 2022; PEMENHUB NO. 96 Tahun 2015; PPN/BAPPENAS NO. 6 Tahun 2023; PERDA NO. 4 Tahun 2019.
Peraturan PERGUB ini menetapkan mengenai Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
Lampiran File: 15 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 4, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional
ABSTRAK:
Dalam rangka sebagai negara kepulauan, pelabuhan memiliki arti
penting bag, bangsa Indonesia karena mendukung
kelangsungan sistem transportasi laut yang merupakan
sistem transportasi paling besar di Indonesia dan
pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut
mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk
pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan
segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi
perekonomian dan pembangunan; berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah pada Lampiran huruf O
Sub Urusan Pelayaran menyebutkan bahwa Pelabuhan
Pengumpan Regional merupakan kewenangan Pemerintah
Provinsi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16,
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27,
Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 3O Peraturan Daerah provinsi
Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan
Regional.
Dasar Hukum PERGUB Ini adalah UU NO. 14 Tahun; UU NO. 26 Tahun; UU NO. 17 Tahun 2008; UU NO.32 Tahun; UU NO. 23 Tahun 2014; PP NO. 61 Tahun 2009; PP NO. 5 Tahun 2010; PP NO. 20 Tahun 2010; PP NO. 21 Tahun 2010; PP NO. 27 Tahun 2014; PP NO. 5 Tahun 2021; PP NO. 31 Tahun 2021; PERDA NO. 9 Tahun 2015; PEMENHUB NO. PM 74 Tahun 2016; PEMENHUB NO. PM 89 Tahun 2018; PEMENHUB NO. PM 57 Tahun 2020; PERDAG NO. 4 Tahun 2019; PERGUB NO. 59 Tahun 2021.
Peraturan PERGUB ini menetapkan mengenai Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
Lampiran File: 19 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2024
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
PERGUB Prov. Lampung No. 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 1, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mengoptimalkan tugas penyelenggaraan
kegiatan teknis operasional perangkat daerah dalam
pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengelolaan kawasan
wisata, dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 100.2.2.6/8798/OTDA tanggal 14 Desember 2023
Hal Rekomendasi Pembentukan dan Perubahan
Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada
Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu menata kembali
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tercantum dalam
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi pejabat
fungsional hasil penyetaraan jabatan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku; berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b
di atas, perlu merubah kembali Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah.
Dasar Hukum UU NO. 14 Tahun 1964; UU NO. 12 Tahun 2011; UU NO. 5 Tahun 2014; UU NO. 23 Tahun 2014; PP NO. 18 Tahun 2016; PP NO. 11 Tahun 2017; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; PEMENDAGRI NO. 12 Tahun 2017; PEMENDAGRI NO. 99 Tahun 2018; PERMENPAN NO. 25 Tahun 2021; PERDA NO. 6 Tahun 2017; PERDA NO. 4 Tahun 2019.
Peraturan PERGUB ini menetapkan mengenai Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
Lampiran File: 66 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 38 Tahun 2023
PENUGASAN PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARJA DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 38,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Rahaja dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan
Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengendalian inflasi terkait penyediaan dan distribusi pangan murah bagi masyarakat, maka dalam pelaksanaannya perlu mengikutsertakan Badan Usaha
Milik Daerah dalam bentuk penugasan;
berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan
Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Raharja dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung No. 7 Tahun 2011; Perda Lampung No. 13 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapakn mengenai Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Rahaja dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
10 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 37 Tahun 2023
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 37,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 22 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 26 Tahun 2021; Permentan No. 70/Permentan/SR.140/10/2011; Permentan No. 64/Permentan/Ot.140/5/2013; Permentan No. 53/Permentan/KR.040/12/2018; Permentan No. 1 Tahun 2019; Peraturan Badan Pangan Nasional No. 1 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2022; Perda No. 9 Tahun 2022; Pergub Lampung No. 59 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
18 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 35 Tahun 2023
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 35,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP Noo. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 130 Tahun 2022; Perpres No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 16 Tahun 2007; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022; PMK No. 211/ PMK.07/2022; PMK No. 212/ PMK.07/2022; Perda Lampung No. 5 Tahun 2021; Perda Lampung No. 10 Tahun 2022; Pergub Lampung No. 56 Tahun 2021; Pergub Lampung No. 38 Tahun 2022; Pergub Lampung No. 7 Tahun 2023; Pergub Lampung No. 21 Tahun 2023
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
22 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan masyarakat;
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, pemerintah daerah Provinsi bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; Perpres No. 185 Tahun 2014; Permenkes No. 3 Tahun 2014; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permenkes No. 2 Tahun 2023; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
11 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 33 Tahun 2023
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 33,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan huruf e dan huruf f angka 2 Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan
Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 71 Tahuun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung No. 5 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
23 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2023
POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 31,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis dan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Keija Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, diusulkan 3 (tiga) persyaratan administratif untuk penerapan Sadan Layanan Umum Daerah perlu diatur Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis dan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
Dasar hukum Peratturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021; Perpres No. 8 Tahun 2012; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendikbud No. 28 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perindustrian No. 3 Tahun 2017; Permendikbud No. 15 Tahun 2018; Permendikbud No. 34 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendikbud No. 6 Tahun 2019; PMK No. 28/ PMK.010/2019; Permendikbud No. 50 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub No. 1 Tahun 2022; Pergub No. 59 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis dan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
145 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2023
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 30,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PBI No. 23/6/PBI/2021; Permendagri No. 79 Tahun 2022; Perda Lampung No. 5 Tahun 2021
Perauran Gubernur ini menetapkan mengenai Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
53 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
