Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi profesionalisme dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.25 tahun 2009; UU no.19 tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; uu no.23 tahun2014; UU no.30 tahun 2014; PP no.68 tahun 1999; PP no.79 tahun 2005; PP no.53 tahun 2010; PP no.96 tahun 2012; Perpres no.76 tahun 2013; Permenpanrb no.24 tahun 2014; Permenpanrb no.15 tahun 2014; Permenpanrb no.30 tahun 2014; Permenpanrb no.1 tahun 2015; Permenpanrb no.14 tahun 2017; Pergub no.92 tahun 2016; perda no.8 tahun 2015; perda no.11 tahun 2016
Peraturan ini mengatur ketentuan umum; maksud dan tujuan; penyelenggaraan pelayanan publik;penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik; standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan; survei kepuasan masyarakat; pengelolaan dan penanganan pengaduan; sistim informasi pelayanan publik; inovasi pelayanan publik; peran serta masyarakat; kerja sama dengan puhak lain; dokumen dan informasi; monitoring , evaluasi dan pengawasan; sanksi; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
19 halaman peraturan dan 32 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA TAMAN KANAK KANAK DAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa untuk memimpin dan mengelola Pendidikan di sekolah dapat doberikan tugas tambahan kepada guru sebagai kepala Taman Kanak-kanak dan kepala Sekolah
UU no.10 tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.20 Tahun 2003; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.19 Tahun 2005; PP no.53 Tahun 2010; PP no.73 Tahun 2008; PP no.18 Tahun 2016; Permendiknas no.18 Tahun 2007; Permendagri no.80 tahun 2015; Kep. Mendiknas no.28 Tahun 2010; Perda no.11 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Seleksi calon kepala sekolah; pengangkatan dan penempatan; Penilaian Kinerja;Pemberhentian dan Perpanjangan Masa tugas Guru sebagai Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah; Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Peralihan;ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
9 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENILAIAN KINERJA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa Kepala-satuan Pendidikan merupakan kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal disemua jenjang pendidikan. Dalam rangka meningkatkan Kinerja kepala Satuan Pendidikan sebagai upaya meningkatkankualitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan , perlu dilaksanakan penilaian kinerja Kepala Satuan Pendidikan
UU no.10 Tahun 1999; UU no.20 Tahun 2003; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.19 tahun 2005; PP no.74 Tahun 2008; PP no.53 Tahun 2010; PP no.18 Tahun 2016; Permendiknas no.28 tahun 2010; Perda no.11 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan penilaian kinerja; pelaporan; ketentuan lain-lain;ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
10 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar
UU no.10 Tahun 1999; UU no.20 Tahun 2003; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.19 tahun 2005; PPno.17 Tahun 2010; Perpres no.47 tahun 2009; Perpres no.24 tahun 2010;Permendiknas no.39 tahun 2008; Permendikbud no.1 tahun 2012; Permendikbud no.45 tahun 2014; Permendagri no.80 tahun 2015; Perda no.11 tahun 2016
peraturan ini mengatur ketentuan umum;maksud dan tujuan; nilai, kepribadian dan karakter; jenis, warna dan model; penggunaan; pengadaan; larangan; sosialisasi, pengendalian , monitoring dan evaluasi; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
11 halaman peraturan dan 22 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA SEKABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketetuan Pasal 96 ayat (4) peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan tenatang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU no.6 Tahun 2014 tentang dana desa, perlu menetapkan tata cara pembagian alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk desa se-Kabupaten bengkayang
UU no.10 Tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.17 Tahun 2003;UU no.12 Tahun 2011; UU no.6 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.43 Tahun 2014; PP no.60 tahun 2014; Permendagri no.111 Tahun 2014; Permendagri no.113 tahun 2014; Permendagri no.114 tahun 2014; PermendesaPDTT no.2 Tahun 2015; Permendesa no.3 tahun 2015; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.83 Tahun 2015; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.5 tahun 2016; Perda no.6 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Prinsip;Pengalokasian Dana Desa; Penyaluran; Penatausahaan dan penggunaan ADD; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
10 halaman peraturan dan 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN RT/RW
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang no.6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa besaran dan persentase penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.
UU no.10 Tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.6 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.19 tahun 2008; PP no.43 Tahun 2014; PP no.60 Tahun 2014; Permendagri no.111 tahun 2014; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.84 tahun 2015; Permendagri no.44 tahun 2016; Permendagri no.110 Tahun 2016; Perda no.8 tahun 2013; Perda no.5 Tahun 2016; perda no.6 Tahun 2016; Perda no.11 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penganggaran; Penghasilan kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa; Tunjangan badan permusyawaratan desa; Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; Operasional Pemerintah desa Dan Operasional BPD; Ketentuan lain-lain;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
12 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan kerja Perangkat Daerah, kepada Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran
UU no. 10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.15 tahun 2004; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.56 tahun 2005; PP no.58 tahun 2005; PP no.79 tahun 2005; PP no.39 tahun 2007; PP no.71 Tahun 2010; Permendagri no.13 tahun 2006; Permendagri no.80 tahun 2015; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.12 Tahun 2017;
Peraturan ini mengatur Ketentuan umum; Mekanisme uang persediaan; besaran uang persediaan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
7 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 74 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan penggunaan anggaran dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu menetapkan ketentuan penggunaan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.11 Tahun 2007, Perda No.11 Tahun 2016, Perbup No.34 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dan keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2018 dalam 9 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
5 halaman dan 29 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
Bahwa guna menjamin terselenggaranya program bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang sebagai wujud dari kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masayarakat dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 2003, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2017.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi dan kabupaten/kota sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.UU No.28 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri no.100 tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Pasal 5, pasal 20, Pasal 21, pasal 22, dan pasal 42 Perbup No.43 Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
5 halaman dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
