Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan;
UU no.10 Tahun 1999; UU no.43 tahun 2009; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.87 tahun 1999; PP no.88 tahun 1999; PP no.28 tahun 2012; Keppres no.105 Tahun 2004; Permendagri no.80 tahun 2015; Peraturan kepala rsip nasional Ri no.14 tahun 2014; Perda no.5 tahun 2015; Perbup no.46 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan umum; Jadwal retensi arsip; tata cara penggunaan jadwal retensi arsip; penyusutan arsip; penggunaan jadwal retensi arsip; pembiayaan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2018.
8 halaman peraturan dan 10 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadu kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.1 tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; Permendagri no.80 tahun 2015; Perda no.11 Tahun 2016; Perbup no.32 Tahun 2016
peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 pada Ketentuan Bab II Bagian ketiga Pasal 5 ayat (1) huruf f ; ketentuan babII bagian Keenam Pasal 13 ayat (3) huruf d, Pasal 4 huruf d;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
Merubah Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2016
4 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 67 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bengkayang No. 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadu kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
UU no.10 Tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.33 Tahun 2004; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 Tahun 2016; Permendagri no.80 Tahun 2015; Perda no.11 Tahun 2016; Perbup no.49 Tahun 2016;
Peraturan ini merubah peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2016 pada ketentuan bab II Bagian Ketiga Pasal 5 ayat(1) huruf d angka 2 dan huruf e; ketentuan Bab II bagian Ketujuh Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 d; Ketentuan Bab II bagian Kedepalpan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, pasal 27 dan Pasal 28
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
Merubah Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016
7 halaman Peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DAN PENGELOLAAN LEMBAGA LOKAL PENYIARAN PUBLIK BUMI SEBALO BENGKAYANG TELEVISI
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pebentukan lembaga Penyiaran Publik Bumi Sebalo bengkayang Televisi, dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penyiaran Bumi Sebalo bengkayang Televisi perlu dibentuk Alat kelengkapan dan pengelolaan lembaga penyiaran publik bumi seabalo Bengkayang Televisi
pasal 18 ayat(6) UUD Ri Tahun 1945; UU no. 10 tahun 1999; UU no.40 tahun 1999; UU no.32 tahun 2003; UU no.14 tahun 2008; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.11 tahun 2005;
peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pembentukan Alat kelengkapan LPPL Bumi Sebalo Bengkayang televisi; Pembiayaan pembentukan alat kelengkapan LPPL Bumi Sebalo Bengkayang Televisi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2018.
14 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya percapatan ketersediaan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perlu diberikan kemudahan pelaksanaan perizinan dan non perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah
UU no.10 tahun 1999; UU no.39 Tahun 2008; UU no.1 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.88 Tahun 2014; PP no.14 tahun 2016; PP no.64 tahun 2016; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.55 tahun 2017; Perda no.12 Tahun 2016; Perda no.11 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kemudahan Pembangunan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; Pelaporan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
9 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENEMPATAN TIM TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PROSES PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan perlu penemapatan Tim teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagai dasar kebutuhan penyelenggaraan pelayanan
UU no. 10 tahun 1999; UU no33 Tahun 2004; UU no.25 tahun 2007; UU no.14 Tahun 2008; UU no.25 Tahun 2009; UU no.28 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.96 tahun 2012; Perpres no.27 tahun 2009; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.100 tahun 2017; Permendagri no.138 Tahun 2017; Peraturan kepala Badan koordinasi Penanaman Modal no.6 tahun 2016; Peraturan kepala badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017; Perda no.11 tahun 2007; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.2 Tahun 2017;
Peraturan ini mengatur ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; tim teknis; jenis perizinan dan non perizinan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Pendanaan; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN HARI JADI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa untuk membangkitkan rasa memiliki serta menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Bengkayang dipandang perlu memperingati Hari jadi Kabupaten Bengkayang
UUno.10 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no.9 tahun 2010; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.58 tahun 2005; Permendagri no.13 tahun 2006; Permendagri no.80 tahun 2015; Perda no.5 Tahun 2014; Perda no.11 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur ketentuan umum; Penetapan hari jadi; Peringatan Hari jadi; Rangkaian kegiatan hari Jadi dan Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2018.
6 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan dan keluarga berencana Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.1 Tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no.43 Tahun 2008; UU no.25 tahun 2009; UU no36 tahun 2009; UU no,.44 tahun 2009; UU no.12 Tahun 2011; UU no5 tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; UU no.36 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; Perpres no.72 Tahun 2012; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.49 tahun 2016; Permendagri no.12 Tahun 2017; Perda no.11 tahun 2016; Perbup no.34 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pembentukan;Kedudukan, tugas Pokok, Fungsi dan Struktur organisasi; Pembiayaan; kepegawaian; ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
17 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN / PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (30 Undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang Pemeriksaan keuangan dan Tanggungjawab keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia dan laporan hasil pengawasan intern pemerintah kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.31 Tahun 1999; UU no.15 tahun 2004; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.38 tahun 2007; PP no.60 tahun 2008; PP no.53 tahun 2010; Peraturan BPK no.2 Tahun 2010; Permenpan no.9 Tahun 2009; Permendagri no.13 tahun 2006; Perda no.7 tahun 2016; Perda no.11 Tahun 2016;
peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Ruang lingkup; laporan hasil pemeriksaan/pengawasan; tanggungjawab pelaksanaan TLHP; Mekanisme pelaksaan TLHP di tingkat organisasi perangkat daerah; Pemantauan/ monitoring pelaksanaan TLHP; Penatausahaan pelaporan; Status TLHP; Rapat Koordinasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
14 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 25 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bengkayang No. 64 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa pemberian tunjangan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bengkayang tekah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bengkayang, dimana khusus Tunjangan Intensif tunjangan Reses Pimpinan DPRD untuk standar penentuan besaran tunjangannya ditentukan berdasarkan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
UU no.10 Tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.58 tahun 2005; P no.16 tahun 2010; PP no.18 Tahun 2017; Permendagri no.7 Tahun 2006; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.62 Tahun 2017; Perda no.6 Tahun 2017
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 pada Bab II dan Bab IV
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Merubah Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017
5 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
