Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PERLINDUNGAN, PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN DOKUMEN/ARSIP VITAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa demi keberlangsungan hidup dan keberadaan organisasi serta menjamin kelangsungan kegiatan organisasi perlu dilakukan pengelolaan secara terprogram terhadap dokumen/arsip yang sangat penting yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, dan memori yang merupakan dokumen/arsip vital bagi suatu organisasi
UU no.10 tahun 1999; UU no.43 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.87 Tahun 1999; PP no.88 Tahun 1999; PP no.28 tahun 2012; Keppres no.105 tahun 2004; Peraturan Kepala arsip nasional nomor 6 tahun 2005; Permendagri no.80 tahun 2015; Perda no.5 tahun 2015; Perbup no.46 Tahun 2016;
peraturan ini mengatur Ketentuan umum; penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
6 halaman peraturan dan 18 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN SARANA BANTU PENEMUAN KEMBALI ARSIP STATIS PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip statis untuk berbagai kepentingan kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan serta penyebaran informasi arsip statis pada lembaga kearsipan sebagaimana amanat Pasal 9 UU no.43 tahun 2009 tentang Kearsipan perlu dilakukan penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis
UU no.10 Tahun 1999; UU no.43 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.28 tahun 2012; Keppres no.105 Tahun 2004; Peraturan kepala arsip nasional Ri no.27 tahun 2011; permendagri no.80 Tahun 2015; Perda no.5 tahun 2015; Perbup no.46 tahun 2016;
peraturan ini mengatur ketentuan umum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
5 halaman peraturan dan 36 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 80 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan , perlu dilaksanakan pengelolaan arsip terjaga sebagai memori kolektif dan identitas bangsa di masa mendatang;
Uu no.10 Tahun 1999; UUn no.43 Tahun 2009; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.28 tahun 2012; peraturan kepala arsip nasional RI no.41 Tahun 2015; Perda no.5 Tahun 2015; perbup no.46 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur ketentuan Umum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
6 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata kearsipan di lingkungan Pemerintah daerah perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan
UU no.10 Tahun 1999; Uu no.43 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.87 tahun 1999; PP no.28 Tahun 2012; keppres no.105 tahun 2004; permendagri no.80 Tahun 2015; Peraturan kepala arsip nasional RI no.14 tahun 2014; perda no.5 tahun 2015; Perbup no.46 Tahun 2016;
Peraturan ini megatur Ketentuan Umum; jadwal retensi arsip; tata cara Penggunaan jadwal Retensi arsip; Penyusutan arsip; jadwal retensi arsip; pembiayaan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
11 halaman peraturan dan 16 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 75 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SEKABUPATEN BENGKAYANGTAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SEKABUPATEN BENGKAYANGTAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat dari Kementrian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan kantor WilayahProvinsi Kalimantan Barat Nomor S-0510/WPB.17/KP.02/2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal Penyaluran Dana Desa tahap III Tahun 2018 dan Hasil Evaluasi terhadap Peraturan Kepala Daerah
UU no.10 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.12 tahun 2011; UU no.6 Tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.43 Tahun 2014; PP no.60 tahun 2014; Perpres no.157 tahun 2014; Permendagri no.113 tahun 2014; Permendagri no.114 tahun ; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendesapdtt no.19 tahun 2017; perda no.6 tahun 2016;
peraturan ini merubah Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 7 Tahun 2018 pada ketentuan Bab V Pasal 13 ayat (2) huruf b,ayat (3) dan ayat (4);Ketentuan Bab VII Pasal 17 ayat (2), ayat(3), dan ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
merubah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018
5 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 74 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bengkayang No. 2 Tahun 2022 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai serta Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas /efisiensi pelayanan masyarakat serta peningkatan disiplin Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten bengkayang, perlu adanya pengaturan jam kerja;
UU no.10 tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.42 tahun 2004; PP no.53 tahun 2010; PP no.46 tahun 2011; PP no.18 tahun 2016; PP no.11 tahun 2017; Keppres no.68 tahun 1995; Permendagri no.80 tahun 2015; Perda no.11 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Ketentuan hari dan jam Kerja; Disiplin Kerja; Sanksi administratif; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
6 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.1 Tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.19 tahun 2008; UU no.43 tahun 2008; UU no.32 Tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.97 tahun 2000; PP no.100 tahun 2000; PP no.18 tahun 2016; PermendLH no.19 tahun 2008; PermenLH no.20 tahun 2008; PermenLHno.6 tahun 2009; Permendagri no.80 tahun 2015; Perda no.11 Tahun 2016; Perbup no.35 tahun 2016;
Peraturan ini merubah Peraturan bupati nomor 35 Tahun 2016 pada Ketentuan Bab II bagian Ketiga Pasal 5 ayat (1), Ketentuan Bab II bagian Keenam Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (1) dan (2),Ketetntuan bab II bagian kedepalan pasal 26 ayat (2) huruf n, Pasal 27 ayat(1) huruf c, Pasal 30 ayat (1) dan (2)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
8 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 72 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI YANG DIKERJASAMAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi yang dikerjasamakan Pemerintah kabupaten Bengkayang dapat berjalan dengan baik dan tertib , maka dipandang perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; Uu no.33 tahun 2004; UU no.10 tahun 2009; UU no.28 tahun 2009; UU no.32 tahun 2009; UU no.12 Tahun 2011; UU no.27 Tahun 2007; UU no.23 Tahun 2014; PP no.67 Tahun 1996; PP no.27 tahun 1999; PP no.58 tahun 2005; PP no.69 tahun 2010; PP no.27 tahun 2012; PP no.18 tahun 2016; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.20 tahun 2008; Permendagri no.80 tahun 2015; Perda no.17 Tahun 2013; Perda no.7 Tahun 2014; Perda no.9 tahun 2014; Perda no.11 Tahun 2016; Perda no.12 tahun 2017; Perbup no.1 Tahun 2018;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Golongan retribusi; Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi; pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan tempat rekreasi; lokasi tempat rekreasi; struktur dan besarnya tarif retribusi; peninjauan tarif retribusi; wilayah dan lokasi pemungutan retribusi; retribusi tempat rekreasi yangdikerjasamakan; tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi; penyidikan; ketentuan pidana;sanksi administrasi; insentif pemungutan; penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
17 halaman peraturan dan 6 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadu kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
UU no.10 Tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.1 Tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.25 Tahun 2007; UU no.25 Tahun 2009; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.96 Tahun 2012; PP no.18 tahun 2016; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.100 Tahun 2016; Perda no.11 Tahun 2016; Pencabutan Peraturan Bupati No.70 Tahun 2017
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 padaKetentuan Bab II bagian ketiga Pasal 5 ayat(1) huruf d; Ketentuan Bab II bagian ketujuhPasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat 91) dan ayat (2)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
merubah Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016
6 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadu kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.1 Tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.12 tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.18 Tahun 2016; Permendagri no.60 tahun 2015; Perda no.11 Tahun 2016;
peraturan ini merubah Peraturan bupati Nomor 50 tahun 2016 pada Ketentuan bab II Bagian ketiga Pasal 4 ayat(1); Ketentuan Bab II Bagian Keenam pasal 11, Pasal 12, ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat(2), Pasal 14 ayat(1) dan ayat(2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat(2) Pasal 16 ayat (1) dan ayat(2)Ketentuan Bab II Bagian Ketujuh Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2);Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
merubah Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2016
12 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
