Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan pengawasan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA
ABSTRAK:
bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat desa yang mengakibatkan semakin menipisnya Sumber Daya Alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran limngkungan serta tersisihnya masyarakat desa
UU No.10 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.13 Tahun 2016, PP No.20 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permen PDTT No.9 Tahun 2016, Permendagri No.18 Tahun 2018, Permendes PDTT No.23 Tahun 2017, Permendagri No.20 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Hak dan kewajiban; Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa; Kewenangan Pengelolaan; Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Desa; Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna; Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna; Mekanisme; Pembinaan dan Pengendalian; Pendanaan; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PESERTA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP SERTIFIKASI KHUSUS MASYARAKAT BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sinergi kebijakan yang menyangkut penyiapan dokumen penguasan atau kepemilikan tanah, sarana dan prasarana serta biaya pendaftaran hingga bea perolehan tanah dan atau bangunan yang diperluhkan
UU No.5 Tahun 1960, UU No.10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permenpan RB No.35 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Persyaratan Kelengkapan Berkas Administrasi Untuk Memperoleh Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang
UU No.10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.5 Tahun 2017, Permendagri No.90 Tahun 2019, Perda No.11 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembentukan dan Kedudukan; Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja; Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
9 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PP No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendagri No.100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat target pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri
UU No.10 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.25 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, Perpres No.27 Tahun 2020, Permendagri No.100 Tahun 2018, Perda No.11 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar; Pelaksanaan dan Penerapan; Pembiayaan; Pembinaan; Monitoring, evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
8 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di Kabupaten Bengkayang dalam membudayakan hidup sehat dan pencegahan penyakit perlu dilakukan peningkatan perilaku yang lebih baik
UU No.10 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.66 Tahun 2014, Perpres No.42 Tahun 2013, Permenkes No.41 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permenkes No.39 Tahun 2016, Permenkes No.8 Tahun 2019, Perda No.11 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Sasaran; Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Perencanaan; Pelaksanaan dan Tugas Pokok, Fungsi; Forum Kelompok Kerja GERMAS; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
18 halaman dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Perda No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua ATas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bengkayang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Bengkayang
UU No.10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.5 Tahun 2017, Permendagri No.90 Tahun 2019, Perda No.11 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Perbup No.48 Tahun 2016
24 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.1 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.12 tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.106 tahun 2017; Perda no.11 tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi; Tata kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
20 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bengkayang No. 48 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian perhitungan pagu Dana Desa Tahun 2021 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kementerian Keuangan, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati
UU no.10 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.12 tahun 2011; Permendagri no.20 tahun 2018; PermendesPDTT no.13 tahun 2020;Permenkeu no.205/PMK.07/2019; PermendesPDTT no. 17 tahun 2019; Perda no.6 tahun 2016
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2020 pada ketentuan dalam lampiran I
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021.
merubah Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2020
3 halaman peraturan dan 10 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan PemberhentianKepala Desa
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.12 tahun 2011; UU no.6 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.43 tahun 2014; Permendagri no.80 tahun 2015; PP no.17 tahun 2018; Permendagri no.112 tahun 2014; Permendagri no.82 tahun 2015; Permendagri no.46 tahun 2016; Permendagri no.20 tahun 2018; Perda no.6 tahun 2015
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Persyaratan Kepala Desa; Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
16 halaman peraturan dan 12 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
