Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji serta Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka dipandang perlu untuk Mengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020
UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.49 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.71 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.55 Tahun 2008; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.62 Tahun 2017; Perda Kabupaten Mesuji No.05 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mesuji No.08 Tahun 2017; Perda Kabupaten Mesuji No.05 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa Desa memiliki kewenangan lokal berskala Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemrintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa; 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 18.Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa pada BUMDes.
Penyertaan Modal Pemerintah Desa, bukan modal awal pendirian BUMDesa dan bukan merupakan komponen hutang yang harus dilunasi oleh BUMDesa, tetapi merupakan modal BUMDesa.
Penyertaan modal Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dapat bersumber dari APBDesa, yang sebelumnya sudah disepakati dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Besaran penyalurannya harus mempertimbangkan kondisi keuangan Desa dan kemampuan kapasitas BUMDesa dalam mengembangkan kegiatan usaha/bisnisnya berdasarkan analiasa usaha dan proposal usaha yang diajukan oleh Ketua BUMDesa. Proposal penyertaan modal diajukan sebelum pengesahan APBDesa tahun berjalan.
Penyertaan Modal Desa baik yang berupa pembiayaan atau kekayaan Desa dapat dipergunakan oleh BUMDesa, sebagai modal awal atau modal dasar pendirian Unit Usaha BUMDesa.
Apabila Unit Usaha BUMDesa dalam bentuk Perseroan Terbatas, minimal BUMDesa memiliki saham 70% dari keseluruhan modal dasar Perseroan, sisanya dimiliki oleh masyarakat Desa atau Badan Hukum Indonesia.
Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang betujuan untuk mendirikan Unit Usaha BUMDesa, tanpa persetujuan dalam Forum Musyawarah Desa batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
-
-
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT KABUPATEN MESUJI
ABSTRAK:
dalam rangka menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta stabilitas usaha di sektor produksi barang dan jasa maka peran Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam mendukung terwujudnya kondisi dimaksud cukup penting
UU No.28 Tahun 1999; UU No.21 Tahun 2000; UU No.13 Tahun 2003; UU No.49 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mesuji No.05 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mesuji No.48 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan dan tugas, organisasi, kesekretariatan, pembiayaan, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN MESUJI
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Mesuji
UU No.8 Tahun 1981; UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2007; UU No.49 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP RI No.24 Tahun 2018; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.91 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.112 Tahun 2016; Permendagri No.138 Tahun 2017; Perda Kabupaten Mesuji No.05 Tahun 2016; Perbup Mesuji No.48 Tahun 2016; Perbup Mesuji No.35 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP, tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak, dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN MESUJI
ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan pendekatan pembangunan yang partisipasif;
- untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diperlukan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat berbasis kawasan pedesaan
1. UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
8. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
10. PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
11. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
-
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
ABSTRAK:
a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, budaya perilaku dan peningkatan kualitas generasi
b. bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal
c. bahwa pembagunan rumah susun yang telah dilaksanakan perlu dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun berhasil guna
1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. UUU Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji
6. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Ketentuan Umum, Pemanfaatan Fisik Bangunan Rusunawa, Pemanfaatan Ruang, Pemeliharaan, Perawatan, Peningkatan Kualitas Prasarana dan Utilitas, Proses Penghunian, Jangka waktu berlakunya sewa, Perjanjian Sewa Menyewa, Kewajiban, Hak dan Larangan Penghuni, Administrasi Keuangan dan Pemasaran, Kelembagaan, Pengembangan Bangunan, Sanksi Adminstratif,.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN KABUPATEN MESUJI
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
b. bahwa dalam rangka memperkuat upaya Perilaku Hidup Besih dan Sehat, mencegah Penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta meningkatkan akses air minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolahan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi
Lampung;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang tentang Kesehatan Lingkungan;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan
Prilaku Hidup Bersih dan Sehat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Lampung;
21. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten
Mesuji;
22. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2017 – 2022;
23. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Mesuji.
Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Sasaran, Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Daerah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pengolahan Saran Sanitasi Total Berdasar Masyarakat (STBM), Tim Kerja STBM, Monitoring dan Evaluasi, Penghargaan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN MESUJI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 35 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna
1. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneliatian, Pengembangan dan Penerapatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Mengatur ketentuan Umum, Tujuan Sasaran dan Pendekatan, Lingkup Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi, Lembaga Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Sumber Pendanaan dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa
bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik dan efektif
1. UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
2. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Ketentuan Umum, Kewenangan Desa Bersdasarkan Hak Asal Usul, Kewenangan Desa berdasarkan Lokal Berskala Desa, Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa, Pendanaan, Fasilitasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
Peraturan Bupati Mesuji Nomor 23 Tahun 2015 tentang kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mesuji
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
