PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Umum tentang Ketentuan
dan Tata Cara Indonesia Tahun Perpajakan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan tentang Indonesia Tahun Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengatur berbagai hal terkait tata cara, prosedur, dan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain: Objek Pajak, Subjek Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pemungutan, Prosedur Administratif, Pengawasan dan Penegakan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
45 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017
PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pemungutan Pajak Air Permukaan
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 52, BD 2017/NO.52
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pajak Daerah
Mengatur ketentuan-ketentuan terkait pemungutan pajak atas penggunaan air permukaan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan pajak dan meliputi beberapa aspek utama, antara lain: Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Penghitungan Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pemungutan, Sanksi Administratif, Pengawasan dan Penegakan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
45 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2017
Konstribusi Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 51, BD 2017/NO.51
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Konstribusi Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
Ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Kontribusi Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Mengatur mengenai penyelenggaraan, pemanfaatan, dan kontribusi yang dikenakan atas jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini mencakup berbagai hal yang terkait dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, antara lain: Jenis Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Objek Kontribusi, Besaran Kontribusi, Mekanisme Pembayaran, Penggunaan Dana Kontribusi, Pengecualian dan Keringanan, Pengawasan dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 50, BD 2017/NO.50
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Mengatur perubahan atau penyesuaian terhadap rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang sudah disusun sebelumnya untuk tahun 2017. Beberapa aspek yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Perubahan Prioritas Pembangunan, Penyesuaian Program dan Kegiatan, Anggaran Pembangunan, Evaluasi dan Monitoring, Kolaborasi dengan Pihak Terkait
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
20 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2017
Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 49, BD 2017/NO.49
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
MenetapkanmPeraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Mengatur standar perilaku, norma, dan etika yang harus dipatuhi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi. Beberapa aspek yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Norma dan Nilai Etika, Etika dalam Bekerja, Etika dalam Pelayanan Publik, Etika dalam Penggunaan Wewenang, Sanksi Pelanggaran Etik, Pengawasan dan Penegakan Kode Etik, Pembinaan Kode Etik
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
72 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2017
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 48, BD 2017/NO.48
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Dana Operasional; Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mengatur pemberian tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini merinci besaran, mekanisme, serta ketentuan terkait pemberian tunjangan tersebut sebagai bagian dari hak-hak keuangan anggota legislatif. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Dasar Penentuan Tunjangan, Mekanisme Pembayaran, Ketentuan Pengawasan dan Pelaporan, Penggantian atau Penarikan Tunjangan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2017
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 46, BD 2017/NO.46
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah
Mengatur tata cara, prosedur, dan ketentuan teknis terkait pemungutan pajak atas bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Objek Pajak, Subjek Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pemungutan Pajak, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Pelanggaran, Penggunaan Dana Pajak
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
35 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2017
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 45, BD 2017/NO.25
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Mengatur tentang pemberian hak-hak keuangan dan administratif bagi pimpinan serta anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini memberikan pedoman terkait hak keuangan yang diterima oleh anggota legislatif selama menjalankan tugasnya, serta prosedur administratif yang mengatur mekanisme pemberian hak-hak tersebut. Beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Jenis Hak Keuangan, Hak Administratif, Mekanisme Pemberian Hak Keuangan, Penyesuaian Hak Berdasarkan Jabatan, Transparansi dan Akuntabilitas, Sanksi dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
20 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2017
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri SIpil
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 43, BD 2017/NO.43
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri SIpil
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Mengatur tata cara serta ketentuan terkait proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang bekerja di BLUD tetapi bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Non-PNS, Pengangkatan Pegawai BLUD Non-PNS, Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non-PNS, Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai Non-PNS, Mekanisme Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Pengawasan dan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
17 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2017
Pedoman Pemberian Bantuan Akomodasi dan Transportasi Pengobatan Bagi Masyarakat Kurang mampu/Miskin
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 42, BD 2017/NO.18
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akomodasi dan Transportasi Pengobatan Bagi Masyarakat Kurang mampu/Miskin
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Akomodasi dan transportasi Pengobatan bagi Masyarakat Kurang Mampu/ Miskin
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Mengatur tentang tata cara, syarat, dan mekanisme pemberian bantuan akomodasi dan transportasi bagi masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang membutuhkan layanan pengobatan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
30 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
