Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2010/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal. 35 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan untuk lebih efektipnya penanganan bencana baik prabencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana, maka perlu dibentuk Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu di tetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No mar 46 T a hun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Denbgan Sistematika; Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tiugas Pokok Dan Fungsi Oganisasi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksaan pemberian Bantuan Operasional di Kabupaten Tabalong, khususnya yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, perlu dibuatkan pedomannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 06 Tahun 2009
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Tabalong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2010.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib dan disiplin anggaran berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tabalong.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2010.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 4 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum desa perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi;bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penjabaran ketentuan Pasal 8 ayat (I) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu dibuatkan tata cara penyusunan rancangan peraturan desa atas prakarsa pemerintah desa;bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa Di Kabupaten Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan ,Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Prosedur Dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa Di Kabupaten Tabalong.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2010.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2010
Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagi KPA Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2010/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagi KPA Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam
Negcri Nomor 13 Tahun 2006 scbagaimana telah diubah dcngan
Peraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 59 Tahun 2007 tcntang
Perubahan Atas Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 13 Talmn 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah perlu mcnctapkan batas
jumlah SPP- UP, SPP- GU dan SPP - TU;
bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan olch
bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD Dinas Pengclolaan
Keuangan dan kekayaan Dacrah yang diantaranya SPP - TU pcrlu
diatur batasan jumlah dimaksud;
bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Dacrah Kabupatcn Tabalong Nomor 03 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tabaiong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2010; dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 0 I Tahun 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini memuat Tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagi KPA Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2010.
4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 24 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan
produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
nasional; bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan
berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 201 0; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian di Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Pert!HK.060/2/2006; Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Pennentan/OT.140/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Pennentan/SR.130/11/2009; Keputusan Menteri Pertanian Nornor : 237/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 03/M-DAG/PER/2/2006; Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 086 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007.
Peraturan Bupati Tabalong tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian di Kabupaten Tabalong yang berisi; Ketentuan Umum; Peruntukan Pupuk Bersubsidi; Alokasi Pupuk Bersubsidi; Tugas Dan Tanggung Jawab Distributif; Tugas Dan Tanggung Jawab Pengecer; Pengawasan; Pelaporan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 23 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kali Bersih (Prokasih) Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa kali atau sungai merupakan sumber daya air yang penting bagi
kebutuhan hidup manusia dan mahkluk hidup lainnya sehingga perlu
dijaga kualitas air dan pengendalian pencemaran air disepanjang daerah
aliran sungai ; bahwa untuk meningkatkan kualitas air sungai tersebut agar tetap
berfungsi sesuai dengan peruntukannya, perlu dicanangkan Program
Kali Bersih (Prokasih); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Program
Kali Bersih (Prokasih) di Kabupaten Tabalong;
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep09/MENLH/411995; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35/MENLH/7/1995; . Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35
NMENLH/7/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep51/MENLH/1 0/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep52/MENLH/1 0/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep58/MENLH/12/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep42/MENLH/1 0/1996; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/111998; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-113 tahun 2003; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-142 tahun 2003; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Nomor 28 Tahun 1994; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Se1atan
Nomor 58 Tabun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007.
Peraturan Bupati Tabalong tentang Program
Kali Bersih (Prokasih) di Kabupaten Tabalong yang berisi; ketentuan Umum; Azas, Tujuan Dan Sasaran Prokasih; Pelaksanaan Prokasih; Pembiayaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 22 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Syarat Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanf Aa Tan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah
ABSTRAK:
bahwa izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah ke
tanah untuk aplikasi pada tanah merupakan sarana pengawasan
Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada badan hukum dan perorangan
yang kegiatan dan atau hasil sampingannya menimbulkan/mengakibatkan
pencemaran; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kualitas Air di
Kabupaten Tabalong, perlu pengaturan tata cara dan syarat permohonan
izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah
untuk aplikasi pada tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara
dan Syarat Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin
Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah;
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Talmn 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep51/MENLH/1 0/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep52/MENLH/1 0/1995; . Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep58/MENLH/12/1995; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/1/1998; Keputu..c;.an Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 ; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007; Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2007 ; . Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara
dan Syarat Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin
Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah yang berisi; Ketentuan Umum; Persyaratan Dan Tata Cara Izin Pembuangan Air Limbah; Persyaratan Dan Tata Cara Izin Pemanfaatan Ar Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 21 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Syarat Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah bahan
berbahaya dan beracun merupakan sarana pengawasan Pemerintah
Kabupaten Tabalong kepada badan hukum dan perorangan yang
kegiatannya dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, keselamatan
manusia dan makhluk hidup lainnya; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lirnbah Bahan
Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Tabalong, perlu pengaturan tata
cara dan syarat permohonan izin penyimpanan sementara dan izin
pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata cara
dan Syarat Permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan izin
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten
Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nom or 18 tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 TaJmn 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata cara
dan Syarat Permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan izin
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten
Tabalong yang berisi; Ketentuan Umum; Perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 13 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupeten Tabalong Tahun 2009 - 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menetapkan Visi, misi dan program
bupati terpilih serta penjabaran/pelaksanaan terhadap
Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2005-2025, perlu menyusun Rcncana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ; bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan PasP.I 19 aynt (3)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimuksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2009- 2014;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009.
Peraturan Bupati tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2009- 2014 yang berisi Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2009.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
