Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organısası, Uraıan Tugas Dan Fungsı Unıt Pelaksana Teknıs Badan Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerıntah Kabupaten Banyuasın
ABSTRAK:
Bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 133 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banyuasin No. 134 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan kedudukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), susunan organisasi (UPTB), tugas dan fungsi UPTB, jabatan fungsional dan pelaksana UPTB, dan kepegawaian dan tata kerja UPTB
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 133 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organısası, Uraıan Tugas dan Fungsı Badan Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dan memperhatikan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2213/VII/2019 tentang Evaluasi Raperbup tentang Perangkat Daerah, maka perlu melakukan perubahan struktur organisasi dan penjabaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 sehingga perlu diganti.
UU No 6 Tahun 2002 ; UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan UU No 9
Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 5 Tahun 2017Perda No 18 Tahun 2016;
sebagaimanatelahdiubahdengan Perda No 11 Tahun 2018;Perbup No 133 Tahun 2018
KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI , JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA ,KEPEGAWAIAN DAN TATA KERJA ,KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 142 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
27 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 dan 37 Tahun 2013, serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi, serta Sehubungan dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 23 Tahun 2015 sudah berakhir maka perlu adanya pengganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 37 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banyuasin No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 11 Tahun 2018; Perda Kabupaten Banyuasin No. 1 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan Road Map Reformasi Birokrasi meliputi tujuan dan sasaran, gambaran umum, serta dokumen road map reformasi birokrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 38 Tahun 2019
PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN BUPATI-NOMOR 174 TAHUN 2016-TENTANG-STRUKTUR ORGANISASI-PENJABARAN TUGAS-DAN-FUNGSI-DINAS PERUMAHAN RAKYAT-KAWASAN PERMUKIMAN-DAN-PERTANAHAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2019/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banyuasin sehingga perlu penyesuaian, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 174 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2016 meliputi ketentuan susunan organisasi angka 2 huruf e ayat (1) Pasal 3 diubah, ketentuan penjabaran tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ayat (1) Pasal 8 ditambah, dan ketentuan penjabaran tugas Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman ayat (2) Pasal 14 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Jabatan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2008; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 41 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banyuasin No. 18 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyuasin No. 133 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan peta jabatan meliputi maksud dan tujuan penerapan, penyusunan peta jabatan, dan evaluasi peta jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2019
TAMBAHAN-PENGHASILAN-PEGAWAI NEGERI SIPIL-DI-LINGKUNGAN PEMERINTAH-KABUPATEN BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2019/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya peningkatan Prestasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil harus adil dan layak sesuai dengan bobot pekerjaan dan tanggung jawabnya serta tingkat (indeks) kemahalan daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 128 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.01/2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 41 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2013; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/61/M.PAN/6/2004; Perda No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 133 Tahun 2018; Keputusan Bupati No. 974/KPTS/BPKAD/2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan maksud dan tujuan pemberian, faktor yang mempengaruhi tambahan penghasilan pegawai, tata cara pemberian, jam kerja, rekam kehadiran, pelanggaran waktu kerja, pengurangan tambahan penghasilan pegawai, pagu anggaran tambahan, pemberhentian pemberian tambahan, serta pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2019
PEDOMAN-PENYUSUNAN-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA-TAHUN ANGGARAN-2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 129 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013; Perda No. 2 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2018; Perda No. 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 185 Tahun 2016; Peraturan Bupati No. 144 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur ketentuan terkait pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi : Sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; Prinsip penyusunan APB Desa; Kebijakan penyusunan APB Desa; Teknis penyusunan APB Desa; dan Hal-hal khusus lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Banyuasin No. 42 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya Bagi Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya bagi Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 8 Tahun 2016; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 22 Tahun 2015; Perda No. 2 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2018; Perda No. 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 185 Tahun 2016; Peraturan Bupati No. 144 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa maupun perangkat desa, jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, insentif Ketua Rukun Tetangga (RT), honorarium PPKD dan PKPKD, standar biaya jasa berkaitan dengan acuan penyusunan DPA dan RAB kegiatan desa, dan standar biaya barang berkaitan dengan acuan penyusunan DPA dan RAB kegiatan desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya Bagi Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2018
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2019
ALOKASI DANA DESA-DAN-BANTUAN KEUANGAN-KEPADA-DESA DALAM-KABUPATEN BANYUASIN-TAHUN ANGGARAN-2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2018; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2018; Perda No. 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 144 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur ketentuan terkait : Asas dan prinsip ADD dan Bantuan Keuangan; Maksud dan tujan pengakalokasian ADD dan Bantuan Keuangan; Sumber anggaran, pengalokasian dan penghitungan ADD dan Bantuan Keuangan; Perencanaan, penyaluran, dan pencairan ADD dan B;antuan Keuangan; Pihak yang terlibat dalam pembinaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
53 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2018; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 129 Tahun 2018; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2018; Perda No. 2 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2018; Perda No. 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 185 Tahun 2016; Peraturan Bupati No. 144 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pengelolaan dana desa meliputi : Penganggaran; Pengalokasian; Penyaluran; Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; Prioritas penggunaan dana desa; dan Pemantauan dan evaluasi, serta pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan dana desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Tahapan Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Tahapan Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018
63 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
