Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan untuk kelancaran rekruitmen Badan Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu diubah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; Peraturan Meteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan KeIjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha; Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Keeil dan Program Bina Lingkungan; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa ketentuan yang diubah adalah ketentual Pasal 1 Angka 4 mengenai definisi perangkat daerah yaitu unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. ketentuan yang juga diubah adalah Pasal 10 dimana diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu pasal yaitu ayat (1a) mengenai Tim Seleksi Calon BP-TSP yang terdiri dari tiga unsur dengan susunan ketua (satu Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto), sekretaris (satu unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mojokerto) dan anggota (satu unsur Perangkat Daerah terkait).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2018
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 13/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB MOJOKERTO
ABSTRAK:
BAHWA SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERUBAHAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DINAS KOMUNKASI DAN INFORMATIKA MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO.
PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015, PERDA KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2016, PERBUP NOMOR 69 TAHUN 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2018.
KETENTUAN PASAL 10 AYAT (3) HURUF e DIHAPUS
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD 12/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015, PERDA KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2016, PERBUP NOMOR 54 TAHUN 2016.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2018.
Setelah angka 3) huruf d pasal 3 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 3.1), ketentuan pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), ketentuan pasal 9 ayat (2) huruf d dihapus, ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf e diubah, ketentuan bagian ketiga pasal 19 diubah, setelah ketentuan paragraf 3 ditambahkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 3.A. dan diantara pasal 25 dan pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal Yakni pasal 25.A. dan pasal 25.b. , diantara bab IV dan bab V ditambahkan 1 (satu) bab yakni bab IV.A. dan diantara pasal 26 dan pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 26.A
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
BAHWA GUNA MENYESUAIKAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN DALAM RANGKA KELANCARAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN, MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK HIBURAN
PERDA KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2012, PERDA KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2016, PERBUP MOJOKERTO NOMOR 48 TAHUN 2011
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018.
KETENTUAN ANGKA 4, ANGKA 5 DAN ANGKA 8 PASAL 1 DIUBAH DAN SETELAH ANGKA 27 DITAMBAHKAN 2 (DUA) ANGKA, YAKNI ANGKA 28 DAN ANGKA 29, KETENTUAN PASAL 2 DIUBAH, KETENTUAN PASAL 4 DIUBAH, KETENTUAN PASAL 6 DIUBAH, KETENTUAN JUDUL BAB IV DIUBAH, KETENTUAN AYAT (3) PASAL 7 DIUBAH DAN SETELAH AYAT (3) DITAMBAHKAN 1 (SATU) AYAT, YAKNI AYAT (4), KETENTUAN AYAT (2) DAN AYAT (5) PASAL 8 DIUBAH, DIANTARA PASAL 8 DAN PASAL 9 DISISIPKAN 1 (SATU) PASAL, KETENTUAN PASAL 9 DIUBAH, KETENTUAN AYAT (1) DAN AYAT (5) PASAL 12 DIUBAH, KETENTUAN PASAL 13 DIHAPUS, KETENTUAN AYAT (2) PASAL 18 DIUBAH, KETENTUAN DALAM LAMPIRAN DIUBAH, SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN BUPATI INI
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK HIBURAN
15 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN KURANG BAYAR DARI HASIL RETIBUSIDAERAH KEPADA DESA BAGIAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI TAHUN 2017 YANG DIBAYARKAN TA 2018
ABSTRAK:
bahwa terhadap pengalokasian bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Desa bagian bulan Januari sampai dengan Juni 2017 masih terdapat alokasi kurang bayar yang belum dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan sehingga perlu dialokasikan pada tahun anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengalokasian kurang bayar dari hasil retribusi daerah kepada desa bagian bulan januari sampai dengan juni tahun 2017 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017.
mengalokasikan kurang bayar bagian dari hasil retribusi daerah kepada desa bagian bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2017 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.102.449.513,-
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
tidak ada
Retribusi
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA BAGIAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN DESEMEBER TAHUN 2017 PADA TA 2018
ABSTRAK:
bahwa terhadap pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa bagian bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2017 belum dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan sehingga perlu dialokasikan pada tahun anggaran 2018, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa bagian bulan juli sampai dengan desember tahun 2017 pada Tahun Anggaran 2018
Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012, Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017.
mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa bagian bulan juli sampai dengan desember 2017 pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 15.468.736.017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
tidak ada
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DANA DESA TA 2016 DAN DANA DESA TA 2017 YANG DIBAYARKAN TA 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka dalam rangka penyaluran dana desa perlu menetapkan peraturan bupati tentang dana desa tahun anggaran 2016 dan dana desa tahun anggaran 2017 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2018
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2017
ketentuan umum, penetapan besaran rincian dana desa, mekanisme dan tahapan penyaluran, prioritas penggunaan dana desa, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
tidak ada
dana desa
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
