Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI PELAYANAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF PADA TEMPAT REKREASI OLAHRAGA, PERLU DILAKUKAN INOVASI DALAM METODE PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN MENERAPKAN SISTEM TIKET ELEKTRONIK
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII PENUTUP
Yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
BAHWA GUNA MENYESUAIKAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN DALAM RANGKA KELANCARAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BPHTB, MAKA PERBUP NOMOR 78 TAHUN 2015 PERLU DIUBAH
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA KB, TK, SD DAN SMP
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang
efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan mutu
pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan
kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan
seluas-Iuasnya kepada warga. negara usia sekolah dalam
memperoleh layanan pendidikan melalui
penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b serta dalam rangka untuk
melaksanakan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal
17 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
pada KB, TK, SD dan SMP.
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun
2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun
2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Mengatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk menjamin penerimaan PPDB berjalan
secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi yang mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:
BAHWA DENGAN TELAH DIUNDANGKANNYA PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH SERTA DALAM RANGKA KELANCARAN PENYELENGGARAN PERIZINAN, PERLU MENGATUR TATA CARA PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DNA PERDAGANGAN SERTA PENANAMAN MODAL
PERATURAN INI MEGATUR KETENTUAN PERIZINAN; IZIN USAHA INDUSTRI; SURAT IZIN USAHA; TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, TANDA DAFTAR GUDANG; IZIN PENANAMAN MODAL; KETENTUAN MASA BERLAKU IZIN DAN PENCABUTAN IZIN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESAMAAN DAN KESERAGAMAN PROSEDUR, PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN GUNA MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN; TUJUAN; KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI JASA KONSTRUKSI; PERIZINAN; PERSYARATAN; TATA CARA PENERBITAN IUJK DAN KARTU TANDA DAFTAR; SERTIFIKAT; HAK DAN KEWAJIBAN; TIM TEKNIS; PELAPORAN; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN DAN PERHITUNGAN NILAI PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA RUANG MILIK JALAN DAN BANGUNAN DI ATAS SALURAN AIR
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESAMAAN DAN KESERAGAMAN PROSEDUR, PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN GUNA MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, PERLU MENENTAPKAN PERATURAN BUPATI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESAMAAN DAN KESERAGAMAN PROSEDUR, PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN GUNA MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, PERLU MENENTAPKAN PERATURAN BUPATI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESAMAAN DAN KESERAGAMAN PROSEDUR, PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN GUNA MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN REKALME, PERLU MENENTAPKAN PERATURAN BUPATI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN RUANG
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESAMAAN DAN KESERAGAMAN PROSEDUR, PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN GUNA MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN PEMANFAATAN RUANG, PERLU MENENTAPKAN PERATURAN BUPATI
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN IZIN PEMANFAATAN RUANG
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat