Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wahana Informasi Komunikasi Angkasa (WIKA) Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal
13 ayat (2), Pasal 15 ayat (6), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (8), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wabana Informasi Komunikasi Angkasa Kabupaten Mojokert.o, perlu menet.apkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik 'Lokal Radio Wabana Informasi Komunikasi Angkasa (WIKA) Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Susunan Organisasi LPPL Radio WIKA;
3. Standar dan Tarif Layanan;
4. Pengelolaan Keuangan LPPL;
5. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
6. Ketentuan Peralihan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan melaksanakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virns Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Pcrekonomian Nasional, juncto Keputusan_ Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 / 2813 / SJ dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 /KMK.07 / 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virue Disease 2019 (Covid-19), serta Pcngamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional,_ maka Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 /PMK.07 / 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 / 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1, diubah;
2. Ketentuan dalam Lampiran II;
3. Ketentuan dalam Lampiran III.A;
4. Ketentuan dalam Lampiran III.B;
5. Ketentuan dalam Lampiran IV;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Kode Wilayah dan Nomenklatur/Titelatur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka peraturan Bupati Nomor
33 tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Kode Wilayah dan nomenklatur/Titelatur;
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomeklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Asas tata naskah dinas terdiri atas :
a. asas efisien dan efektif;
b. asas pembakuan;
c. asas akuntabilitas;
d. asas keterkaitan;
e. asas kecepatan dan ketepatan; dan f. asas keamanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD RA Basoeni
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayailan pada Badan Layanan Umum Daerah (BWD) Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
b. bahwa berdasa.rkan pertim.bangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Pejaba.t Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Juncto Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Namer 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018.
Perauran ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya;
5. Status Kepegawaian;
6. Perencanaan Pengadaan Persyaratan Pengangkatan dan Penempatan;
7. Hak dan Kewajiban;
8. Pemberian Penghargaan;
9. Pembinaan dan Pemberhentian;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, perlu adanya upaya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah;
b. bahwa guna mendukung terwujudnya
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender;
3. Tujuan Pedoman Pelaksanaan PUG;
4. Perencanaan dan Pelaksanaan;
5. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;
6. Peran Serta Masyarakat;
7. Pembinaan;
8. Pendanaan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lambang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah . Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lambang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto;
UU No 12 Tahun 1950 juncto Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-undang Nomor 12 tahun 2011;
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019.
Ketentuan Umum;
Lambang dan Stempel;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa bencana alam dan bencana nonalam merupakan Keadaan Luar Biasa yang dalam penanganannya perlu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa kriteria Keadaan Luar Biasa sebagai dasar untuk melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lebih dari satu kali yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diubah kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 1) pada Lampiran I Bagian I.IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No 87 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu yang disebabkan adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, maka terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018 perlu diubah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 90) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 22 Ayat (3), Ayat (5) dan Ayat (9) diubah dan diantara Ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan 5 (lima) ayat, yakni Ayat (3a), Ayat (3b), Ayat (3c), Ayat (3d) dan Ayat (3e);
2. Di antara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A;
3. Di antara ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38 disisipkan l (satu) pasal, yakni Pasal 37B;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganngaran Responsif Gender
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender, perlu mengintegrasikan perspektif gender khususnya dalam perencanaan dan penganggaran daerah;
b. bahwa guna mendukung terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, perlu disusun Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016- 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Ketentuan Umum;
Prinsip dan Tujuan;
Ruang lingkup dan Sasaran;
Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran dan Kerangka Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Siklus Anggaran kinerja;
Mekanisme Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
Pemantauan dan Evaluasi;
Pembinaan;
Pendanaan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan hari Bebas Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai upaya mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kabu paten Mojokerto yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu mengatur pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu yang dilaksanakan melalui hari bebas kendaraan bermotor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna memberikan kepastian hukurn dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotcr, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 2014 ten tang Rambu Lalu Lintas;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
Ketentuan Umum;
Lokasi dan Waktu;
Pelaksanaan;
Peran Serta Masyarakat;
Larangan;
Pengawasan;
Pembiayaan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
