Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan bupati tuban nomor 40 tahun 2016 tentang pembatasan pencairan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Surat Dirjen perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 23 Sept 2016, No S-667/PK/2016, Hal penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum(DAU) TA 2016, maka perlu melakukan Perubahan atas Perbup Tuban No 40 Tahun 2016 tentang Pembatasan Pencairan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2016 dan menetapkannya kembali dalam suatu Perbup.
Perda Kab Tuban No 11 Tahun 2016;
Perda Kab Tuban No 13 Tahun 2016;
Perbup Tuban No 58 Tahun 2015;
Perbup Tuban No 39 Tahun 2016;
Perbup Tuban No 40 Tahun 2016;
Beberapa Ketentuan dalam Perbup Tuban No 40 tahun 2016 tentang Pembatasan Pencairan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2016 diubah sebagai berikut;
1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 4A;
2, Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perbup ini;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 44 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, a. a. maka Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan penyesuaian dengan menyusun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2007 Seri E Nomor 21);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban
Tahun 2011 Seri E Nomor 32);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
Peraturan Bupati Toban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toban Nomor
14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Uraian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban;
Peraturan ini berisi tentang;
Katentuan umum;
Kedudukan;
Maksud dan Tujuan;
Sistematika;
Isi dan Uraian RKPD;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 43 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan Berdasarkan Sistem Remunerasi pada BLUD RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat diperlukan sumberdaya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen, maka dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai berupa pembagian jasa pelayanan yang layak dan adil yang besarannya disesuaikan dengan Pendapatan Operasional Rumah Sakit;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Perda Kab Tuban No 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, maka perlu mengatur pembagian jasa pelayanan berdasarkan sistem remunerasi;
c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Perbup tentang Pembagian Jasa Pelayanan Berdasarkan Sistem Remunerasi pada BLUD RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;
Perda Kab. Tuban No 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab. Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Perda Kab. Tuban No 15 Tahun 2014 (LD Kab Tuban Tahun 2014 Seri D No 3);
Perda Kab. Tuban No 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perda (LD Kab Tuban Tahun 2013 Seri E No 20);
Perda Kab Tuban No 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi kelas III pada RSUD dr.R. Koesma Kabupaten Tuban (LD Kab Tuban Tahun 2016 Seri C No 1);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Azas, Maksud dan Tujuan;
3. Kewajiban dan Hak;
4. Kelompok Pendapatan dan Biaya;
5. Sumber Dana pembagian Jasa pelayanan;
6. pembagian Jasa Pelayanan;
7. Sanksi Administrasi;
8. Monitoring dan Evaluasi;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Tuban Nomor 2 tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pradya Suara Kab. Tuban
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban, maka perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Perijinan Lembaga Penyiaraan;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 1);
Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 11 diubah;
2. Ketentuan Pasal 12 diubah;
3. Ketentuan Pasal 13 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 40 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Farmasi pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Toban, maka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu mengatur pelayanan farmasi guna memberikan pelayanan secara efektif dan efisien;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Farmasi pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefannasian di Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian lnformasi Harga Eceran Tertinggi Obat;
Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun
2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun
2014 Seri D Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 10 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III Pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor 1);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan dari Pelayanan Farmasi;
3. Pelayanan Farmasi;
4. Harga Jual Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan BMHP;
5. Penggunaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2016
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 09);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 5);
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 2.240.158.401.700,99 (Dua trilyun dua
.ratus empat puluh miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah sembilan puluh sembilan sen) bertambah sejumlah Rp. 247.677.282.421,60 (Dua ratus ernpat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sen) sehingga menjadi Rp. 2.487.835.684.122,59 (Dua trilyun empat ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah lima puluh sembilan sen)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu menyesuaikan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi dan/ atau pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor
45 Tahun 2013;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor
45 Tahun 2011 ten tang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 30) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :
a. Nomor 39 Tahun 2012 (Serita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 30)
b. Nomor 45 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toban Tahun 2013 Seri E Nomor 43)
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D dan Pasal 6E ;
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah;
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7 A;
5. Ketentuan Pasal 9 diubah;
6. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I ,II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2016.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 37 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2016 tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
a. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Perbup Tuban No 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup Tuban No 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Maka Perbup Tuban No 26 Tahun 2016 tentang Biaya Pemilihan kepala Desa Perlu untuk disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perbup Tuban tentang Perubahan atas Perbup No 26 tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa;
Perda Kab Tuban No 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Perda Kab Tuban No 18 Tahun 2015 tentang APBD Kab Tuban TA 2016;
Perbup Tuban No 58 Tahun 2015 tentang penjabaran APBD Kab Tuban TA 2016;
perbup Tuban No 25 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tuban No 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Tuban No 34 Tahun 2016;
perbup Tuban No 26 Tahun 2016 tentang Biaya pemilihan Kepala Desa
Beberapa Ketentuan dalam Perbup Tuban No 26 Tahun 2016 tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa (LD Kab Tuban Tahun 2016 seri E No 32) diubah Sebagai berikut;
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah;
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) ditambah;
3. Ketentuan dalam lampiran I Huruf A, Huruf C angka 2, angka 3c, Huruf D angka 1 dan Huruf F angka 1 dan 2 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
4. Ketentuan dalam Lampiran II huruf A, huruf C dan Huruf D diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan perhitungan appraisal terhadap Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 43 Tahun
2015 perlu menyesuaikan dengan hasil appraisal dan perkembangan keadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dalam suatu Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pemberian tunjangan;
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Lalu Lintas Ruas Jalan Dalam Kota Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengendalian lalu lintas dan penanggulangan terjadinya kemacetan serta mengantisipasi dan menekan angka kecelakaan kendaraan bermotor, maka perlu dilalrukan pengaturan arus lalu lintas dalam Kota Tuban;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Lalu Lintas Ruas Jalan Dalam Kota Tuban;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
Peraturan Bupati Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Tuban,
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pengaturan lalu lintas Ruas Jalan Dalam Kota Tuban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
