Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:
a. bahwa sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan baik pada pasar tradisional, pusat perbelanjaan/toko modern diperlukan perlindungan, pembinaan dan penataan agar kegiatan perekonomian tumbuh kondusisf, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan serta untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (3) Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan, maka perlu menetapkan Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 3 Tahun 1982
3. UU No 5 Tahun 1999
4. UU No 8 Tahu 1999
5. UU No 25 Tahu 2007
6. UU No 26 Tahun 2007
7. UU No 40 Tahun 2007
8. UU No 20 Tahun 2008
9. UU No 25 Tahun 2009
10. UU No 23 Tahun 2014
11. PP No 44 Tahun 1997
12. PP No 32 Tahun 1998
13. Perpres No 112 Tahun 2007
14. Permendag No 70/M-DAG/PER/12/2013
15. Permendag No 56/M-DAG/PER/9/2014
16. Perda Tuban Nomor 6 Tahun 2013
17. Perda Tuban No 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Traditional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan ini berisi Ketentuan Umum; Perizinan Usaha; Ketentuan Lokasi Pendirian Toko Modern; Ketentuan Jam Operasional; Kemitraan Usaha; Pelaporan; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
43
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri B Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ketentuan dasar perhitungan pajak penerangan jalan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan,
b. bahwa berdasarknan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Perda Nomor 5 Tahun 2011, maka perlu menetapkan kembali Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan dalam suatu Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 19 Tahun 1997
3. UU No 17 Tahun 2003
4. UU No 1 Tahun 2004
5. UU No 38 Tahun 2004
6. UU No 25 Tahn 2009
7. UU Nomor 28 Tahun 2009
8. UU Nomor 12 Tahun 2011
9. UU No 23 Tahun 2014
10. PP Nomor 58 Tahun 2005
11. PPP No 79 Tahun 2005
12. PP No 34 Tahun 2006
13. PerMen ESDM No 7 Tahun 2010
14. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
15. Perda Nomor 6 Tahun 2007
16. Perda Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan. PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listtrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Ketentuan Dasar Perhitungan PPJ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Swakelola di Desa TA 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan asa transparan, akuntabel dan partisipatif dalam penyusunan dan pelaksanaan Belanja Desa pada APBDesa TA 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keaungan Desa, maak perlu menetapkan Standar Satuan Harga Swakelola di Desa TA 2017 dalam suatu Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 6 Tahun 2014
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 43 Tahun 2014
7. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
8. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimaan telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 22 Tahun 2015
10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Swakelola di Desa Tahun Anggaran 2017. Standar satuan harga swakelola di desa TA 2017 adalah
a. biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secaar mandiri maupun gabungan dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih mengutungkan bagi Pemerintah Desa
b. sebagai pedoman untuk mengevaluasi harga yang dikalkulasikan secara keahlian
c. sebagai pedoman/acuan penyusunan kebijakan anggaran Pemerintah Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri A Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sebaga pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 23 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tuban No 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
c. bahwa sesuai Perpres No 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, terdapat perubahan pagu alokasi DAK Fisik dan penggunaannya, sehingga perlu disesuaikan;
d. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 40 ayat (3) sampai dengan ayat (7) PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan da evaluasi dana desa, jika terdapat sisa dana desa di RKUD maka dapat dianggarkan kembali dan dilakukan penyesuaian dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
e. bahwa sesuai Surat Menetri Keuangan tanggal 12 Januari 2017, Nomor S-147/PK/2017 perihal penyaluran kembali sebagian DAU TA 2016, sehingga anggaran pendapatan DAU pada APBD 2017 harus disesuaikan;
f. bahwa Surat Mneteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 2016 Nomor 977/5065/SJ perihal penegasan pembentukan dan penganggaran unit pemberantasan pungli tingkat provinsi, kabupaten/kota, karena pada APBD 2017 belum dianggarkan maka perlu disesuaikan;
g. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur No 136 Tahun 2016 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur TA 2017, terdapat tambahan alokasi DBHCHT tahun 2017 sehingga perlu disesuaikan;
h. bahwa sesuai Surat Gubernur Nomor 903/12529/202/2016 perihal pagu anggaran definitif belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2017 dan Surat Gubernur Nomor 412.2/400/112.3/2017 dan surat Gubernur Nomor 412.2/499/112.3/2017 perihal Penyampaian Pagu definitif belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Prov Jawa Timur Tahun 2017, terdapat perubahan alokasi dana bantuan keuangan Provinsi sehingga perlu disesuaikan;
i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017 dan menetapkannya kembali dalam suatu Perbupati;
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 17 Tahun 2003
4. UU No 1 Tahun 2004
5. UU No 15 Tahun 2004
6. UU No 25 Tahun 2004
7. UU No 33 Tahun 2004
8. UU No 28 Tahun 2009
9. UU No 12 Tahun 2011
10. UU No 23 Tahun 2014
11. PP No 109 Tahun 2000
12. PP No 24 Tahun 2004
13. PP No 23 Tahun 2005
14. PP No 55 Tahun 2005
15. PP No 56 Tahun 2005
16. PP No 56 Tahun 2005
17. PP No 79 Tahun 2005
18. PP No 8 Tahun 2006
19. PP No 3 Tahun 2007
20. PP No 39 Tahun 2007
21. PP No 69 Tahun 2010
22. PP No 71 Tahun 2010
23. PP No 30 Tahun 2011
24. PP No 2 Tahun 2012
25. Perpres No 108 Tahun 2007
26. Permendagri No 13 Tahun 2006
27. Permendagri No 32 Tahun 2011
28. Permendagri No 31 Tahun 2016
29. Perda No 6 Tahun 2007
30. Perda No 4 Tahun 2011
31. Perda No 5 Tahun 2011
32. Perda No 6 Tahun 2011
33. Perda No 7 Tahun 2011
34. Perda No 8 Tahun 2011
35. Perda No 10 Tahun 2011
36. Perda No 11 Tahun 2011
37. Perda No 12 Tahun 2011
38. Perda No 18 Tahun 2011
39. Perda No 1 Tahun 2012
40. Perda No 2 Tahun 2012
41. Perda No 3 Tahun 2012
42. Perda No 4 Tahun 2012
43. Perda No 5 Tahun 2012
44. Perda No 6 Tahun 2012
45. Perda No 7 Tahun 2012
46. Perda No 8 Tahun 2012
47. Perda No 23 Tahun 2016
48. Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Faerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan menetapkan kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
1. UU no 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 12 Tahun 2011
5. UU No 15 Tahun 2004
6. UU No 33 Tahun 2004
7. UU No 28 Tahun 2009
8. UU No 23 Tahun 2014
9. PP No 58 Tahun 2005
10. PP No 69 Tahun 2010
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
12. Perda No 5 Tahun 2011
13. Perda Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperuntukkan bagi aparat pelaksanan pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pedoman pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi miimal yang harus dicapai pada setiap triwulan pada tahun berkenaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2017.
Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2017
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan harga bahan konstruksi dan kebutuhan lainnya maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Standar Satuan Harga Pemerikntah Kabupaten Tuban TA 2017 sebagaiamana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2017 dan menetapkannya kembali dalam Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP Nomor 58 Tahun 2005
6. PP Nomor 27 Tahun 2014
7. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2017.
Ketentuan yang diubah :
1. lampiran V romawi VI diubah,
2. lampiran VII Romawi I,II,III,IV,V,VI,VII,XI,XII,XIV,XV,XVI.XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV dan Upah Kerja diubah serta ditambahkan dua romawi yaitu XXV dan XXVI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2017
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan PemerintaH Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip efisiensi,efektifitas, transparansi, terbina, bersaing, adil/tidak diskriminasi dan akuntabel, maka dipandang perlu dibentuk unit organisasi sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP);
c. bahwa Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2012 tentang ULP Pemerintah Kab Tuban sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seihngga perlu dilakukan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tuban;
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 5 Tahun 1999
3. UU No 28 Tahun 1999
4. UU No 17 Tahun 2003
5. UU No 1 Tahun 2004
6. UU Nomor 15 Tahun 2004
7. UU Nomor 33 Tahun 2004
8. UU Nomor 11 Tahun 2008
9. UU Nomor 12 Tahun 2011
10. UU Nomor 5 Tahun 2014
11. UU Nomor 23 Tahun 2014
12. PP Nomor 58 Tahun 2005
13. PP Nomor 27 Tahun 2014
14. Perpres Nomor 106 Tahun 2007
15. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
17. PermenPAN Nomor 77 Tahun 2012
18. Permendagri Nomor 99 Tahun 2014
19. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 77 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tuban. ULP Kabupaten adalah organisasi Pemda yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang fungsinya diintegrasikan pad fungsi Subbagian pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah. Ketentuan ini berisi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Kewenangan; Susunan Organiasi; Kepegawaian dan Keuangan; Pengendalian dan Pengawasan; Evaluasi dan Pelaporan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950;
2. UU No 17 Tahun 2003;
3. UU No 28 Tahun 2009;
4. UU No 23 Tahun 2004
5. PP Nom 58 Tahun 2005;
6. PP Nomor 69 Tahun 2010;
7. Permendagri Nmor 13 Tahun 2006;
8. Perda Tuban 5 Tahun 2011
9. Perda Tuban No 4 Tahun 2012
10. Perda Tuban No 14 Tahun 2016
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 68 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Berisi ketentuan umum; Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Penggolongan Ketetapan dan Pembagian Tugas Pemungutan PBB-P2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017.
Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 4 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suati Peraturan Bupati Tuban;
b. bahwa dengan ditetapkannya Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suatu Peraturan Bupati Tuban;
1. UU No 12 Tahun 1950;
2. UU No 17 Tahun 2003;
3. UU N0 1 Tahun 2004;
4. UU No 33 Tahun 2004;
5. UU No 28 Tahun 2009;
6. UU No 23 Tahun 2014;
7. PP No 58 Tahun 2005;
8. PP No 69 Tahun 2010;
9. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimanan diubah Permendagri 21 Tahun 2011
10. Perda Kab Tuban Nomor 5 Tahun 2011
11. Perda Kab Tuban Nomor 4 Tahun 2011
12. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2011
13. Perda Kab Tuban Nomor 7 Tahun 2011
14. Perda Kab Tuban Nomor 8 Tahun 2011
15. Perda Kab Tuban Nomor 10 Tahun 2011
16. Perda Kab Tuban Nomor 11 Tahun 2011
17. Perda Kab Tuban Nomor 12 Tahun 2011
18. Perda Kab Tuban Nomor 1 Tahun 2012
19. Perda Kab Tuban Nomor 2 Tahun 2012
20. Perda Kab Tuban Nomor 3 Tahun 2012
21. Perda Kab Tuban Nomor 5 Taun 2012
22. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2012
23. Perda Kab Tuban Nomor 7 Tahun 2012
24. Perda Kab Tuban Nomor 12 Tahun 2012
25. Perda Kab Tuban Nomor 15 Tahun 2015
26. Perda Kab Tuban Nomor 10 Tahun 2016
27. Perda Kab Tuban Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan ini berisi ketentuan umum, alokasi insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penerima insentif, pemanfaatan dan besaran insentif, penganggaran, pelakanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
Peraturan Bupati Nomr 33 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Penerima Bantuan Iuaran Daerah dan Surat Pernyataaan Miskin Kabupaten Tuban Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan nasional yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat yang disebut sebagai Penerima Bantuan Iuran
b. baha untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarak miskin diluar peserta Penerima Bantuan Iuran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Tuban telah mengalokasikan anggaran guna melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Daerah melalui Penerima Bantuan Iuran dan Surat Pernyataan Miskin
c. bahwa dalam pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Tuban perlu suatu pedoman dalam penyelenggaraannya;
d. dahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimanan diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melelui Penerimaan Bantuan Iuran Daerah dan Surat Pernyataan Miskin Kab Tuban TA 2017
1. UU No 12 tAHUN 1950
2. UU Nomor 15 Tahun 2004
3. UU No 33 Tahun 2004
4. UU No 40 . UU 2004
5. UU Nomor 36 Tahun 2009
6. UU Nomor 44 Tahun 2009
7. UU No 23 Tahun 2014
8. PP No 65 Tahun 2005
9. PP Nomor 79 Tahun 2005
10. PP Nmor 101 Tahun 2012
11. Perpres Nomor 12 Tahun 2013
12. PMKesehatan nomor 741 Tahun 2008
13. PMKesehatan Nomor 001 Tahun 2012
14.Keputusan menteri kesehatan Nomor 595/Menkes/SKA/11/1993
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/2004
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nmor 992/Menkes/SK/X/2008
18. Perda Prov Jatim Nomor 11 Tahun 2005
19. Peraturan Gubernur Jatim Nomor 45 Tahun 2011
20. Peraturan Gubernur Jatim Nomor 70 Tahun 2012
21. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2007
22. Perda Kab Tuban Nomor 15 Tahun 2015
23. Perda Kab Tuban Nomor 10 Tahun 2016
24. Perda kab Tuban Nomor 14 Tahun 2016
25. Perda Kab Tuban Nomr 23 Tahun 2016
26. Perda Kab Tuban Nomr 24 Tahun 2016
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 70 Tahun 2016
29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016
Ketentuan ini mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melelui Penerimaan Bantuan Iuran Daerah dan Surat Pernyataan Miskin Kab Tuban TA 2017. Berisi diantaranya Asas dan Tujuan; Kebijakan Pengembangan Program PBI Daerah dan SPM; Sasaran dan Kepersertaan Program PBI daerah dan SPM; ruang lingkup pelayanan kesehatan; pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; tarif pelayanan; hak dan kewajiban; administrasi dan kepesertaan; prosedur pelayanankesehatan; Pendanaan Program PBI Daerah Jamkesda; Mekanisme Pencairanana dana; Tarif Pelayanan; Pengelolaan Dana PBI Daerah dan SPM; Organisasi Penyelenggaraan PBI Daerah dan SPM; Pemantauan dan Evaluasi;
Penanganan Keluhan; Pencatatatn dan Pelaporan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
26
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat