Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD NOMOR 3 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN MENGAJI
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN VISI PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN YAITU TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TUBAN YANG LEBIH RELIGIUS, MAJU, BERSIH, DAN SEJAHTERA SERTA UNTUK MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA KHUSUSNYA DALAM MEMBENTUK GENERASI YANG QUR'ANI DAN BERAKHLAK MULIA, MAKA PERLU MENGATUR GERAKAN MENGAJI DALAM PERATURAN BUPATI
UU NOMOR 12 TAHUN 1950 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 1965; UU NOMOR 20 TAHUN 2003; UU NOMOR 12 TAHUN 2011; UU NOMOR 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALI DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 2015; PP NOMOR 19 TAHUN 2005 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 32 TAHUN 2013; PP NOMOR 58 TAHUN 2005; PP NOMOR 55 TAHUN 2007; PP NOMOR 47 TAHUN 2008; PP NOMOR 48 TAHUN 2008; PP NOMOR 74 TAHUN 2008; PP NOMOR 17 TAHUN 2010 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 66 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011; PERMENAG NOMOR 90 TAHUN 2013; PERMENAG NOMOR 13 TAHUN 2014; KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 182-A TAHUN 1988 DAN NOMOR 48 TAHUN 1988; PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2013; PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 6 TAHUN 2016; PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 14 TAHUN 2016
KETENTUAN UMUM, DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN, PENYELENGGARAAN GERAKAN MENGAJI; PESERTA DIDIK, HAK DAN KEWAJIBAN, PEMBELAJARAN, TENAGA PENDIDIK, KURIKULUM, MONITORING DAN EVALUASI, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
TIDAK ADA
GERAKAN MENGAJI
9 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 51 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 3 TAHUN 2017, PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TUBAN
UU NOMOR 12 TAHUN 1950 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 1965; UU NOMOR 17 TAHUN 2003; UU 28 TAHUN 2009; UU NOMOR 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALI DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 2015; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2015; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2010; PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMR 21 TAHUN 2011; PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 06 TAHUN 2007; PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013; PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 14 TAHUN 2016; PERBUP TUBAN NOMOR 38 TAHUN 2014; PERBUP TUBAN NOMOR 40 TAHUN 2014 SEBAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERBUP TUBAN NOMOR 33 TAHUN 2017; PERBUP TUBAN NOMOR 61 TAHUN 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD NOMOR 1 SERI B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALOKASI SEMENTARA BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 97 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN KETENTUAN PASAL 5 PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, MAKA PERLU MENGATUR PENGALOKASIAN BAIGAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UU NOMOR 12 TAHUN 1950 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 1965; UU NOMOR 17 TAHUN 2003; UU NOMOR 28 TAHUN 2009; UU NOMOR 6 TAHUN 2014; UU NOMOR 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 2015; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005; PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011; PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 05 TAHUN 2011; PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 9 TAHUN 2017; PERBUP TUBAN NOMOR 4 TAHUN 2015; PERBUP TUBAN NOMOR 54 TAHUN 2017;
KETENTUAN UMUM, KETENTUAN ALOKASI SEMENTARA BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN KETENTUAN PENUTUP BESERTA 2 LAMPIRAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN BUPATI INI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
TIDAK ADA
ALOKASI SEMENTARA BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
17 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD NOMOR 1 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN/ATAU RAPAT UMUM DI TEMPAT UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDES, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN SITUASI YANG KONDUSIF DAN DEMI TERJAGANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DENGAN MEMPERHATIKAN ETIKA DAN ESTETIKA, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA, KERUKUNAN MASYARAKAT SERTA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TUBAN KHUSUSNYA YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN TEMPAT UMUM SEBAGAI LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN/ATAU RAPAT UMUM, MAKA PERLU MENETAPKANNYA DALAM SATU PERATURAN BUPATI;
UU NOMOR 12 TAHUN 1950 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1965; UU NOMOR 2 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 2011; UU NOMOR 22 TAHUN 2009; UU NOMOR 32 TAHUN 2009; UU NOMOR 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALI DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 2015; UU NOMOR 1 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 10 TAHUN 2016; UU NOMOR 7 TAHUN 2017; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012; PERATURAN KPU RI NOMOR 4 TAHUN 2017; PERDA NOMOR 16 TAHUN 2014; PERDA NOMOR 15 TAHUN 2002.
KETENTUAN UMUM, MACAM DAN JENIS ALAT PERAGA, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM, JANGKA WAKTU, TEMPAT UMUM YANG DILARANG, TEMPAT UMUM YANG DIPERBOLEHKAN, INSTANSI PEMROSES DAN PENERBIT PERSETUJUAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
TIDAK ADA
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN/ATAU RAPAT UMUM DI TEMPAT UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perolehan Pendapatan Hasil Penjualan Arsip Musnah pada Kegiatan Pemusnahan Arsip di Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip harus dilaksankan sesuai prosedur yan benar berdasarkan ketentuan Bab III Pasal 7 huruf b, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip, maka pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dikenali lagi baik fisik maupun informasinya, dengan cara pencacahan /perajangan, penggunaan bahan kimia dan pulping, serta cara-cara lain yang memiliki kriteria yang disebut dengan istilah musnah
b. bahwa pemusnahan arsip dengan cara dicacah/dirajang, dapat memberikan kontribusi kepada daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka guna kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perolehan Pendapatan Hasil Penjualan Arsip Musnah pada kegiatan Pemusnahan Arsip di Kabupaten Tuban
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 43 Tahun 2009
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 58 Tahun 2005
6. PP No 28 Tahun 2012
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012
8. Perda No 14 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 8 Tahun 2014
11. Peraturan Bupati Tuban No 56 Tahun 2015
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 62 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Perolehan Pendapatan HasilPenjualan Arsip Musnah pada Kegiatan Pemusnahan arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Intensif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Perda Kab Tuban Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah Kab Tuban
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 28 Tahun 2009
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 58 Tahun 2005
6. PP No 69 Tahun 2010
7. Permendagri No 13 Tahun 2006
8. Perda No 6 Tahun 2007
9. Perda No 7 Tahun 2012
10. Perda No 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah Kab Tuban. Obyek retribusi ini adalah rumah dinas, sewa lahan dan lapangan olahraga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Tuban TA 2018
ABSTRAK:
bahwa sebagai tinda lanjut pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) huruf a Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telag diubah dua kali dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, maka dalam rangka pelaksanaan APBD Kab Tuban, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kab Tuban TA 2018.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 15 Tahun 2004
5. UU No 25 Tahun 2004
6. UU No 12 Tahun 2011
7. UU No 23 Tahun 2014
8. PP No 24 Tahun 2005
9. PP No 58 Tahun 2005
10. PP No 8 Tahun 2006
11. PP No 2 Tahun 2012
12. PP No 12 Tahun 2017
13. Perpres No 54 Tahun 2010
14. Permendagri No 13 Tahun 2006
15. Permendagri No 32 Tahun 2011
16. Permendagri No 33 Tahun 2017
17. Perda Kab Tuban No 6 Tahun 2007
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD TA 2018. Pedoman ini merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan APBD TA 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
106
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 45 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban TA 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Perda Kab Tuban 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Tuban maka kepada Pimpinan disediain dana operasional pimpinan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
b. bahwa sesuai perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab Tuban berdasarkan data APBD Kab Tuban TA 2017 kemampuan keuangan daerah kab Tuban termasuk kelompok tinggi
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan dana operasional pimpinan DPRD Kab Tuban TA 2017 dalam suatu Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 33 Tahun 2004
5. UU No 17 Tahun 2014
6. UU No 223 Tahun 2014
7. PP No 58 Tahun 2005
8. PP No 16 Tahun 2010
9. PP No 18 Tahun 2017
10. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah kedua kali dengan Permendagri No 21 Tahun 2011
11. Permendagri No 80 Tahun 2015
12. Permendagri No 62 Tahun 2017
13. Perda Kab Tuban No 6 Tahun 2007
14. Perda Kab Tuban No 8 Tahun 2017
15. Perbup Tuban Nomor 44p Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang dana operasional Pimpinan DPRD Kab Tuban TA 2017. Dana Operasional adalah belanja penunjang DPRD untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri A Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Perda Kab Tuban No 8 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2017
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 17 Tahun 2003
4. UU No 1 Tahun 2004
5. UU No 15 Tahun 2004
6. UU No 25 Tahun 2004
7. UU No 33 Tahun 2004
8. UU No 28 Tahun 2009
9. UU No 12 Tahun 2011
10. UU No 23 Tahun 2014
11. UU No 1 Tahun 2015
12. PP No 109 Tahun 2000
13. PP No 23 Tahun 2005
14. PP No 55 Tahun 2005
15. PP No 56 Tahun 2005
16. PP No 58 Tahun 2005
17. PP No 3 Tahun 2007
18. PP No 39 Tahun 2007
19. PP No 69 Tahun 2010
20. PP No 71 Tahun 2010
21. PP No 30 Tahun 2011
22. PP No 2 Tahun 2012
23. PP No 60 Tahun 2014
24. PP No 12 Tahun 2017
25. PP No 18 Tahun 2017
26. Perpres No 108 Tahun 2007
27. Perpres No 87 Tahun 2014
28. Perpres No 97 Tahun 2016
29. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah kedua kali dengan Permendagri No 21 Tahun 2011
30. Permendagri no 16 Tahun 2007
31. Permendagri No 20 Tahun 2009
32. Permendagri No 32 Tahun 2011
33. Permendagri No 31 Tahun 2016
34. Permendagri No 62 Tahun 2017
35. Perda Kab Tuban No 1 Tahun 2006
36. Perda Kab Tuban No 6 Tahun 2007
37. Perda Kab Tuban No 4 Tahun 2011
38. Perda Kab Tuban No 5 Tahun 2011
39. Perda Kab Tuban No 6 Tahun 2011
40. Perda Kab Tuban No 7 Tahun 2011
41 Perda Kab Tuban No 8 Tahun 2011
42. Perda Kab Tuban Nomor 10 Tahun 2011
43. Perda Kab Tuban Nomor 11 Tahun 2011
44. Perda Kab Tuban Nomor 12 Tahun 2011
45. Perda Kab Tuban Nomor 18 Tahun 2011
46. Perda Kab Tuban Nomor 1 Tahun 2012
47. Perda Kab Tuban Nomor 2 Tahun 2012
48. Perda Kab Tuban Nomor 3 Tahun 2012
49. Perda Kab Tuban Nomor 4 Tahun 2012
50. Perda Kab Tuban Nomor 5 Tahun 2012
51. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2012
52. Perda Kab Tuban Nomor 7 Tahun 2012
53. Perda Kab Tuban Nomor 8 Tahun 2012
54. Perda Kab Tuban Nomor 23 Tahun 2016
55. Perda Kab Tuban Nomor 11 Tahun 2016
56. Perda Kab Tuban Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan ini berisi penjabaran perubahan APBD TA 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 201 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, serta memperhatikan daya tukar uang yang semakin menurun, maka Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan surat permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi organisasi Perangkat Daerah di Kab Tuban TA 2017 perlu disesuaikan dan menetapkan kembali dalam suatu Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 1965
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 58 Tahun 2005
6. Permendagri No 13 Tahun 2006
7. Permenkeu No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
8. Permendagri No 31 Tahun 2016
9. Perdirjen Perbendaharaan No PER-66/PB/2005
10. Perda No 4 Tahun 2008
11. Perda No 12 Tahun 2012
12. Perda No 14 Tahun 2016
13. Perda No 23 Tahun 2016
14. Perbup No 78 Tahun 2016
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan surat permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi organisasi Perangkat Daerah di Kab Tuban TA 2017. Ketentuan yang diubah adalah Pasal Pasal 5 dan ketentuan no urut 15 dan 16 dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan surat permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi organisasi Perangkat Daerah di Kab Tuban TA 2017 diubah.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
