Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 496 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DIKABUPATENTUBAN

Abstrak

COVID-19 / Corona

Download file:

19SCR.pdf

covid

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DIKABUPATENTUBAN

ABSTRAK:

Menimbang a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan ·Pemerintah Daerah, serta dalam rangka mengantisipasi meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tuban, maka perlu mewajibkan penggunaan masker; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tuban;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; 12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; 13. Peraturan Presiden Noinor 87 Tahun 2014; 14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; 16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; 17. Peratu.ran Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/ VIII/2004; 18. Peraturan Meriteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ Per/X/2010; 19. Peraturan Meriteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor • 20 Tahun 2020; 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020; 23. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020; 24. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010; 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014
Materi pokok: mengatur mengenai Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tuban. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; jenis dan penggunaan masker; kewajiban penggunaan masker; sanksi administratif; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
jumlah 9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANGPENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

APBD

Download file:

18SCR.pdf

penjabaran APBD

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANGPENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peratu.ran Menteri Keuangan Nomor 35/PM.K.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Bell Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 28. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007; 29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; 39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019; 40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020; 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; 42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019; 44. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019; 45. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019; 46. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2007 ; 47. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 04 Tahun 2011; 48. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 05 Tahun 2011; 49. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2011; 50. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 08 Tahun 2011; 51. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 10 Tahun 2011; 52. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 11 Tahun 2011; 53. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 12 Tahun 2011; 54. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 01 Tahun 2012; 55. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 02 Tahun 2012; 56. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 03 Tahun 2012 ; 57. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012; 58. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012; 59. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012; 60. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 ; 61. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 08 Tahun 2012; 62. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 7 Tahun 2017; 63. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 14 Tahun 2016; 64. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 11 Tahun 2019; 65. Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 46 Tahun 2019 .
Materi Pokok: mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula Rp. 2.697.295.777.507,40 berkurang sebesar (Rp. 186.281.263.121,88) sehingga menjadi Rp. 2.511.014.514.385,52

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
jumlah 14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Abstrak

Arsip

Download file:

17SCR.pdf

arsip

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, maka kode wilayah tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah ditetapkan dalam Peratu.ran Bupati Tuban Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban perlu untu.k disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016; 11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2010; 12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2011; 13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 83 Tahun 2016;
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; memuat antara lain: ketentuan umum; penentuan kode sesuai tabel dalam lampiran; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
mencabut Peraturan Bupati Tuban Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
jumlah 32 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

APBD

Download file:

16SCR.pdf

penjabaran APBD

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; 19. Peratu.ran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 28. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007; 29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; 39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019; 40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/ PMK.07/ 2020; 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019; 43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019; 44. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019; 45. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2007; 46. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun 2011 ; 47. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 05 Tahun 2011; 48. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 06 Tahun 2011 ; 49. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 08 Tahun 2011; 50. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 10 Tahun 2011; 51. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 11 Tahun 2011 ; 52. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 12 Tahun 2011; 53. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 01 Tahun 2012 ; 54. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 02 Tahun 2012; 55. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 ; 56. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun 2012 ; 57. Pera.tu.ran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012; 58. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012; 59. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 07 Tahun 2012; 60. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 08 Tahun 2012; 61. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 7 Tahun 2017; 62. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 14 Tahun 2016; 63. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 11 Tahun 2019; 64. Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula Rp. 2.697.295.777.507,40 bertambah sebesar Rp. 43.675.645.176,12 sehingga menjadi Rp. 2.740.971.422.683,52

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
jumlah 13 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT BENCANA NON ALAM KEBAKARAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK PASAR BARU TUBAN TAHUN 2020

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

15SCR.pdf

bencana

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT BENCANA NON ALAM KEBAKARAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK PASAR BARU TUBAN TAHUN 2020

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 -ten-tang Perrgerolaan Ketmngan ·:Dae.rah, 'Serta d-a1mn rangka penanganan kebakaran sarana dan prasarana publik Pasar Baru Toban serta penanganan sementara sarana dan prasarana publik agar tidak menimbulkan kerngian yang 'lebih ·besar--bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, perlu didukung anggaran belanja tidak terduga untuk keadaan darurat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat Bencana Non Alam Kebakaran Sarana dan Prasarana Publik Pasar Baru Tuban Tahun 2020;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 06 Tahun 2007; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019; 15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2014; 16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019.
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Penggunaan Anggaran Belanja tidak terduga untuk keadaan darurat bencana non alam kebakaran sarana dan prasarana publik Pasar Bani Tuban, sebesar Rp. 3.006.179.000,00 (tiga miliar enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
jumlah 5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG GERAKAN MENGAJI

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

14SCR.pdf

agama

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG GERAKAN MENGAJI

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dengan pelaksanaan pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah dalam program gerakan mengaji dikategorikan sebagai pendidikan khusus, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013; 14. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182-A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2013; 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 6 Tahun 2016; 18. Peraturan Bupati Toban Nomor 5 Tahun 2018
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Program Gerakan Mengaji dikuti peserta didik jenjang Pendidikan Anak U sia Dini, Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal yang beragama Islam, kecuali yang melaksanakan Pendidikan Khusus. (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah peserta didik yang belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji;
jumlah 5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

APBD

Download file:

13SCR.pdf

APBD

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peru.bah.an Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 25. Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 28. Peraturan Presiden Nomor 108 Tah.un 2007; 29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; 32. Pera.tu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; 33. Pera.tu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 37. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; 39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07 /2019; 40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 /2020 Tahun 2019; 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019; 42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019; 43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019; 44. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2007; 45. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun 2011; 46. Peraturar, Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 05 Tahun 2011; 47. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 06 Tahun 2011; 48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011; 49. Peratu.ran Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 10 Tahun 2011; 50. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 11 Tahun 2011; 51. Peratu.ran Daerah Kabupaten Toban Nomor 12 Tahun 2011; 52. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012; 53. Peratu.ran Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 02 Tahun 2012; 54. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 03 Tahun 2012; 55. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun 2012; 56. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 05 Tahun 2012; 57. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 06 Tahun 2012; 58. Peratu.ran Daerah Kabupaten Toban Nomor 07 Tahun 2012; 59. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 08 Tahun 2012; 60. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 7 Tahun 2017; 61. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016; 62. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 11 Tahun 2019; 63. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula Rp. 2.697.295.777.507,40 bertambah sebesar Rp.43.675.645.176, 12 Rp.2.740.971.422.683,52

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
jumlah 13 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

12SCR.pdf

aparatur sipil negara; administrasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, maka seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban wajib melaporkan harta kekayaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 13. Peraturan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016
Materi Pokok: mengatur Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; Laporan harta Kekayaan ASN; Unit Pengelola LHKASN; mekanisme LHKASN; Pembinaan dan Pengawasan; larangan; sanksi administrasi; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
Jumlah 11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download file:

11SCR.pdf

belanja tidak terduga covid

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12' Tahun 2019 tentang Pengelolaan l\:euangan Daerah, serta dalam rangka penanggulangan Keadaan Tertentu Darurat Bencana Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Toban, perlu didukung Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Darurat Bencana termasuk keperluan mendesak yang tidak · dapat diprediksi sebelumnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Tettentu Darurat Bencana Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/ SK/VIII/2004; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ Per/X/2010; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/ 104/2020; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2007; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 11 Tahun 2019; 22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011; 23. Peraturan Bupati Tu ban Nomor 1 Tahun 2014; 24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019.
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Tertentu Darurat Bencana Infeksi Corona Vims Disease (Covid-19) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya, sebesar Rp 1.509.343.200,00

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
jumlah 7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Abstrak

Protokoler

Download file:

10SCR.pdf

keprotokolan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban mengalamai perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 8. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 04 Tahun 2008; 10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2017; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu.ban diubah sebagai berikut: - Ketentuan dalam lampiran Nomor urut 14, 44, 50, 51, 52, 55, diubah sehingga Nomor urut 14, 44, 50, 51, 52, 55 berbunyi sebagai berikut: 14. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, nomor polisi S 16; 44. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, nomor polisi S 46; 50. Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan, nomor polisi S 52; 51. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, nomor polisi S 53; 52. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan, nomor polisi S 54; 55. Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, nomor polisi S 57.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
mengubah Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
jumlah 4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT