Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 549 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

7_PERWAL_Prodamas_Plus_TA...ag_Pemerintahan).pdf

pedoman pemberdayaan masyarakat

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus perlu dikembangkan kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi dan prioritas wilayah, keswadayaan masyarakat serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan; b. bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus perlu diselaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan disinergikan dengan berbagai program unggulan Kota Kediri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013; 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran 2023 untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan partisipasi, keswadayaan, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga terwujud kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; prinsip pengelolaan; sasaran dan organisasi pelaksana; besaran dana prodamas plus; biaya operasional pendukung kegiatan;bentuk kegiatan; pengelolaan anggran dan kegiatan; mekanisme pelaksanaan kegiatan;penatausahaan dan pelaporan; pembinaan; menitoring dan evaluasi; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022.
jumlah 81 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download file:

6_PERWAL_Perubahan_Kedua_...Pandemi_Covid_19.pdf

jaring pengaman sosial covid

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 6

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial bagi anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 perlu adanya bantuan sosial dari pemerintah daerah; b. bahwa ketentuan mengenai pemberian bantuan biaya hidup bagi anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 perlu diperjelas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019; 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021
materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021
jumlah 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

5_PERWAL_ttg_Perubahan_Pe...SN_Pemkot_Kediri.pdf

tambahan penghasilan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 5

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri PAN dan RB Nomor B/25/M.SM.04.00/2022 telah ditetapkan kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional Auditor; b. bahwa dalam ketentuan Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 belum mengakomodir Jabatan Fungsional Auditor kelas 12 dilingkup Inspektorat, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2020; 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021; 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021
materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri; yaitu mengubah lampiran perwali

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021
jumlah 9 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download file:

4_PERWAL_Perubahan_Atas_P...Pandemi_Covid_19.pdf

jaring pengaman sosial covid

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 4

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa masyarakat yang terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diharuskan melakukan isolasi mandiri guna memutus rantai penyebaran virus dan dilarang beraktifitas diluar rumah, sehingga perlu mendapatkan bantuan bahan makanan; b. bahwa ketentuan pemberian bantuan bagi yang melakukan isolasi mandiri dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyesuaian kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019; 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021
materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021
jumlah 7 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

3_PERWAL_Perubahan_Keempa...ERJALANAN_DINAS1.pdf

perjalanan dinas

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan perjalanan dinas diperlukan sarana transportasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; b. bahwa penggunaan transportasi umum dalam pelaksanaan perjalanan dinas kurang optimal, sehingga perlu pengaturan penggunaan transportasi lain selain kendaraan dinas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri; memuat antara lain: Pasal 9 ayat (1) huruf c diubah dan disisipkan ayat baru yakni ayat (3A), sehingga berbunyi sebagai berikut : (3A) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi, maka resiko berupa hilang atau rusak atas kendaraan ditanggung oleh pelaksana perjalanan dinas.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
jumlah 4 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

1_PERWAL_Perubahan_Kedua_...anisme_UP_GU_TU1.pdf

pengelolaan keuangan daerah

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri, perlu didukung adanya uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan; b. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka batas akhir pencairan dana dan laporan pertanggungjawaban melalui ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2021
Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan; yaitu merubah pasal 13 Pasal 13 (1) Pengajuan SPM-GU dan SPM-TU untuk akhir tahun diatur sebagai berikut: a. SPM-TU harus sudah diterima BUD paling lambat tanggal 20 November pada jam kerja; b. SPM-GU harus sudah diterima BUD paling lambat tanggal 10 Desember pada jam kerja; c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b jatuh pada hari libur, maka penyetoran SPM-TU dan SPM-GU paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. (2) Dalam hal pengajuan SPM melebihi jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus mendapat izin/persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah atau Walikota.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2021
jumlah 4 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 118 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERWAL_118_PERUBAHAN_UPT_DISHUB.pdf

pembentukan organisasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 118, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 119

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi pada unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2018
materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan; memuat perubahan Ketentuan ayat (2) Pasal 4 terkait tugas UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan; dll

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan;
jumlah 10 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 117 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Kediri No. 33 Tahun 2020 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN

Download file:

PERWAL_117_PEMBENTUKAN_UPT_DAN_UOBK_DINKES.pdf

pembentukan organisasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 117, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 118

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi pada unit pelaksana teknis dan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.
Materi Pokok: mengatur mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan; memuat antara lain: ketentuan umum; pembentukan UPT dinas dan organisasi khusus UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Laboratorium Kesehatan Daerah dengan kelas B; b. Puskesmas Pesantren I; c. Puskesmas Pesantren II; d. Puskesmas Campurejo; e. Puskesmas Mrican; f. Puskesmas Kota Wilayah Utara; g. Puskesmas Kota Wilayah Selatan; h. Puskesmas Perawatan Ngletih; i. Puskesmas Sukorame; dan j. Puskesmas Balowerti. (3) Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. RSUD Gambiran dengan tipe B; b. RSUD Kilisuci dengan tipe C. kedudukan dan susunan organisasi; uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; pengisian jabatan; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 35); b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 28 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 116 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERWAL_116_PEMBENTUKAN_UPT_SATPOL_PP.pdf

pembentukan organisasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 116, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 117

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi pada unit pelaksana teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016;
Materi Pokok: mengatur mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja; memuat antara lain: ketentuan umum; pembentukan UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan kelas B; kedudukan dan susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; kepegawaian; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
mencabut Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Satuan Polisi Pamong Praja
jumlah 10 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 115 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERWAL_115_SOTK_SATPOL_PP.pdf

struktur organisasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 115, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 116

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
Materi pokok: mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; memuat antara lain: ketentuan umum; kedudukan san struktur organisasi; uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja; PUT; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; pengisian jabatan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
mencabut a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 58); b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 50)
jumlah 15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT