KESEHATAN - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2020-2022
ABSTRAK:
Tersedianya pangan dan perbaikan gizi dapat memberi manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Di samping itu untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, perlu dilaksanakan secara sistematis dan dukungan dari multisektor serta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) UU No.18 Tahun 2012, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No.6 Tahun 1991
3. UU No.18 Tahun 2012
4. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
5. PP No.83 Tahun 2017
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.8 Tahun 2016
Rencana aksi daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Lampung Barat , tujuan, ruang lingkup, pemantauan dan evaluasi dan peninjauan kembali rencana aksi daerah Pangan dan Gizi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
41
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan saat ini Indonesia tengah mengalami perubahan pola penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular sementara beban Penyakit Menular masih menjadi beban, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut perlu dibentuk Gerakan Masyarakat HIdup Sehat (GERMAS) sesuai dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2017
1. UU No.6 Tahun 1991
2. UU No.36 Tahun 2009
3. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
4. Peraturan Menteri Kesehatan No.39 Tahun 2016
5. Peraturan Daerah Lampung Barat No.8 Tahun 2016
Pedoman masyarakat dalam pembentukan GERMAS, ruang lingkup pelaksanaannya, perencanaan, pelaksanaaan, evaluasi dan pelaporan dan penganggarannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan, maka Pemerintah menyelenggarakan Program Jalinan Persalinan. Agar pelaksanaanya dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaannya
1. UU No.6 Tahun 1991
2. UU No.36 Tahun 2009
3. UU No.23 Tahun 2014
4. UU No.36 Tahun 2014
5. PP No.2 Tahun 2018
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor86 Tahun 2019
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.8 Tahun 2016
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.5 Tahun 2019
Pedoman penggunaan dana jaminan persalinan, penerima jaminan persalinan, jenis pelayanan yang ditanggung, besaran tarif, pengajuan pencairan dana jaminan persalinan dan rumah tunggu kelahiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 44 Tahun 2019
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLiK TERTENTU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status
Wajib Pajak dalam Pcmberian Layanan Tertentu Di Ling}{ungan
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu
UU No.6 Tahun 1991, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2016, PERDA No.1 Tahun 2011, PERDA No.8 Tahun 2016, PERBUP No.28 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanan
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
Halaman 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Status Peraturan
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Lampung Barat No. 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Mengubah Pasal 1 angka 14 dan 15; Pasal 5 ayat (4); Pasal 8 ayat (2); Pasal 10 ayat (1) huruf e; Pasal 15, Pasal 16 ayat (2); Pasal 22 ayat (3); Pasal 23 ayat (6) huruf d dan angka 8.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAt NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAkSANAAN REHABILITASI SOSiAL RUMAH TiDAK LAYAK HUNI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan bantuan penyediaan
perumahan yang layak dan sehat bagi fakir miskin di
Rabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah
melaksanakan program bantuan sosial dalam bentuk
rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni secara
bertahap dan berkelanjutan yang diatur dalam
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
UU No.6 Tahun 1991, UU No.13 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PermenPUPR No.13/PRT/M/2016, Permensos No.20 Tahun 2017, PERDA No.11 Tahun 2018, PERBUP No.10 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat
Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Di Huni
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
Halaman 18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019
bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lampung Barat
yang tenteram dan tertib diperlukan upaya pemberdayaan
masyarakat secara berkesinambungan, salah satunya dengan
dibentuknya Pekon Tertib
UU No.6 Tahun 1991, UU No.23 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2018, PERDA No.15 Tahun 2013, PERDA No.4 Tahun 2015, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pekon Tertib
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
Halaman 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATi NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya program dan kegiatan yang harus
dilaksanakan sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Barat
UU No.6 Tahun 1991, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.3 Tahun 2007, PP No.39 Tahun 2007, PP No.22 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.5 Tahun 2009, PP No.69 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No.62 Tahun 2017, Permendagri No.38 Tahun 2018, Permendagri No.79 Tahun 2018, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No.11 Tahun 2018, PERBUP No.53 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020
UU No.6 Tahun 1991, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, PP No.59 Tahun 2017, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.31 Tahun 2019, PERDA No.1 Tahun 2013, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No.1 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
Halaman 4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah daerah
yang optimal, diperlukan serangkaian petunjuk teknis yang
dibakukan terkait proses penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintah di daerah dalam bentuk Standar Operasional
Prosedur (SOP)
UU No.6 Tahun 1991, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, Permendagri No.52 Tahun 2011, PermenPAN&RB No.35 Tahun 2012, PERDA No.8 Tahun 2016,PERDA No.2 Tahun 2017,
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Halaman 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SiPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTAANGGOTA DEWAN PERWAKiLAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, DAN WAKIL BUPATI SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tent.ang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia,. Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia , Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati
dan Wakil Bupati serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2019
UU No.6 Tahun 1991, UU No.17 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2019, PP No.19 Tahun 2016, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.38 Tahun 2018, PERDA No. 8 Tahun 2016, PERDA No.11 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun Atau
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri
Sipil, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Halaman 5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
