Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
ABSTRAK:
1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuan Perangkat Daerah, maka telah diatur Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
2. Sehubungan adanya perubahan terhadap struktur organisasi dan tugas pada Dinas Ketahanan pangan, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 perlu direvisi
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 5 Tahun 2014
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Pementan/OT.010/8/2016
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2016
Tedapat perubahan ketentuan di Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan antar lain perubahan mengenai Seksi Ketersediaan Pangan dan Seksi Harga Pangan,.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 5 Tahun 2014
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas
3. Bab III : Susunan Organisasi
4. Bab IV : Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas
5. Bab V : Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bab VI : Tata Kerja
7. Bab VII : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBUN RAYA LIWA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebun Raya Liwa
1. UU Nomor 5 tahun 1990
2. UU Nomor 6 Tahun 1991
3. UU Nomor 8 Tahun 2009
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2019
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Tata Cara Pemungutan
3. Bab III : Cara Pembayaran
4. Bab IV : Tata Cara Penagihan Retribusi
5. Bab V : Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
6. Bab VI : Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
7. Bab VII : Tata Cara Pengajuan Keberatan Restribusi
8. Bab VIII : Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
9. Bab IX : Pemeriksaan
10. Bab X : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2021
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 6 Tahun 2014
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK/07/2020
9. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
11. Peraturan Dearah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018
1. Bab I : Ketentuan Pokok
2. Bab II : Pedoman Penyusunan APBPekon
3. Bab III : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
39
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GRAND DESIGN KABUPATEN TANGGUH BENCANA
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan visi Lampung Barat Hebat dan Sejahtera serta tangguh dalam menanggulangi bencana, Pemerintah Daerah telan mencanangkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Tangguh Bencana, sehingga untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut perlu disusun Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana
1. UU No.6 Tahun 1991
2. UU No.24 Tahun 2007
3. UU No.23 Tahun 2014
4. PP No.21 Tahun 2008
5. PP No.28 Tahun 2008
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.1 Tahun 2013
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 1 Tahun 2018
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 4 Tahun 2019
Penyusunan Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana untuk:
1. Memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pengembangan program penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Memberikan pedoman penyusunan dokumen perencanaan lainnya
3. Memberikan pedoman dalam merencanakan pengembangan organisasi ke depan secara terukur, onsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
Sehingga menjadi acuan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan Kabupaten Tangguh Bencana untuk jangka waktu 2021-2030
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Layanan Kesehatan pada Puskesmas Dalam Rangka Menghadapi Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 Tahap Kedua
ABSTRAK:
Dalam menghadapi dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Daerah telak melakukan pembebasan terhadap Retribusi Pelayanan Puskesmas pada bulan Mei sampai dengan Juli 2020, sehubungan masih meningkatnya penyebaran wabah COVID-19 di Kabupaten Lampung Barat, maka dilakukan kembali pembebasan terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas selama 3 (tiga) bulan.
1. UU No.6 Tahun 1991
2. UU No.24 Tahun 2007
3. UU No.28 Tahun 2009
4. UU No.36 Tahun 2009
5. UU. No. 23 Tahun 2014
6. PP No.12 Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.5 Tahun 2016
Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling dan/atau Puskesmas Pembantu akibat COVID-19 bagi pembayaran jasa pasien umum dan dikecualikan bagi pelayanan rujukan menggunakan ambulans serta berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Oktober sampai dengan Desember 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN PAMONG MEMBANGUN INOVASI DAERAH
ABSTRAK:
1. Inovasi daerah pada hakikatnya ditunjukkan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintah daerah, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing
2. Dalam rangka terwujudnya inovasi dan percepatan peningkatan tata kelola pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah secara tepat dan baik diperlukan sebuah gerakan yang dapat memacu setiap lini di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menghasilkan inovasi daerah.
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 18 Tahun 2002
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2019
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Gerakan PM Indah
3. Bab III : Strategi
4. Bab IV : Tim Koordinasi
5. Bab V : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
1. Dalam rangka memberikan rasa aman dan hidup sehat di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara produktif guna mendukung roda perekonomian dan pembangunan, perlu adaptasi kebiasaan baru tetapi masyarakat tetap produktif dan aman pada situasi pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
2. Sehubungan adanya perubahan terhadap Sanksi pelanggaran penerapan protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID 19, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2020 perlu direvisi.
1. UU Nomor 4 Tahun 1984
2. UU Nomor 6 Tahun 1991
3. UU Nomor 24 Tahun 2007
4. UU Nomor 36 Tahun 2009
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2020
Terdapat perubahan sanksi dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2020
Kesehatan, Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja, Perizinan, Pelayanan Publik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2020-2022
ABSTRAK:
1. Agar perencanaan program strategis Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana strategis badan layanan umum daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 25 Tahun 2004
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Susunan dan Sistematika Renstra BLUD
3. Bab III : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
ABSTRAK:
1. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan pada Puskesmas dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada Puskesmas
2. Sehubungan adanya Perubahan Peraturan tentang tata cara pembayaran dana kapitasi ke Puskesmas, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2019 perlu direvisi
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 40 Tahun 2004
3. UU Nomor 36 Tahun 2009
4. UU Nomor 24 Tahun 2011
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
6. UU Nomor 36 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
Terdapat perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Puskesmas bertujuan untuk memberikan acuan bagi Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
50
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
