Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kabupaten Sampang Tahun 2020 No 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19), dan kentuan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, merupakan bencana nonalam yang bersifat luar biasa dengan ditandai dengan jumlah kasus dan/atau kematian yang telah meningkat dan meluas di wilayah negara, dan berdampak pada aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mengutamakan optimalisasi penggunanan alokasi anggaran melalui Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 berupa penyediaan social safety net (jaring pengaman sosial) berupa pemberian hibah/bantuan sosial berupa uang atau barang secara memadai kepada individu atau masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Jenis dan Penerima Bantuan;
3. Manfaat Pemberian Bantuan;
4. Penganggaran;
5. Pemantauan dan Evaluasi;
6. Pengawasan dan Pelaporan;
7. Pengaduan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Sampang Tahun 2020 No 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada PNS yang Bersumber dari APBD Kab. Sampang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sampang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 75
Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Tunjangan Hari Raya;
3. Pemberian Tunjangan Hari Raya;
4. Waktu Pembayaran Tunjangan Hari Raya;
5. Tata Cara Pembayaran;
6. Pengendalian Internal;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Sampang Tahun 2020 No 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Etika Pelayanan Bagi Aparatur Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2017;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Kode etik pelayanan publik;
3. Mekanisme penegakan kode etik;
4. Rehabilitasi;
5. Ketentuan lain-lain;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Sampang Tahun 2020 No 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peratuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud menetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk melakukan pelaksanaan pengalokasian Anggaran Kelurahan, agar transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Pedoman pelaksanaan pengalokasian Anggaran Kelurahan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Kelurahan secara efektif dan efisien;
4. Tata Cara pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
5. Ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Sampang Tahun 2020 No 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan asli daerah yang berasal dari pelayanan pasar, tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98A Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 67 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
3. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Sampang Tahun 2020 No 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penatapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang TA 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran
2020;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 12;
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah;
3. Ketentuan Pasal 3 diubah;
4. Ketentuan Pasal 10 diubah;
5. Ketentuan Pasal 11 ayat 3 diubah dan ayat 4 huruf c ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 3;
6. Ketentuan Pasal 12 Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 1A;
7. Diantara Pasal (12) dan Pasal (13) disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, sehingga Pasal 12A;
8. Diantara Pasal (17) dan Pasal (18) disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Sampang Tahun 2020 No 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Menuju Sampang Hebat Bermartabat (Gema Sahabat) Kabupaten Sampang TA 2020
ABSTRAK:
a. Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang Periode 2019 – 2024, Gerakan Bersama Menuju Sampang Hebat Bermartabat merupakan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Sampang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Menuju Sampang Hebat Bermartabat (GEMA SAHABAT) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 ;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 ;
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2019 ;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 .
Dengan Peraturan Bupati Sampang ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Gema Sahabat Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020; merupakan acuan untuk pelaksanaan Program Gerakan Bersama Menuju Sampang Hebat Bermartabat (Gema Sahabat) Kabupaten Sampang disamping ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Sampang Tahun 2020 No 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sampang
ABSTRAK:
a. bahwa penanaman modal/investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi, perlu dilakukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung terwujudnya investasi di Kabupaten Sampang melalui pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Sampang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ;
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007;
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007;
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007;
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2012 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 .
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Prinsip dasar;
3. Bentuk, dasar penilaian dan tata cara;
4. Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan;
5. Persyaratan dan tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
6. Pelaporan;
7. Pembinaan, Evaluasi dan pengawasan;
8. Sanksi Administrasi;
9. Ketentuan penuutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Sampang Tahun 2020 No 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah serta berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/392/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan penetapan harga penjualan mineral bukan logam dan batuan dengan mencabut Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor
2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 2016;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 51 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Objek Pajak, pendataan dan pendaftaran objek pajak;
3. Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT;
4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak;
5. Wilayah Pemungutan;
6. Masa pajak dan saat terutangnya pajak;
7. Pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak;
8. Pengurangan Pajak;
9. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
10. Pemeriksaan Pajak;
11. Insentif Pemungutan;
12. Tata cara Pengembalian kelebihan pembayaran;
13. Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembalian;
14. Ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Sampang Tahun 2020 No 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan pengaturan yang komprehensif dan mengikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 4 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 3 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 4 Tahun 2014 ;
Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 2 Tahun 2015 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 9 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 29 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Dana Desa, Alokasi Dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat;
3. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
