PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN - PASAR TRADISIONAL - DI KABUPATEN EMPAT LAWANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradısıonal
Dı Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, perlu
menetapakan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Empat Lawang
UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014;Perpres No 112 Tahun 2007;Pemendagri No 20 Tahun 2012;Permedagri No 19 Tahun 2016 ;Perda No 9 Tahun 2016;Perda No 8 Tahun 2018
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA , PENGELOLAAN , PEMBERDAYAAN , KEUANGAN , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
,KETENTUAN PERALIHAN ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2019
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Tambahan Penghasılan Pegawaı Kepada Pegawaı Negerı Sıpıl
Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
TAMBAHAN - PENGHASILAN PEGAWAI - KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL - DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2019/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasılan Pegawaı Kepada Pegawaı Negerı Sıpıl dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria
pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati
UU No 33 Tahun 2004;UU No 1 Tahun 2007;UU No 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 ;Perda No 9 Tahun 2016;Perbup No 35 Tahun 2018;
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN , TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI , JAM KERJA , REKAM KEHADIRAN ,PELANGGARAN WAKTU KERJA ,PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
,PAGU ANGGARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI,MEKANISME PENAGIHAN
,PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan
Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
42 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2019
TATA CARA PEMBERIAN - SANKSI KEPADA WAJIB PAJAK - BERPIUTANG ATAS - OBJEK PAJAK DAERAH - KABUPATEN EMPAT LAWANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2019/NO.09
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberıan Sanksı Kepada Wajıb Pajak Berpıutang
Atas Objek Pajak Daerah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu
diupayakan dengan baik, diantaranya dengan mendorong
penyelesaian piutang pajak;
bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat
maka perlu diatur pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang
lalai dalam memenuhi kewajibannya
UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34
Tahun 2000;UU No 1 Tahun 2007;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UU No 9
Tahun 2015 ;PP No 62 Tahun 2001;Perda No 12 Tahun 2011;Perda No 9 Tahun 2016;
RUANG LINGKUP PEMBERIAN SANKSI
, DASAR PENAGIHAN DAN JENIS SANKSI ADMINISTRATIF ,TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF , TATA CARA PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA,
SURAT TEGURAN ATAU SURAT LAIN YANG SEJENIS,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012-2032;
UU No 1 Tahun 2007;UU No 26 Tahun 2007;UU No 4 Tahun 2009;UU No 32 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 22 Tahun 2010;PP No 23 Tahun 2010;PP No 55 Tahun 2010;PP No 78 Tahun 2010;Perda No 9 Tahun 2012;Perda No 9 Tahun 2016
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN , ADVICE PLANNING
,BERAKHIRNYA ADVICE PLANNING,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,SANXSI ADMINISTRASI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2019
PEDOMAN TATA CARA - PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM - TAMBAHAN BAGI KELURAHAN - DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2019/NO.07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Penyaluran Dana Alokası Umum Tambahan
Bagı Kelurahan Dı Kabupaten Empat Lawang
Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan
Bagi Hasil Kelurahan di Kabupaten Empat Lawang Tahun
Anggaran 2019;
UU No 33 Tahun 2004;UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015 ;UU No 12 Tahun 2018;PP No 17 Tahun 2018;Perpres No 129 Tahun 2018; Permenkeu No 187 Tahun 2018;Perda No 9 Tahun 2018;Perbup No 60 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 1 Tahun 2019 ;
PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN , PENYALURAN ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2019
PENDELEGASIAN - SEBAGAIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI - KEPADA - KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/NO.06
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasıan Sebagaıan Wewenang Penandatanganan Keputusan
Bupatı Kepada Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retrıbusı Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan
tugas dan kepastian hukum dalam pelayanan pajak daerah
di Kabupaten Empat Lawang, perlu melimpahkan sebagaian
kewenangan penandatanganan keputusan Bupati yang
berkaitan dengan Pajak Daerah kepada Kepala Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
UU No 1 Tahun 2007;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;Perda No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 5 Tahun 2011;Perda No 4 Tahun 2013;Perda No 6 Tahun 2013;Perda No 9 Tahun 2016;Perbup No 76 Tahun 2016;
Melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan Keputusan Bupati Empat
Lawang yang berkaitan dengan Pajak Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaa
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat Lawang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2019
Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang
KEDUDUKAN, - SUSUNAN ORGANISASI,- TUGAS DAN FUNGSI - SERTA TATA KERJA - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2019/NO.05
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organısası, Tugas Dan Fungsı Serta Tata Kerja
Dınas Pendıdıkan Dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Empat Lawang, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Empat Lawang
UU No 20 Tahun 2003;UU No 1 tahun 2007;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 18 Tahun 2016;Perda No 9 Tahun 2016;
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI , SUSUNAN ORGANISASI , URAIAN TUGAS DAN FUNGSI , URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ,KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ,KEPEGAWAIAN , TATA KERJA ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Koordinator wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Saling dan
Kecamatan Pendopo Barat di Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2019
TATA CARA PENGALOKASIAN - DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, - DANA BAGI HASIL PAJAK - DAN RETRIBUSI DAERAH - KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2019/NO.04
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasıan Dan Penyaluran Alokası Dana Desa,
Dana Bagı Hasıl Pajak Dan Retrıbusı Daerah Kepada Desa
Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, ayat (5),
Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun
Anggaran 2019
UU No 1 Tahun 2007;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No 9
Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
PP No 47 Tahun 2015;Permendagri No 20 Tahun 2018;Permenkeu No 193/PMK.07/2018;Permenkeu No 16 Tahun 2019;Perda No 9 Tahun 2018;Perbup No 60 Tahun 2018 sebagaimana telah
diubah dengan Perbup No 1 Tahun 2019
RUANG LINGKUP
, TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH , PENYALURAN DANA
Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah , PELAPORAN,PERTANGGUNG JAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2019.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH - DAN BANTUAN SOSIAL - YANG BERSUMBER DARI - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAh
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2019/NO.03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberıan Hıbah Dan Bantuan Sosıal Yang Bersumber Darı
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daera
ABSTRAK:
bahwa untuk efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas
pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No 9
Tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Permendagri No 123 Tahun 2018;Perda No 17 Tahun 2009;Perda No 9 Tahun 2016
RUANG LINGKUP , HIBAH
Bagian Kesatu , HIBAH
Bagian Kesatu , MONITORING DAN EVALUASI ,KETENTUAN PERALIHAN ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2019.
Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
29 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2019
TATA CARA PEMBAGIAN DAN- PENETAPAN RINCIAN DANA DESA - SETIAP DESA - DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2019/NO.02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagıan Dan Penetapan Rıncıan Dana Desa Setıap Desa
Dı Kabupaten Empat Lawang
Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
UU No 1Tahun 2007;UU No 6 Tahun 2014;UU No 12 Tahun 2018;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;Perpres No 129 Tahun 2018;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Trasnsmigrasi Nomor 16 Tahun 2018;Permendagri No 20 Tahun 2018;Permenkeu No 193/PMK.07/2018;Perda No 9 Tahun 2016;Perda No 9 Tahun 2018;Perbup No 60 Tahun 2018 sebagaiamana telah
diubah dengan Perbup No 1 Tahun 2019
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA , PENYALURAN DANA DESA , PENGGUNAAN DANA DESA , MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA ,
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA ,SANKSI
,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
37 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
