Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 466 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Laporan Harta Kekayaan Penyelengaraan Negara di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Musi Rawas No. 64 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas No 26 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Download file:

Perbup Musi Rawas No 26 T... 2017.compressed.pdf

LAPORAN - HARTA - KEKAYAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, LD.2017/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelengaraan Negara di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas

ABSTRAK:

Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Dasar Hukum peraturan Buupati ini ialah :UU No 28 Tahun 1959;UU No 28 Tahun 1999;UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001;UU No 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No10 Tahun 2015;PP No 53 Tahun 2010;Inpres No 5 Tahun 2004;PKPK No 7 Tahun 2016;PANRB No 5 tahun 2012;KPK No SE-08/01/10/2016
Materi pokok dalam peraturan Bupati ini adalah ;Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan,pengeluaran dan data lainnya atas Harta kekayaan Penyelenggara Negara.LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten. Penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah jabatan; atau c. berakhirnya masa berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara: a. melalui aplikasi e-LHKPN; atau b. mengisi Formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirimkan melalui surat elektronik le-maill,jasa ekspedisi, atau diserahkan langsung kepada KPK

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
9 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati No 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017

Download file:

Perbup Musi Rawas No 25 T... 2017.compressed.pdf

PENJABARAN - PENDAPATAN - APBD

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, LD.2017/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Dikarenakan adanya penyesuaian program dan kegiatan, pergeseran rekening rincian objek belanja dan anggaran kas yang disesuaikan dengan Peraturan presiden Nomor 123 Tahun 2O16 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus, Fisik,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.O7l2OL7 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PD 2017 Maka Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2O16 perlu diadakan perubahan
Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini ialah :UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 24 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 37 Tahun 2005;PP No 23 Tahun 2005;PP No 54 Tahun 2005;PP No 55 Tahun 2005;PP No 56 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 65 Tahun 2010;PP No 8 tahun 2006;PP NO 71 Tahun 2010;PP NO 27 Tahun 2014;Perpres No 54 tahun 2010 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 4 Tahun 2015;Perpres No 97 Tahun 2016;Perpres No 123 Tahun 2016;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 109 Tahun 2016;Permendagri No 50/PMK.07/2017;Perda No 10 Tahun 2016;Perda No 10 Tahun 2016;Perbup No 75 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No 7 Tahun 2017
Materi pokok peraturan Bupati ini adalah ;Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 75),diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016
peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017
8 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembedayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

Perbup Musi Rawas No 24 T... 2017.compressed.pdf

PENGELOLAAN - TEKNOLOGI - TEPAT - GUNA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, LD.2017/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembedayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna

ABSTRAK:

Sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna,perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:UU 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 20 Tahun 2005;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2O05;Permendagri No 20 Tahun 2010
Materi pokok dalam Peraturan ini antara lain ; Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan' Serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
18 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip

Download file:

Perbup Musi Rawas No 23 T... 2017.compressed.pdf

PEDOMAN - TATA - KEARSIPAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, LD.2017/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas

ABSTRAK:

Sesuai dengan Peraturan Bupati untuk meningkatkan penyelenggaraan kearsipart sesuai dengan pedoman Standar Nasional Perpustakaan dan Standar Kearsipan, perlu disusun pedoman Tata Kearsipan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini ialah :UU NO 28 Tahun 1959;UU NO 43 Tahun 2009;UU NO 23 Tahun 2014;Sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 19 Tahun 1961;Kepres No 26 Tahun 1974;Kepres No 105 Tahun 2004;Peraturan Kepala arsip Nasional No 17 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 19 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 2 Tahun 2014;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 38 Tahun 2015;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 37 Tahun 2016;Pergub No 41 tahun 2010;Perda No 10 Tahun 2016;Perbup No 44 Tahun 2016.
Materi pokok dalam peraturan Bupati ini adalah :Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Perusahaan Daerah menyerahkan Arsip Inaktif yang sekurang-kurangnya berusia 1O (sepuluh) Tahun dan Arsip Statis kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2O12 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 23 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
13 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 22 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Bantuan Sosial

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mengubah

perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang tata cara pengelolaan Hibah dan bantuan Sosial

Download file:

Perbup Musi Rawas No 22 ... 2017.compressed.pdf

TATA - CARA - PENGELOLAAN - HIBAH - BANTUAN - SOSIAL

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, LD.2017/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Bantuan Sosial

ABSTRAK:

Bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Bupati Nomor 4 Tahun 2012 perlu diadakan perubahan
Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah :UU No28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 17 Tahun 2013;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;Uu No 11 Tahun 2009;PP No 57 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 71 Tahun 2010;Perpres No 54 Tahun 2010;Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 4 Tahun 2015;Permendagri No 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 32 tahun 2011 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 14 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2008;Perbup No 4 Tahun 2012Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No 10 Tahun 2013;
Materi Pokok dalam Peraturan Bupati ini antara lain Hibah daPat diberikan kePada,Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah lainya,BUMN,BUMD,Badan,Lembaga,dan Organisasi yang bebadan Hukum indonesia. Bupati menetapkan daftar penerima Hibah berserta besaran Uang atau jenis Barang atau Jasa yang akan di Hibahkan dengan keputusan Kepala Daerah berdasarakan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang cara pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati No 22 Tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
9 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata cara pendirian ,Pengurusan,Pengelolaan,Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Musi Rawas No 20 T... 2017.compressed.pdf

TATA - CARA - PENDIRIAN - PENGURUSAN - PENGELOLAAN - PEMBUBARAN - BADAN - USAHA - MILIK - DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, LD.2017/NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara pendirian ,Pengurusan,Pengelolaan,Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2O15;PP No 60 Tahun 2014;Permendagri No 111 Tahun 2014;Permendari No 113 Tahun 2014;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol5;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain:Ketentuan Umum ,Maksud dan Tujuan,Pendirian Badan Usaha Milik Desa,Bentuk Organisasi,Organisasi Pengelolaan Bum Desa,Pengelola Bum Desa,Anggara dasa dan Anggaran Rumah tangga,Pemodalan,Kewajiban dan BumDesa,Klasifikasi jenis usaha BumDesa,Alokasi Hasil Usaha dan Kepailitan Bum Desa,Kerjasama Bum Desa Antar Desa,Pertanggungjawaban pelaksanaan Bum Desa,Pembinaan dan Pengawasan,Pembubaran Bum Desa,Ketentuan Peralihan,ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2017.
17 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Cabang di Kabupaten Musi Rawas

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Perbup Musi Rawas No 19 T... 2017.compressed.pdf

PENDAFTARAN - WAJIB - PAJAK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, LD.2017/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Cabang di Kabupaten Musi Rawas

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari penerimaan bagi hasil pajak penghasilan, maka setiap pelaku usaha yang telah memiliki perwakilan usaha di Kabupaten Musi Rawas wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang perlu disusun tata cara pendaftaran wajib pajak cabang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Cabang di Kabupaten Musi Rawas
Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini ialah:UU No 28 Tahun 1959;UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 16 Tahun 2000;UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 28 Tahun 2009;PP No 55 Tahun 2005;PP No 74 Tahun 2011;Permenkeu No 73/PMK.03/2012;peraturan Direktur Jendral Pajak No PER 20/PJ/2013;Surat edaran Direktur Jendral Pajak No SE/60/Pj/2016
Materi pokok dalam peraturan Bupati ini antara lain:Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. peraturan perundang-undangan dibidang

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
6 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Biaya Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Musi Rawas No 17 T... 2017.compressed.pdf

STANDAR - BIAYA - TAHUN - ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, LD.2017/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Agar pelaksanaan Anggaran 2017 Belanja Daerah pada organisasi Perangkat lingkungan Pemerintah Kabupaten berdayaguna pendapatan dan Daerah di Musi Rawas dapat lebih dan berhasilguna secara optimal perlu menyusun Standar Biaya Tahun Anggaran 2017
Dasar Hukum dalam Peraturan adalah:UU No 28 Tahun 1959;U No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;UU No 5 Tahun 2014;PP No 58 Tahun 2005;PP No 79 Tahun 2005;PP No 60 Tahun 2008;PP No 71 Tahun 2010;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirrbah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2o11;Permendagri No 64 Tahun 2013;Permendagri No 31 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2008;Perda No 15 Tahun 2016;Perbup No 75 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 7 Tahun 2017
Materi pokok dalam peraturan ini adalah :Ketentuan Umum ,Satndar Biaya,Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
9 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Musi Rawas

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Musi Rawas No. 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Download file:

Perbup Musi Rawas No 15 T... 2017.compressed.pdf

KLASIFIKASI DAN NILAI JUAL - OBJEK- PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Musi Rawas

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketenhran Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, perlu menetapkan Bupatitentang Klasifikasi dan Nilai Jual objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Musi Rawas
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain :UU No 28 Tahun 1959;UU No 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah di ubah dengan UU No 12 Tahun 1994;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005 ;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana Keuangan telah diubah beberapa terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Perda No 7 Tahun 2008;Perda No 6 Tahun 2010;Perda No 2 Tahun 2012 sebagaimana peraturan Musi Rawas Tahun telah diubah dengan Daerah No 8 Tahun 2013; Perda No 10 Tahun 2016;
Materi Pokok dalam Peraturan ini antara lain:Ketentuan Umum ,Klasifikasi dan Njop,Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
9 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan,Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Musi Rawas

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perbup Musi Rawas No 14 T... 2017.compressed.pdf

KEDUDUKAN, - FUNGSI DAN TUGAS - SERTA - TATA - KERJA STAF AHLI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan,Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Musi Rawas

ABSTRAK:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembenhrkan organisasi Perangkat Daeratr Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Fungsi dan Ttrgas Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Musi Rawas.
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain :UU No 28 Tahun 1995;UU No 33 Tahun 2004;Uu No 5 Tahun 2014;Uu No 23 Tahun 2014 bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;Pp No 9 Tahun 2003; PP No 18 Tahun 2016;Perda No 10 tahun 2016
Materi Pokok dalam perturan ini antara lain:Ketentuan Umum,Kedudukan dan Fungsi Staf Ahli Bupati,Tugas Staf Ahli Bupati,Fugsi Staf Ahli ,Tata Kerja,Pembiayaan,Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
10 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT