Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 728, BD.2009/No.78 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional; bahwa agar penyediaan pupuk sesuai dengan rekomendasi teknis dan kebutuhan di tingkat petani, dipandang perlu ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/
PER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/SR.130/
11/2009; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3/43/2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 2008.
Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2010.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 725, BD.2009/No.74 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, konsisten dan akuntabel, dipandang perlu menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2009.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 724 Tahun 2009
KesehatanPajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 796 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 724, BD.2009/No.75 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 796 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 796 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri E, dipandang perlu untuk diubah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 796 Tahun 2007.
Peraturan ini memuat perubahan Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 796 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 12 Seri C).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2009.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 796 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (diubah)
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 666 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 666, BD.2009/No.73 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Perizinan Terpadu di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistim dan prosedur pelayanan izin yang cepat, efesien dan terpadu; bahwa Standar Pelayanan Minimal Terpadu Bidang Perizinan menjadi salah satu aspek yang diharapkan dapat menjadi pedoman yang akan memaksimalkan sistim pelayanan dan memberikan kepuasan kepada publik.; bahwa menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat standar pelayanan khususnya di bidang pemberian perizinan; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2009 Tanggal 18 Maret 2009.
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal Perizinan Terpadu di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2009.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 660 Tahun 2009
Pertambangan Migas, Mineral dan EnergiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 187 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara
ORGANISASI-TATA KERJA-SUMBER DAYA AIR-ENERGI-MINERAL
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 660, BD.2009/No.72 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 187 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Wilayah I dan II pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu untuk mengubah dan menetapkan kembali ketentuan yang mengatur pembagian wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis pada dinas dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 187 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat perubahan Pasal 2 ayat (2) huruf a, dan huruf b
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2009.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 187 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 630 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 630, BD.2009/No.71 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) dari kepunahan, perlu dilakukan perlindungan, pengendalian serta pengaturan tentang pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, dan dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat penjabaran Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa di Kabupaten Banjarengara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2009.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 617 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 617, BD.2009/No.70 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk ketertiban administrasi dalam pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dipandang perlu diatur mengenai Ketentuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
Peraturan ini memuat Ketentuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 616 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 616, BD.2009/No.69 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu diatur Ketentuan Pemberian Hak Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
Peraturan ini menjabarkan Ketentuan Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2009.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 535 Tahun 2009
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 747 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pengaturan Route Angkutan Mobil Barang untuk Mengangkut Orang di Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 535, BD.2009/No.68 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 747 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pengaturan Route Angkutan Mobil Barang untuk Mengangkut Orang di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perkembangan baru situasi dan kondisi di lapangan, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 747 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pengaturan Route Angkutan Mobil Barang Untuk Mengangkut Orang di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 747 Tahun 2007
Peraturan ini memuat perubahan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah;Ketentuan Pasal 2 angka 10 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2009.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 747 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pengaturan Route Angkutan Mobil Barang untuk Mengangkut Orang di Kabupaten Banjarnegara (diubah)
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 512 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 512, BD.2009/No,66 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Banjarnegara, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008.
Peraturan ini menjabarkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2009.
20 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
