Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi
pengelolaan barang daerah, perlu diadakan
sensus barang daerah secara cermat terhadap
barang-barang milik/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah, barang milik Negara yang digunakan
Pemerintah Daerah, baik milik Kementerian
Dalam Negeri maupun milik Kementerian dan
atau Lembaga lain; bahwa untuk memperoleh data barang yang
mutakhir dan benar perlu dilakukan sensus
barang daerah melalui pencatatan langsung di
tempat barang berada, sehingga diperoleh data
barang yang lengkap yang meliputi jumlah, jenis,
lokasi, keadaan dan data lainnya guna
menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk
Inventaris Barang Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana
tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Sensus Barang Daerah Kabupaten Banjarnegara
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sensus barang daerah, pelaksanaan sensus barang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2011.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1088 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Atau Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman teknis
terhadap mekanisme atau tata cara memperoleh
Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin
Pertambangan Rakyat (IPR) agar dalam
pelaksanaan bisa berdaya guna dan berhasil guna
diperlukan adanya mekanisme atau tata cara yang
baik; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23
ayat (6) dan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten
Banjarnegara, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Atau Tata
Cara Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP)
dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 162 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2011.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1074 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Dan Honorarium Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 dapat
berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil
guna sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, dipandang perlu
menetapkan Standarisasi Indek Biaya Kegiatan
dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan
Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Tahun Anggaran 2012; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1073 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Honorarium Kegiatan Khusus Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2012 dapat berjalan tertib,
lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, dipandang perlu menetapkan Standarisasi
Biaya Honorarium Kegiatan Khusus Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Honorarium Kegiatan Khusus Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1072 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 79 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Daerah; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peratuaran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis pajak daerah, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, mekanisme pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah, khusus pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kewenangan pemberian keputusan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1055 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun
2010 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten
Banjarnegara maka perlu mengatur struktur
organisasi dan tata kerja Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Suara Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara agar dapat beroperasi
dengan tertib dan lancar; berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara
Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, dewan pengawas, dewan direksi, penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2011.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 990 Tahun 2011
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 939 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 534 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 371 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan yang berkaitan
dengan pelaksanaan Peraturan Bupati
Banjarnegara, dan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011, maka Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2011 perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2011.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 988 Tahun 2011
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 607 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penarikan Kembali Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 607 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan belum berlaku mengingat
secara hukum Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
607 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa
Kabupaten Banjarnegara, dan pada perjalanannya
berkaitan dengan Dana Pemberdayaan Lumbung
Pangan Masyarakat Desa sejak Tahun 2004 sudah
tidak dianggarkan lagi dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Banjarnegara, sehingga pengaturan yang berkaitan
dengan hal tersebut perlu ditarik kembali ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut huruf a di atas, dipandang perlu Menarik
Kembali Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 607
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa
Kabupaten Banjarnegara dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 607 Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2011.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 607 Tahun 2011 dicabut.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 979 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 979, BD.2011/No.52 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal; bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB)
Kabupaten Banjarnegara
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008
Peraturan ini memuat tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2011.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 962 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 962, BD.2011/No.51 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan sidang-sidang dalam rangka membahas peraturan desa dan programprogram pembangunan dan kemasyarakatan bersama dengan Pemerintah Desa, maka perlu membentuk pedoman yang memadahi; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diperlukan peraturan pelaksanaan dalam wujud Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2007
Peraturan ini memuat Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2011.
37 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
