Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pembuatan Rekomendasi UKL-UPL Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih tertib dan lancarnya penerbitan
Rekomendasi UKL-UPL bagi Industri, dipandang
perlu diatur Mekanisme Pembuatan Rekomendasi
UKL-UPL Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2006; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme permohonan rekomendasi, jangka waktu, kewajiban dan larangan, pencabutan rekomendasi, pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2006.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 235 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 235, BD.2006/No. 18 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Tugas Belajar, Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, dipandang perlu menugaskan/
mengizinkan kepada Pegawai Negeri Sipil/Pegawai
Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara untuk mengikuti tugas belajar/izin
belajar; bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak
Tetap sebagaimana dimaksud huruf a di atas yang
memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar
(STTB)/Ijazah dapat dipertimbangkan untuk
mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian
ijazah dan penggunaan gelar;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b di atas serta dengan adanya
perkembangan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang kepegawaian, maka Keputusan
Bupati Banjarnegara Nomor 08 Tahun 2002 tentang
Ketentuan dan Prosedur Pemberian Izin Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor 183 Tahun 2004 tentang Pemberian
Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai
Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
385 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Izin
Belajar Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara, perlu ditinjau dan ditetapkan
kembali; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2003; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun
2002; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 814 Tahun
2004.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan;bantuan; sanksi dan ketentuan lain terkait zin belajar, tugas belajar, dan penyesuaian ijazah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 234 Tahun 2006
tugas pokok-tata kerja-uptd PERMUKIMAN-PEMADAM KEBAKARAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 234, BD.2006/No.17 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran
pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 18
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64),
maka perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pemadam Kebakaran Pada Dinas Permukiman
dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 13 Tahun 2004.
Peraturan Bupati ini memuat kedudukan,; tugas pokok dan fungsi; susunan organisasi dan tata kerja dinas terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 223 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 223, BD.2006/No.16 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
Kabupaten Banjarnegara, maka perlu diatur Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Wilayah Pada Dinas
Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten
Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 13 Tahun 2004.
Peraturan Bupati ini memuat tentang kedudukan;tugas pokok dan fungsi;suusnan organisasi; tata kerja dari UPTD Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 222 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 222, BD.2006/No. 15 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung tertib administrasi di
bidang perijinan pemakaian tanah pengairan,
dipandang perlu diatur Izin Pemakaian Tanah
Pengairan; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
16 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
19 Tahun 2002
Peraturan Bupati ini memuat tata cara permohonan izin;jangka waktu berakhirnya izin; kewajiban dan larangan; pencabutan izin; dan pelaksanan izin pemakaian tanah pengairan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 220 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 220, BD.2006/No.13 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2002 Nomor 35 Seri C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 6 Seri C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 76),
maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi pemakaian Alat-alat Berat; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19
Tahun 2002.
Peraturan Bupati ini memuat tata cara permohonan pemakaian alat berat dan pelaksanaannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 208 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 208, BD.2021/No.12 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa pembangunan ekonomi dan sosial budaya di
perdesaan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan
Nasional/Daerah perlu mendapat-kan perhatian yang
seimbang dengan Rencana Pembangunan Perkotaan; bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan
kawasan perdesaan dan dalam usaha pengentasan desa
tertinggal, maka perlu disusun Kawasan Terpilih Pusat
Pengembangan Desa (KTP2D) sebagai penjabaran
dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Banjarnegara; bahwa Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa
yang akan ditindaklanjuti dengan Rencana Tata Ruang
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) sebagai alat
koordinasi dan penyusunan program pembangunan di
Kawasan Perdesaan, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996;Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun
2004;Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21
Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2004.
Peraturan Bupati ini memuat tentang maksud,tujuan,sasara,dan fungsi;struktur rencana tata ruang kawasan; dan pemanfaatan serta pengendalian RTK KTP2D
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2006.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 142 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 142, BD.2006/No.10 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk sangat penting dalam
peningkatan produktivitas dan produksi komoditas
pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan
Pangan Nasional; bahwa agar penyediaan pupuk dengan harga wajar
sampai di tingkat petani, dipandang perlu ditetapkan
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2006; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995;Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2005;Peraturan Menteri Pertanian Nomor
04/Permentan/SR.130/2/2006 tanggal 20 Pebruari
2006;Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun
2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 15 Tahun 2003
Memuat tentang jenis pupuk yang diberikan subsidi, pelaksanaan, pengadaan dan penyaluran pupuk, dan harga eceran tertinggi dari pupuk bersubsidi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2006.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 111 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2005
tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran yang
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 3 Seri C,
dipandang perlu diatur petunjuk pelaksanaan
Peraturan Daerah dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran dan penyetoran retribusi, bentuk, warna dan ukuran, petugas pemungut, pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2006.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2006/No.8 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Penguatan Modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk Usaha Industri Rumah Tangga/Perdagangan bagi Kelompok Petani Kecil (KPK) Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) melalui PD. BPR. BKK/BKK di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan penambahan modal Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara untuk usaha industri rumah
tangga/perdagangan bagi Kelompok Petani Kecil
(KPK) Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil
(P4K) melalui PD. BPR BKK/BKK di Kabupaten
Banjarnegara dapat berjalan sesuai dengan tujuan,
dipandang perlu diatur pedoman dimaksud ;bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15
Tahun 2003
memuat ketentuan umum;lokasi pengiatan modal;persyaratan calon pengguna dana penguatan modal/nasabah;hak dan kewajiban;pemanfaatan jasa pinjaman;resiko;administrasi;pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2006.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
