Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Batik FM - Pengelolaan/Penyelenggaraan
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2006/No. 9
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan/Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Batik FM
ABSTRAK:
bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa
yang mempunyai peranan penting dalam penyebaran informasi
timbal balik antara Pemerintah dengan masyarakat dan
masyarakat dengan masyarakat ; bahwa untuk menunjang penyelenggara penyiaran radio dan
penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki
Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi, maka guna
lebih menunjang penyelenggaraan penyiaran dimaksud,
dipandang perlu adanya lembaga pengelolaan yang ditetapkan
oleh Peraturan Walikota ;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, pembinaan dan pengelolaan, biaya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2006.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan
Pembinaan Kemasyarakatan, dipandang perlu menetapkan Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan ; bahwa Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tersebut dipergunakan
didalam identitas kewilayahan kependudukan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan ;
Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2000;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penetapan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2006.
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 133/1109 Tahun 2005 dicabut.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Kertas Gaji Berlogo Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk keperluan pembuatan daftar gaji perlu ditetapkan Standarisasi
Kertas Gaji Berlogo Kota Pekalongan dengan Peraturan Walikota;
Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang standarisasi kertas gaji berlogo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2006.
1 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2006
Badan Narkotika - Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2006/No. 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan penyusunan kebijakan dan
pelaksanaan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pembrantasan
penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan adiktif lainnya perlu koordinasi antar instansi/lembaga terkait; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a tersebut diatas, maka perlu
membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Pekalongan
yang ditetapkan dengan Peraturan W alikota;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, badan narkotika kota, pelaksana harian BNK, kalakhar BNK, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2006.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2006
Biava Tunjangan Perumahan, Premium Dan Kegiatan Kunjungan / Peninjauan Lapangan DPRD - standarisasi
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2006/No. 5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Standarisasi Biava Tunjangan Perumahan, Premium Dan Kegiatan Kunjungan / Peninjauan Lapangan DPRD Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Perubahan Standarisasi Biaya Tunjangan
Perumahan, Premium dan Kegiatan Kunjungan / Peninjauan
Lapangan DPRD Kota Pekalongan maka perlu ditetapkan
perubahan standarisasi tersebut dengan Peraturan Walikota;
Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tunjangan Perumahan, Perubahan Standar Premium bagi Pimpinan DPRD, Kunjungan / Peninjauan Lapangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2006.
Lampiran I Standarisasi Biaya Kegiatan nomor rekening
l.B.10 tentang biaya tunjangan rumah pimpinan/anggota DPRD
dan nomor rekening 1.B.03 tentang uraian transport lokal
anggota DPRD dicabut.
2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa tujuan diselenggarakan Jaringan Dokumentasi dan informasi ( JDI)
Hukum agar dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan , agar mendapatkan informasi hukum yang lengkap dan akurat , maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kotamadia Daerah Tingkat II Pekalongan perlu ditinjau dan disempurnakan; berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pekalongan ;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Keputusan Presiden nomor 91 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tanggung jawab PJDI hukum dan anggota jaringan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2006.
Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Tahun 1997 dicabut.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban
dan keindahan Kota khususnya dalam hal penataan
reklame yang memperhatikan estetika dan
perkembangan kota, sehingga mampu mendukung
slogan Pekalongan sebagai Kota Batik serta untuk
peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu
mengatur dan menetapkan tentang penyelengaraan
reklame; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas , maka
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
penyelenggaraan reklame;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun1988; Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pekalongan Nomor 1 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun
2000; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyelenggaraan reklame, ijin penyelenggaraan reklame, penetepan besarnya tarif, pengawasan an penertiban, ketentuan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2006.
46 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyeragaman sistem
Administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan
pemerintahan dan pembangunan, maka Pemerintah Kota
Pekalongan perlu mengatur Tata Naskah Dinas; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu
mengatur Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kota Pekalongan dengan Peraturan Walikota;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peratutan Pemerintah Nomor 8 tuhun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang azas - azas tata naskah dinas dan tata persuratan dinas, naskah dinas, Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Satuah Kerja Perangkat Daerah, stempel jabatan dan stempel instansi, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, papan nama.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2006.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah dan pedoman
dalam menentukan besarnya biaya perjalanan dinas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan maka perlu
mengatur dan menetapkan besarnya biaya perjalanan dinas
dalam Peraturan Walikota;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003; Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang rincian Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2005.
2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Dan Wewenang Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna memantapk.an dan meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan clan pembangunan serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rnasyarakat, dipandang perlu menetapkan tugas dan wewenang Walikota dan Wakil Walikota ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud huruf a tersebut di
atas, maka tugas dan wewenang Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan
perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota ;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tugas Dan Wewenang Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan, Kewajiban Walikota Dan Wakil Walikota.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2005.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
