Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Bergulir Kepada Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP - Koperasi) Melalui PD BPR Bank Pasar Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha anggota
Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Ptnjam Koperasi (KSP/USP -
Koperasi) melalui struktur perkuatan KSP/USP - Koperasi; bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha anggota Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP - Koperasi) dipandang perlu adanya pinjaman modal dari Pemerintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka petunjuk pelaksanaan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 1992; UU no 9 Tahun 1995; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; PP No 9 Tahun 1995; Perda Kota Pekalongan No 1 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang jangka waktu dan beban bunga, persyaratan calon penerima dana bergulir, prosedur pengajuan kredit, kewajiban peminjam, pengembalian kredit, sanksi, pembentukan tim.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2006.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2006
Standarisasi - Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD.2006/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2007 dapat berjalan tertib,
lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan
Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kata
Pekalongan Tahun 2007.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2006.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2005 dicabut.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaringan Penelitian Dan Pengembangan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan
pengembangan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan
daerah diperlukan forum komunikasi dan koordinasi serta tukar
menukar informasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota
Pekalongan, sehingga diperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, maka perlu dibentuk Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota
Pekalongan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2006.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang keuangan pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan agar berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dipandang perlu untuk mengaturnya ; bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut diatas, maka guna menunjang kegiatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Baruc Pasar Kora Pekalongan;
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang - Unclang Nomor 7 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perusahaan, bentuk dan tempat kedudukan, azas, maksud dan tujuan, tugas dan usaha, modal, direksi dan dewan pengawas, dana pensiun dan tunjangan hari tua, rencana kerja dan anggaran, tahun buku dan perhitungan tahun, penetapan dan penggunaan laba bersih, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, kerja sama, pembinaan, pembubaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2007.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 dicabut.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Pengawas Sekolah Dan Penilik
ABSTRAK:
bahwa dengan meningkatnya beban tugas dan kerja
satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Pekalongan dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas, maka perlu adanya kejelasan tugas pokok dan
fungsi pengawas sekolah dan penilik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pengawas Sekolah dan Penilik pada Dinas Pendidikan Kota
Pekalongan dalam Peraturan Walikota;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2006; Keputusan Menteri No. 91/Kep/M. PAN/10/2001; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang dinas pendidikan, penilik dna pengawas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2006.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah wituk
memimpin clan mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan
mutu pendidikan; bahwa untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan perlu diberlakukan Keputusan lvfenteri
Pendidikan Nasional Republi.k Indonesia Nornor : 162 I U / 2003 tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu
menetap.kan .Peraturan Walikota tentang Pedoman .Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ;
Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Unda.ig-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang dasar, syarat-syarat guru tang diberi tugas sebagai kepala sekolah, seleksi calon kepala sekolah, masa tugas, pemetaan kebutuhan dan penetapan penugasan guru sebagai kepala sekolah, penilaian kinerja kepala sekolah, pemberhentian dan perpanjangan masa tugas guru sebagai kepala sekolah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2006.
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 10 Tahun 2002 dicabut.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak - Kanak Dan Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak
dan Sekolah dengan cara yang lebih baik dapat membuka
kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia
sekolah untuk mengakses layanan pendidikan dengan sebaikbaiknya dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan di
Kota Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta
Didik pada Taman Kanak- kanak dan Sekolah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan dalam Peraturan Walikota ;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-unda,:ig Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, persyaratan calon peserta didik pada taman kanak-kanak dan sekolah, biaya pendaftaran, daya tampung sekolah dan jumlah siswa dalam rombongan belajar, seleksi,sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2006.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Prosedur Naskah Dinas Masuk Dan Keluar Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan tugas
baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan maupun
kemasyarakatan serta meningkatkan tata tertib administrasi dan
penyeragaman sistem administrasi perkantoran, dipandang
perlu menyempurnakan dan menetapkan kembali Prosedur
Naskah Dinas Masuk dan Keluar di lingkungan Pemeritah Kota
Pekalongan dalam Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Prosedur Naskah Dinas Masuk dan Keluar, Bagan Arus Naskah
Dinas Masuk dan Keluar di lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan merupakan pedoman
pengelolaan Naskah Dinas Masuk dan Keluar di lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2006.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan Kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Bidang Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Melalui PD. BPR Bank Pasar Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) pelaksana pengadaan pangan untuk pembelian
gabah petani di Kata Pekalongan, dipandang perlu adanya pinjaman
modal ketahanan pangan kepada Koperasi dan UKM pelaksana
pengadaan pangan; bahwa dalam rangka pemberdayaan Petani, Peternak, Nelayan,
Pembudidaya dan Pengolah Ikan untuk pengembangan produksi dan
produktivitas di bidang pertanian, petemakan dan perikanan perlu
adanya pinjaman modal melalui Kredit Ketahanan Pangan; bahwa w1tuk melaksanakan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu
diatur dan ditetapkan petunjuk pelaksanaan dimaksud dengan
Peraturan Walikota;
Undang-undang nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 tahun 1967; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jangka waktu dan beban bunga, persyaratan dan prosedur pengajuan kredit, kewajiban peminjam, pengembalian kredit ketahanan pangan, pembentukan tim.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2006.
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2004
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 'Tahun
2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2006.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
