Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) - Pedoman Operasional
2007
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD.2007/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kejelasan arah untuk melaksanakan Program
Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis
Masyarakat (P APWKK-BM), maka dipandang perlu disusun Pedoman
Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah
Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun
Anggaran 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tah~n 2003; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; Pe_raturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang visi, misi dan prinsip-prinsip, tujuan, organisasi pelaksana, ketentuan khusus, komponen dana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2007.
144 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan
meningkatkan pendapatan asli daerah perlu pengelolaan Bank
Perkreditan Rakyat yang profesional; bahwa untuk mengelola Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibutuhkan Direksi dan Dewan Pengawas yang mempunyai integritas, kompetensi dan reputasi yang baik; bahwa ketentuan yang ada sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau dan disempumakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kata Pekalongan;
UU no 16 Tahun 1950; UU no 5 Tahun 1962; UU No 7 Tahun 1992; UU No 10 Tahun 2004; UU no 32 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan no 18 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang dewan pengawas, direksi, perencanaan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2007.
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 1 Tahun 1996 dicabut.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2007
Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) - penerapan
2007
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2007/No. 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan
dan kelancaran operasional pengelolaan informasi kependudukan
perlu adanya pembenahan di bidang administrasi kependudukan
dengan menerapkan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Kota
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
UU no 16 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 1974; UU no 32 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2006; PP No 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2003; Perda Kota Pekalongan No 3 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tempat perekaman data kependudukan, jenis jabatan pengelola SAK, tugas, fungsi dan kewenangan, tarif retribusi, persyaratan penerbitan dokumen kependudukan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2007.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelayanan Perpustakaan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia, perpustakaan mempunyai peranan sebagai sarana yang
efektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta berfungsi
sebagai sumber informasi I yang penting dalam menggali ilmu
pengetahuan dan teknologi serta informasi lain, maka perlu diatur
pelayanan perpustakaan Kota Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
UU no 16 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 32 tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2004; Perda kota Pekalongan No 3 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman pelayanan perpustakaan Kota Pekalongan, tanggung jawab, pelaporan hasil.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2007.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah dan Pedoman dalam menentukan besarnya biaya perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan maka perlu mengatur dan menetapkan besarnya biaya perjalanan dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
UU No 16 tahun 1950; UU No 32 tahun 2004; UU no 33 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; PP No 105 Tahun 2001; Perda Kota Pekalongan No 7 Tahun 2003; Perwal Pekalongan No 20 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Satndar Biaya Perjalanan Dinas walikota, wakil walikota, ketua DPRD dan wakil ketua DPRD kota pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2007.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2005 dicabut.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2007
Kredit Lunak Perumahan Swadaya - Petunjuk Pelaksanaan Perguliran dan Pengembalian
2007
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2007/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perguliran dan Pengembalian Kredit Lunak Perumahan Swadaya bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung Program Kota Pekalongan bebas rumah kumuh tahun 2010, maka perlu adanya kredit lunak perumahan swadaya bagi Masyaakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM); bahwa agar dalam pelaksanaan perguliran dan pengembalian kredit lunak perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat berjalan lancar, maka perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut di atas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dengan Peraturan Walikota;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1992; UU No 24 Tahun 1992; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang persyaratan penerima dana stimulan, persyaratan penerima dana kredit, tata cara pencairan dana, tingkat suku bunga dan pemanfaatannya, jangka waktu kredit, mekanisme pembayaran angsuran, perguliran dan pengalihan dana, administrasi pembukuan, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2007.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga
perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat
guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan
kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha
jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 T ahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyelenggaraan pembinaan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2007.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2007
Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP)
2007
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2007/No. 1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP)
ABSTRAK:
bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam, manusia atau keduanya maka perlu segera diupayakan pennaggulangan secara tepat, cepat dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelematanan, rehabilitasi, rekonstruksi atau[un rekonsiliasi; bahwa agar upaya penanggulangan dimaksud berdayaguna dan berhasil guna, perlu dilakukan kembali penataan organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penangulangan Bencana dan Pennaganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kota Pekalongan;
UU No 16 tahun 1950; UU No 16 Tahun 1974; UU no 23 Tahun 1997; UU No 32 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; PP No 25 Tahun 2000; Keppres no 3 tahun 2001; Perpres No 33 tahun 2005; Perda Kota Pekalongan No 2 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi SATLAK PBP, sekretariat PBP, unit operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di tingkat kecamatan, satuan perlindungan masyarakat di kelurahan (SATLINMAS KELURAHAN), tata kerja, pembiayaan dan penyaluran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2007.
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2002 dicabut.
25 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2006
Pemanfaatan Ruang Kota - Izin Perubahan - Retribusi Izin Perubahan
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2006/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota Dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2005 tentang Izin
Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota dan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Retribusi Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota,, agar
dapat berhasil guna maka perlu mengatur dan
menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
dimaksud dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun
2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, keanggotaan dan tugas tim penilai, tata cara dan persyaratan perizinan perubahan pemanfaatan ruang kota, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, penagihan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, penertiban dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil
guna, keserasian dan keterpaduan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, perlu
disusun pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2007;
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pengguna anggaran dan pengguna barang/jasa, pengelolaan APBD, pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik daerah, pertanggungjawaban APBD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
14 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
