Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan, diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan oleh segala lapisan masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat; bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan bagi perokok maupun masyarakat bukan perokok yang terpapar asap rokok sehingga diperlukan pengamanan rokok bagi kesehatan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan; bahwa untuk mengurangi peredaran dan konsumsi rokok oleh masyarakat perlu mengatur larangan reklame rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Larangan Reklame Rokok
Bab III Pembinaan dan Pengawasan
Bab IV Sanksi
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa oleh karena masiih banyak penduduk yang belum memiliki akta
kelahiran dan untuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya
bagi yang lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006, perlu merubab Peraturan Walikota Nomor 7 Tabun 2011 tentang
Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penghapusan Pasal 2, perubahan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2011.
Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 diubah.
2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daerah Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan penjabarannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2011.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang
bersifat teknis di lingkungan Dinas Daerah dan guna
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam
pembangunan serta pelayanan masyarakat secara
berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Oinas Kota
Pekalongan dipandang perlu untuk disempurnakan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana T eknis Dinas Kota
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 2 huruf e.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2010
Air Tanah - Nilai Perolehan dan Harga Dasar - Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
2010
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 39, BD.2010/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk menetapkan dasar pengenaan Pajak Pengambilan
Air Tanah yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah perlu dihitung besarnya nilai perolehan dan harga dasar air tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan besarnya Nilai Perolehan dan Harga Dsar Air Tanah untuk Menghitung Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Oaerah Katamadya Daerah Tingkat II Pekalongan
Nomor 9 Tahun 1988; Peraturan Oaerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalangan Nomar 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Besarnya nilai perolehan dan harga dasar air tanah, tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah, volume pengambilan air, tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan air.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Kesehatan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota
Pekalongan, perlu arah dan keterpaduan dari semua potensi dalam proses
pembangunan kesehatan yang berkesinambungan; bahwa untuk menentukan arah dan keterpaduan, serta mengantisipasi
berbagai perubahan dan tantangan strategis dalam pembangunan
kesehatan, diperlukan sistem yang dapat digunakan sebagai pedoman
untuk mengatur berbagai potensi di Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Kesehatan Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkal II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan azas, sistem kesehatan kota, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
63 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu menyusun Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, sistem dan prosedur pemungutan BPHTB, fasilitasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2010.
77 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2010
Menara Bersama Telekomunikasi - Pedoman Penataan, Pembangunan Dan Penggunaan
2010
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 34, BD.2010/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penataan, Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam
penyelenggaraannya membutuhk:an in:frastruktur menara
telekomunikasi; bahwa dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan; bahwa Pemerintah Kota Pekalongan berwenang mengatur penempatan
lokasi menara telekomunikasi dan menetapkan zona-zona bagi
pembangunan menara di wilayahnya berdasarkan rencana tata ruang
wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; UndM.g-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingka:t II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Walikot aini mengatur tentang Pembangunan Menara Bard Dan Penempatan BTS, Penempatan Lokasi Menara Bersama, Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi, retribusi, pemeliharaan menara telekomunikasi, pengawasan, pengendalian dan perlindungan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2010.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2010
Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan - Standarisasi
2010
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 30, BD.2010/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23a Tahun 2009 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku , dipandang perlu merubah Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23A Tahun 2009 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu di atur dalam
Peraturan walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nornor 23A Tahun 2009.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2010.
Peraturan Walikota Pekalongan Nornor 23A Tahun 2009 diubah.
2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tatacara Pemberian Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak Reklame Dan Titik Strategis Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong perekonomian sektor swasta terutama
yang berkaitan dengan promosi produknya perlu adanya pemberian
insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak reklame
dan titik strategis reklame; bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pajak Reklame memberikan peluang untuk memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak reklame dan titik strategis reklame; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian, Keringanan dan
Pembebasan Pajak Reklame dan Titik Strategis Reklame dalam Peraturan
Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 8 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tatacara pengajuan keberatan dan pembebasan pajak reklame dan titik strategis reklame, persentase pengurangan atau pemberian keringanan pajak reklame dan retribusi titik strategis, pembebasan pajak reklame dan titik strategis.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2010.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
