Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan - Tata Cara Penerbitan, Pengisian Dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
2012
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 45, BD.2012/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian Dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB, maka perlu
mengatur tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang
tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2012.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2012
PERWALI Kota Pekalongan No. 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pertu mengatur Besaran Uang Persediaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran
2012; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor
10 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2012; bahwa berdasarkan perbmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b, perlu merubah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 01
Tahun 2012 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Perangkat
Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2012.
Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2012 diubah.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 24 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pengurangan BPHTB.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2012.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Waukota Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan Belanja Penunjang Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya peningkatan kemampuan keuangan
daerah dari rendah menjadi sedang, perlu merubah Peraturan
Walikota Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikasi
lntensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Bagi Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Bab II Pasal 2 ayat (2). dan (3), Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2012.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2007 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2012
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun - Tata Cara Perizinan Penyimpanan Sementara Dan/ Atau Pengumpulan
2012
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD.2012/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Perizinan Penyimpanan Sementara Dan/ Atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaks.anakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara lrngkungan Hidup Nomor 39 tahun
2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta
Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran limbah Bahan
Berbahaya dan beracun Oleh Pemerintah Daerah perlu
ditindaklanJuti dengan Peraturan Walikota pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikola
Pekalongan tentang Tata Cara Perizinan Penyimpanan
Sementara dan/ atau Pengumpulan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun di Kota Pekalongan ;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perizinan, rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi, pengawasan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2012.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2012
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan - Tata Cara Penghapusan Piutang
2012
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2012/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh
penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah
kedaluwarsa perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara
Penghapusan Pajak Bumi, dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal
24 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang PBB;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun2004; PP No 21 tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedaluwarsa, tata cara penghapusan piutang kedaluwarsa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2012
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan - Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
2012
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2012/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa unluk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraluran Daerah Kota
Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang PaJak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bum, dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemenntah Tahun 1988; Peraturan Daerah Kola Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pengembalian pembayaran PBB.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaskanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun ANggaran 2011;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2011 dan ringkasannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2012.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menyusun Sistem dari Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal 18 (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1958; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat mengenai tata cara pengisian SPOP PBB disertai dengan penerbitan SPPT dan SKPD PBB.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk menentukan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kota Pekalongan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang besarnya nlai perolehan objek pajak tidak kena pajak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang dasar pengenaan dan besarnya NPOTKP BPHTB yaitu NPOP yang besarnya ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak setiap tahun.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2011.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
