Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup layak untuk meningkatkan
martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil
dan makmur; bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap resiko
kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan
kesehatan, maka perlu adanya jaminan kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan, sasaran dan tata cara kepesertaan, organisasi JAMKESDA, pelayanan kesehatan JAMKESDA, jenis jaminan kesehatan daerah, pelayanan kesehatan yang dibatasi, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, tarif pelayanan, tata laksana pelayanan, penyelenggaraan JAMKESDA, pembiayaan JAMKESDA, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2012.
Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2012 dicabut.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan
berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal
39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua
kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta
ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun
2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, klasifikasi pemberian tambahan penghasilan, besaran tambahan penghasilan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2012.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, agar berjalan efektif perlu adanya Petunjuk
Pelaksanaan guna pedoman operasionalnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk petunjuk
pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
dalam Peraturan Walikota; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas,
diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Pekalongan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2012.
70 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 54 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas
kerja aparatur di lingkµngaan Pemerintah Kota
Pekalongan maka dipandang perlu untuk melakukan
penghapusan Unit Pelaksanan Teknis Dinas dan Unit
Pelaksanan Teknis Badan di li:i;igkungan Pemerintah Kota
Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota
tentang Penghapusan Unit Pelaksanan Teknis Dinas dan
Unit Pelaksanan Teknis Badan di lingkungan Pemerintah
Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;' Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 dicabut.
3 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
dan guna memudahkan ketentuan lebih lanjut mengenai
susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP dan Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP, maka perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 ayat (2), Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.
Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu mengubah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33
Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2007.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2012.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2007 diubah.
105 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2013, perlu adanya landasan
operasional pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2013;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013 dan ringkasannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2013.
1033 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2012
PERWALI Kota Pekalongan No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Pekalongan
ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING - PEDOMAN PEMANTAUAN
2012
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD.2012/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan
kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat
keberadaan orang asing dan organisasi rnasyarakat asing serta tenaga kerja asing
di Kola Pekalongan di pandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah,
terkoordinasi, dan berkesinambungan; bahwa pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta tenaga kerja
asing merupakan tugas fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemantauan
Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota
Pekalongan ;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nornor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup dan sasaran, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, mekanisme pemantauan, pendanaan, pengawasan, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2012.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penggunaan Label "Batik Pekalongan"
ABSTRAK:
bahwa batik merupakan salah satu seni adlluhung
dan mempunyai filosofi yang tlnggi serta berkaitan
erat dengan tata kehldupan yang mencerminkan
budaya bangsa Indonesia yang perlu dlgali,
dipellhara, dilestarikan, dan dilindungi; bahwa maraknya produk tekstil bermotif batik
mulal mengganggu ekslstensl produk batik di Kata
Pekalongan; bahwa dalam rangka pemellharaan, pelestarian dan
perlindungan hukum terhadap batik Pekalongan
serta mempermudah masyarakat Indonesia dan
asing mengenali batik buatan Pekalongan, perlu
simbol atau label "batik Pekalongan° sebagai
identitas batik buatan Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d, perlu dltetapkan dengan Peraturan Wallkota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, penggunaan label batik, pengaturan label batik, larangan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2012.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 46 Tahun 2012
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan - Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
2012
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 46, BD.2012/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan;
Piasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pengembalian pembayaran BPHTB.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2012.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
