Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarka n hasil evaluasi atas
pelaksanaan Peraturan W alikota Pekalongan
Nomor 22 Tahun 2011 ten tang tugas dan fungsi
Kecamatan dan Kelurahan, maka perlu
mengatur kembali tugas dan fungsi Kecamatan
dan Kelurahan Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang tugas dan fungsi
Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kecamatan, kelurahan, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 dicabut.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 64 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun
2011 ten tang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan, maka
perlu mengatur kembali tugas dan fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja dan Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini menagtur tentang satuan polisi pamong praja, badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 dicabut.
24 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 63 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar lebih sejahtera dan sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang F>ercepatan F>embangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat, maka diperlukan adanya Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat; bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menyusun Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis
Masyarakat Tahun Anggaran 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang visi, misi, strategi, tujuan, sasaran dan prinsip, dana kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
43 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 54 Tahun 2013
PERWALI Kota Pekalongan No. 43A Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No Mor 54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
Mencabut
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 8A Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyeragaman sistem Administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka Pemerintah Kota Pekalongan perlu mengatur Tata Naskah Dinas; bahwa dengan adanya perubahan tata kerja dan perkembangan keadaan dan kebutuhan, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 8 A Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Naskah DInas
Bab III Naskah Dinas
Bab IV Stempel
Bab V Kop Naskah DInas
Bab VI Sampul Naskah Dinas
Bab VII Papan Nama
Bab VIII Perubahan dan Pencabutan
Bab IX Pelaporan
Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab XIV Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013.
166 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah
dan Pedoman dalam menentukan besarnya biaya
perJalanan dinas DPRD Kota Pekalongan maka perlu
mengatur dan menetapkan besarnyn biaya perJalanan
dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2013.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 diubah.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2013
Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah - standarisasi
2013
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BD.2013/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013, dimana penginapan dalam perjalanan
dinas semula lumpsum menjadi atcost, maka Peraturan Walikota
Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 tentang Standardisasi Biaya
Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota
Pekalongan Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu
dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2013
Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 diubah.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Romawi V Nomor 15 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil
Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMK.05/2012; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, prinsip perjalanan dinas, perjalanan dinas jabatan, biaya perjalanan dinas jabatan, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, pengendalian internal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Dan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya pelarangan penggunaan BBM Bersubsidi untuk kendaraan BUMD, maka guna menunjang kelancaran pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan dipandang perlu untuk: menyesuaikan tarif khusus penjualan melalui tangki air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Pelayanan dan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotarnadya daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 tahun 1975; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 2 huruf b Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2013.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian obyek
belanja dalam obyek belanja berkenaan, dan pergeseran antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 160, maka perlu
mengubah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2012
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikotaini mengatur tentang perubahan pada Urusan Otonomi Daera h, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian da n Persandian pada Sekretariat Daerah; Urusan Kebudayaan pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan; Urusan Otonom i Daerah, Pem erintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2013.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2012 diubah.
2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan
Tanpa Rokok perlu disusun petunjuk pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kawasan tanpa rokok, bentuk,ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2013.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
