Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan agar lebih efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan, perlu didukung tenga akerj aNon PNS yang profesional dan sesuai kebutuhan di lingkungan Puskesmas Kota pekalongan, maka perlu diatur pengelolaan Tenaga kerja Non PNS; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan walikota;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 tahun 1950; UU No 13 Tahun 2003; UU no 32 Tahun 2004; UU No 36 tahun 2009; PP No 21 Tahun 1988; PP No 23 tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang landasan, azas dan tujuan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan dan pengadaan tenaga kerja non PNS, hasil seleksipenerimaan tenaga kerja non PNS, pengangkatan tenaga kerja non PNS, perjanjian kerja, pengupahan, hak dan kewajiban, pengembangan, pembinaan dan pengawasan, pemutusan hubungan kerja, evaluasi kinerja, penyelesaian perselisihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Disiplin Berlalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan Gerakan Disiplin Kota Pekalongan khususnya dalam berlalu lintas berjalan dengan baik dan tertib, dipandang perlu mnegatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Disiplin Berlalu Lintas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 38 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; PP No 32 tahun 2011; PP No 37 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, disiplin berlalu lintas, peran serta masyarakat, pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rekening Tabungan Satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pekalongan, Bendahara Umum Daerah
berwenang untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan
lainnya yang telah ditunjuk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka pelaksanaan APBD, Rekening Tabungan Satuan KerJa Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pekalongan, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelaksanaan APBD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan walikota Nomor 50 Tahun 2011 dicabut.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 57A Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2013 - 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2013 - 2025.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nornor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012.
Peraturan ini memuat mengenai pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal disertai dengan pelaksanaa, pengelolaan beserta dengan insentif yang diberikan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
39 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 7A Tahun 2013
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Kebijakan Pengawasan
2013
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 7A, BD.2013/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menJamm mutu (quality inssurance)
pengawasan penyelenggaraan Peme rintahan Daerah agar berjalan
secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Pekalong~n Tahun 2013;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistematika Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 7B Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penugasan Dokter Sebagai Kepala Puskesmas Dan Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa Puskesmas dan BKPM sebagai penanggungjawab
penyelenggaraan upaya kesehatan untuk jenjang tingkat
pertama berperan penting dalam mendukung
keberhasilan pembangunan kesehatan; bahwa untuk menunjang kelancaran tugas Puskesmas
dan BKPM agar dapat berjalan secara efektif dan efisien
diperlukan pengelolaan yang profesional oleh Kepala
Puskesmas dan BKPM; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman
Penugasan Dokter Sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala
Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penugasan dokter sebagai kepala puskesmas dan kepala BKPM, persyaratan sebagai kepala puskesmas dan kepala BKPM, masa tugas, penilaian kinerja kepala puskesmas dan kepala BKPM, pemberhentian dan perpanjangan masa tugas sebagai kepala puskesmas dan kepala BKPM, tunjangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan,
kelancaran pupuk bersubsidi dengan harga wajar
sampai pada tingkat petani dan meningkatkan
kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu
memberikan pupuk bersubsidi ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi, penyaluran pupuk bersubsidi, pengawasan dan pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
21 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan
prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan
akuntabel; bahwa untuk tersedianya informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana
dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelayanan informasi publik, akses informasi dan dokumentasi, hak dan kewajiban badan publik, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pemohon informasi dan dokumentasi, SOP pelayanan informasi, penyelesaian sengketa informasi, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
19 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Kecamatan Dan Kelurahan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2013
tentang tugas dan fungsi Kecamatan dan
Kelurahan Kota Pekalongan, maka perlu untuk
menjabarkan lebih lanjut dalam rincian tugas
jabatan strutural di lingkungan Kecamalan
dan Kelurahan Kola Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1445; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kecamatan, kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2012 dicabut.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Dan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 64 Tahun 2013
tentang tugas dan fungsi Satuan Palisi Pamong
Praja dan Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kata Pekalongan,
maka perlu untuk menjabarkan lebih lanjut
dalam rincian tugas jabatan struktural Satuan
Palisi Pamong Praja dan Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang satuan polisi pamong praja, badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2012 dicabut.
31 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
