Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan penanganan darurat
bencana, perlu mengubah rincian alokas1 dan kriteria
pemanfaatan dana bantuan langsung pada Program
Daerah Pemberdayaan Ma5Yarakat Kota Pekalongan
tahun 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurur b, perlu
menetapkan Peraturan WaJikota tentang Program
Daetah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kata
Pekalongan Tahun 2014;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip-prinsip pengelolaan, sasaran, pemanfaatan dana, mekanisme dan pemanfaatan BLM, penetapan lokasi replikasi PLPBK, pemenuhan gizi bagi ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita bawah garis merah/bawah garis titik-titik, pengelolaan sampah, kawasan ramah pangan lestari, darurat bencana, biaya operasional (BOP), waktu pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2014.
Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2013 dicabut.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna pelaksanaan barang dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kota Pekalongan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menyusun pedoman penilaian barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwal Pekalongan tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 54 Tahun 2010; Perda No 11 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pedoman penilaian barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2014.
35 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 7A Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai
Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota
Pekalongan dapat diberikan Remunerasi
berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan
profesionalisme yang diperlukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Remunerasi pada
Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang remunerasi, ruang lingkup remunerasi, remunerasi pegawai BLUD, distribusi remunerasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 15B Tahun 2014
Dokter Sebagai Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat - Pedoman Penugasan
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15B, BD.2014/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penugasan Dokter Sebagai Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa BKPM sebagai penanggungjawab
penyelenggaraan upaya kesehatan untuk jenjang tingkat
pertama berperan penting dalam mendukung keberhasilan
pembangunan kesehatan; bahwa untuk menunjang kelancaran tugas BKPM agar
dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan
pengelolaan yang profesional oleh Kepala BKPM; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Walikota Pekalongan tentang Pedoman Penugasan Dokter
Sebagai Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penugasan dokter sebagai kepala BKPM, persyaratan sebagai kepala BKPM, penilaian kinerja kepala BKPM, tunjangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2014.
Peraturan Walikota Nomor 7B Tahun 2013 dicabut.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 150 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa Puskesmas Kata Pekalongan telah ditetapkan
untuk mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
secara penuh berdasarkan Keputusan Walikota
Pekalongan Nomor 445/300 Tahun 2013; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu mengatur
jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud huruf a.
guna menjamin ketersediaan barang/jasa yang
bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat
serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk
mendukung kelancaran pelayanan BLUD yang
transparan dan akuntabel; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang jenjang nilai pengadaan
barang atau jasa pada Sadan Layanan Umum Daerah
Puskesmas Kata Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2014.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasab, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan di daerah; bahwa untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan daerah yang professional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik perlu pola hubungan kerja perangkat daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat mengenai pola koordinasi beserta dengan penjelasannya yang selanjutnya dibahas mengenai koordinasi dengan lembaga terkait berkenaan dengan hubungan yang harus dibangun.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
42 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna operasional ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 1 tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP no 46 Tahun 1971; PP No 27 Tahun 2014; Perda No 11 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pejabat pengelola barang milik daerah, objek Penghapusan, persyaratan penghapusan, ketentuan dalam pelaksanaan penghapusan, tata cara penghapusan BMD yang berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang, tata cara penghapusan BMD yang berada pada pengelola barang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
49 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 10 ayat
(4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal l 7 ayat
(3). Pasal 19, Pasal 23, ayat (7), Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republ.ik Indonesia 'rahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusl, tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain, tata cara penagihan retribusi, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, tata cara dan bentuk kerjasama pemungutan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran
2014, telah ditetapkan Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2014; bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2014 Tanggal 1 September 2014 tentang Penjabaran Perubahan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014,
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD)
Provinsi Jawa Tengah Nomor 4998/ DPPA/2013
Tanggal 3 September 2014, Pemerintah Kota
Pekalongan mendapatkan alokasi tambahan bantuan
keuangan kepada Kota Pekalongan sebesar Rp. 7.816.193.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); bahwa agar program dan kegiatan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
dapat dilaksanakan, perlu melakukan perubahan
anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran
2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurur a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; Perda No 4 tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3 dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2014.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2014 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2014
Pupuk Bersubsidi - Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2014/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan,
kelancaran pupuk bersubsidi dengan harga wajar
sampai pada tingkat petani dan meningkatkan
kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu
memberikan pupuk bersubsidi; bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan
Peraturan Oubemur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Pekalongan tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota PekaJongan Nomor 70 Tahun
2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kata
Pekalongan Tahun Anggaran 2014;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Rrpublik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nornor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014.
Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2013 diubah.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
