Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rekening Tabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, dan sehubungan dengan Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah yang baru, Bendahara Umum Daerah berwenang untuk memantau rekening penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka pemantauan rekening penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Rekening Pemerintah Daerah
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran UP masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemko Pekalongan TA 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Besaran UP perangkat daerah Kota Pekalongan TA 2017 denga perwali;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 16 tahun 1950; UU no 23 Tahun 2014; PP no 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang besaran uang persediaan tergantung masing-masing pagu anggaran masing-masing PD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pek.Alongan Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan
perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai
dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan
dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3'2 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang indikator kinerja utama, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 60 Tahun 2015 dicabut.
27 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi dinas pendidikan, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54 Tahun 2015 dicabut.
31 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi inspektorat, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2013 dicabut.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efisien dan efektif serta dapat
dipertanggungjawabkan dalam pencapaian
kinerja yang berorientasi hasil, maka diperlukan
sistem yang mengatur dalam proses
perencanaan, pelaporan dan evaluasi; bahwa dalam rangka menyamakan persepsi
dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah
Kota Pekalongan, dipandang perlu menetapkan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan dengan Peraturan W alikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyelenggaraan SAKIP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa lingkungan kotor dan kumuh memiliki
pengaruh dalam pembentukan perilaku kehidupan
masyarakat miskin, sehingga perlu dilakukan upayaupaya penanganan secara berkesinambungan dengan
tetap memegang prinsip-prinsip pemberdayaan
masyarakat sebagaimana telah diterapkan baik
dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) maupun dalam Program Daerah
Pemberdayaan Masyarakat (PDPM); bahwa untuk lebih memacu peran masing - masing
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya
penanggulangan kemiskinan, maka perlu ditetapkan
rincian alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
mengubah Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2016
tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 diubah.
5 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melengkapi pemenuhan kebutuhan
dasar manusia agar lebih sejahtera dan sejalan dengan
implementasi Peraturan W alikota Pekalongan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Program Akselerasi Pembangunan
Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat tahun 2016,
maka diperlukan adanya Penambahan Dana Program
Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis
Masyarakat tahun 2016; bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu
menetapkan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor
11 Tahun 2016 tentang Program Akselerasi
Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat
(PAPKS-BM) Tahun Anggaran 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Pekalongan 6 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 diubah.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2016
Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan - Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan - standarisasi
2016
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 38, BD.2016/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 201 7
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 201 7 dapat
berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Biaya
Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi
Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota
Pekalongan Tahun 2017;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi
Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun
2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 dicabut.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
