Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan
pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, oleh karena itu Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dituntut untuk
memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan
standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat dengan melaksanakan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD);
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah bahwa untuk menjamin
ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan
umum yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah
maka Bupati menetapkan standar pelayanan minimal
Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan
Bupati;
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
bahwa Bupati bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar
Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang
Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Upaya Pelayanan Kesehatan, Indikator, Target, Target Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan, Penerapan, Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2016
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
Perbup Kab. Semarang No. 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Bupati Semarang Nqmor 144 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah maka perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor
144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah karena sudah tidak sesuai dengan peraturan
yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Semarang tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (5) dan ayat (7) diubah, Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 42A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, perlu pedoman penyusunan Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang meliputi struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, mekanisme penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran
proses kegiatan belajar mengajar di lembaga satuan
pendidikan swasta khususnya di jenjang Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah
Menengah Kejuruan di Kabupaten Semarang, Pemerintah
Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2016
memberikan bantuan berupa hibah;
bahwa agar pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dapat berjalan lancar, terkendali sesuai
sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman
Pelaksanaan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam
Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Di Kabupaten
Semarang Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Di
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman pelaksanaan hibah kepada satuan pendidikan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan untuk lembaga satuan pendidikan swasta di Kabupaten Semarang tahun anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan belanja
daerah yang mendesak dan untuk segera dilaksanal<an
sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimar.1.a telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
maka dipandang perlu meru bah Peraturan Bupati
Semarang Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2016;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ' Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016. Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 diubah, Ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 diubah, Ketentuan dalam Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima diubah, Ketentuan dalam Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang diterima diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2016.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 diubah.
78 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pengawasan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
bahwa kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan
kemanusiaan yang merupakan pelanggaran Hak Asasi
Manusia oleh sebab itu wajib dilakukan pengawasan
untuk menjamin Hak Asasi Manusia;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Tata
Cara dan Mekanisme Pembinaan, Koordinasi,
Pelaksanaan dan Pengawasan diatur dengan Peraturan
Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pengawasan Perlindungan Anak yang meliputi Pembinaan, Koordinasi Pelaksanaan Dan Pengawasan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara, Mekanisme Dan Standar Layanan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2),
Pasal 16 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal
24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2) Pasal 27 ayat (2) Pasal 29
ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat
(2), dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan daerah Kabupaten
Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, maka perlu menyusun Tata Cara, Mekanisme Dan
Standar Layanan Perlindungan Anak di Kabupaten
Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara, Mekanisme Dan Standar Layanan Perlindungan Anak yang meliputi Tata Cara, Mekanisme Dan Standar Layanan Perlindungan Anak, Upaya Perlindungan Anak, Sarana Dan Prasarana, Peran Serta Masyarakat, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan Olahraga Terpadu Melalui Sport Training Center Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat
(5) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada intinya
disebutkan bahwa untuk memajukan olahraga prestasi,
pemerintah daerah dapat mengembangkan sentra
pembinaan olahraga prestasi;
bahwa penyelenggaraan olahraga di Kabupaten
Semarang harus dapat menjamin pemerataan akses
terhadap olahraga, meliputi olahraga pendidikan,
olahraga prestasi dan olahraga masyarakat sehingga
terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi
daerah di tingkat provinsi, nasional maupun
internasional, dalam sistem manajemen pembinaan
olahraga yang terpadu sehingga mampu menghadapi
tantangan serta peningkatan prestasi di masa
mendatang;
bahwa agar pembinaan olahraga seperti dimaksud
dalam huruf b dapat terlaksana dengan tertib
administrasi, transparan, tepat sasaran dan dapat
dipertanggungjawabkan serta menyesuaikan
perubahan organisasi dan tata kerja yang berlaku,
maka perlu dibentuk pola pembinaan olahraga terpadu
melalui Sport Training Center;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembinaan Olahraga Terpadu melalui Sport Training Center Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revitalisasi Lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ) yang menyebutkan bahwa salah satu
upaya membangun dan mewujudkan budaya
keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
dilakukan melalui penyelenggaraan kawasan tertib
berlalu lintas pada ruas jalan tertentu;
bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan
kelancaran lalu lintas serta kesadaran hukum
masyarakat dalam menggunakan jalan raya dan
berlalu lintas di jalan raya di wilayah Kabupaten
Semarang, perlu penetapan kawasan tertib lalu lintas
yang baru di Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012; Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol: SKEP/01/II/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Revitalisasi Lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Semarang yang meliputi Pelaksanaan dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 288 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang menyebutkan bahwa untuk mengurangi tingkat
pencemaran udara dan kebisingan pada wilayah daerah,
pemerintah daerah dapat melaksanakan program hari
bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) pada waktu dan
lokasi yang ditetapkan oleh Bupati;
bahwa untuk menciptakan kawasan bebas polusi dan
ruang publik yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten
Semarang, perlu dilakukan upaya pembatasan operasional
kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan pada
waktu tertentu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang yang meliputi Pelaksanaan dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
