Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 15
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang meliputi pengangkatan Perangkat Desa, mutasijabatan Perangkat Desa dan pemberhentian Perangkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2016.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 37 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan Pembuatan Akta Atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaporan pembuatan akta atau
risalah lelang perolehan hak atas tanah dan
atau/bangunan dapat berjalan secara tertib, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman
yang mengatur tentang tata cara pelaporan
pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaporan Pembuatan Akta Atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan yang meliputi Tata Cara Pelaporan dan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Yang Terlantar Di Perjalanan/Kehabisan Bekal Di Wilayah Kabupaten Semarang, Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Ke Panti-Panti Sosial, Rumah Sakit Jiwa, Biaya Pemakaman Orang Terlantar Yang Meninggal, Perorangan Dan Kelompok Masyarakat Yang Menghadapi Resiko Sosial Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sebagai wujud kepedulian dan perhatian dari
Pemen:ntah Daerah Kabupaten Semarang kepada orang yang
terlantar diperjalanan/ kehabisan bekal di wilayah
Kabupaten Semarang, rujukan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikirim ke Panti-Panti
· Sosial, Rumah Sakit Jiwa, Biaya pemakaman orang terlantar
yang meninggal, Perorangan dan kelompok masyarakat yang
menghadapi resiko sosial di Kabupaten Semarang,
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan
dana bantuan berupa bantuan sosial;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar,
tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka
perlu diatur petunjuk pelaksanaan bagi bantuan dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang yang Terlantar diperjalanan/ kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang, rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial, Rumah Sakit Jiwa, Biaya pemakaman orang terlantar yang meninggal, Perorangan dan kelompok masyarakat yang menghadapi resiko sosial di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha, dipandang perlu menetapkan
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat
Rekreasi Dan Olahraa dan Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah di Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Di Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Semarang yang meliputi maksud dan tujuan, jenis retribusi, cara pemungutan/pembayaran retribusi, tempat pembayaran dan bagan alur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 300 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal
12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun 2016
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015
serta sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014; Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran. Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Lembaga Pendidikan Non Formal Di Kabupaten Semarang Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan
bagi masyarakat yang kurang beruntung, dan tindak
lanjut dari penuntasart tuna aksara. Pemerintah
Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan
bantuan keuangan untuk Pendidikan Keaksaraan
Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Fasilitasi
Hari Aksara Intemasional {HAI), Pendidikan
Kesetataan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B ,
Pendidikan Kesetaraan Paket C, Rintisan Taman
Bacaan Masyatakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar
Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD),
Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan
Vokasi, Pertgembartgart Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM), Penguatan Kelembagaan Kursus
dan Pelatihan (LKP), Penyelenggaraan Apresiasi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendididk
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal
(PAUDNI) Betptestasi, Pencegahan Kekerasan Pada
Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender;
bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan
dan pemberian bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat terkendali sesuai
sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman
pelaksanaanya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dari hufuf b, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomot 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007; Petaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Petaturan Daetah Kabupaten Semarang Nomot 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015; Petaturan Bupati Semarang Nomot 118 Tahtiri 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentangPedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan untuk Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Literasi Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
mewujudkan serta membudayakan kesadaran
masyarakat Kabupaten Semarang agar gemar membaca
dan menulis, maka perlu dilakukan upaya koordinasi,
sinkronisasi, dan integrasi;
bahwa peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten
Semarang dapat terwujud melalui gerakan literasi, oleh
karena itu diperlukan regulasi yang berkesinambungan
untuk mengatumya;
bahwa Gerakan Literasi Kabupaten Semarang
dilaksanakan dengan mengintegrasikan budaya literasi
serta budaya luhur masyarakat Kabupaten Semarang
dan mengedepankan budi pekerti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang
Gerakan Literasi Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Gerakan Literasi Kabupaten Semarang yang meliputi pembudayaan Gerakan Literasi, sarana dan prasarana, kelembagaan Gerakan Literasi, hak dan kewajiban, pembiayaan dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 30 Tahun 2016
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiPedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Dalam Bidang Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Dalam Bidang Keagamaan Dan/Atau Kemasyarakatan Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan
hibah kepada masyarakat berkaitan dengan bidang
keagamaan dan / atau kemasyarakatan di
Kabupaten Semarang sehingga dapat lebih
bermanfaat dan tepat sasaran baik dalam
penganggaran dan pelaksanaan serta dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
perlu disusun tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Hibah Kepada Masyarakat Dalam Bidang
Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan di
Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 19992; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Dalam Bidang
Keagamaan Dan/ Atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2016.
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Dalam Bidang Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang dcabut.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Di Kabupaten Semarang Yang Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu dan merata perlu adanya upaya
peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang
berkualitas melalui dana alokasi khusus bidang
pendidikan;
bahwa agar dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi
Khusus dan Sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Dasar di Kabupaten Semarang yang dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2016 dapat tepat sasaran, berdaya guna
dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan
maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaanya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4/D/P/2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan Sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2015 ten tang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Barga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan Dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya beberapa
perubahan dan penambahan ketentuan dalam
Lampiran Peraturan Bupati Se1narang Nomor 58
Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan,
Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan
Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2016, maka
dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati
Semarang Nomor 58 Tahun 2015 tentang
Standarisasi Bia ya Kegiatan, Honorarium,
Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga
Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Semarang Tahun 2016;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2015 ten tang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Barga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2016. Ketentuan Lampiran angka romawi I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN huruf B. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten
Semarang diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2015 ten tang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Barga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2016 diubah.
18 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
