Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Dan Bagan Akun Standar Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217 /PMK.05/2015 tentang Pemyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13
tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan
Urnum rnaka perlu ditetapkan Sistem Akuntansi
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan tersebut;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun
2015 ten tang Sistem Akuntansi Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan
peraturan yang ada sehingga perlu untuk ditinjau
kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.05/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Akuntansi Dan Bagan Akun Standar Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang meliputi Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Bagan Akun Standar (BAS) Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum :Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang dicabut.
118 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 61 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati
Semarang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten semarang Tahun 2017, maka harus diikuti
dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (Renja-PD) Tahun 2017;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I, BAB
IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2017, mengamanatkan bahwa Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (Renja-PD) Tahun 2017
disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No:mor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/Sj Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Oaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 58 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sistem jaminan sosial nasional yang diantaranya
berupa Program Jaminan Kesehatan Nasional
merupakan program negara yang bertujuan
memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat pada umumnya dan bidang
kesehatan pada khususnya;
bahwa dalam rangka persiapan menuju Program
Jaminan Kesehatan Nasional dan sebagai salah satu
bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Semarang terhadap penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang menyelenggarakan Program
Jaminan Kesehatan Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang sudah tidak
sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada,
maka perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang dicabut.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 56 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan kepada masyarakat secara luas dan
nyata, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek pengelolaan
keuangan yang sehat di Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Semarang sebagai Badan Layanan Umum
Daerah;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
keuangan dan untuk memenuhi persyaratan
administrasi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai
Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah maka perlu adanya
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemeritah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang yang meliputi Syarat Administratif, Pengelolaan Keuangan Unit Kerja BLUD Puskesmas, Asas Umum Dan Struktur Anggaran Unit Kerja Blud Puskesmas, Perencanaan Dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Unit Kerja Blud Puskesmas, Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pembinaan Dan Pengawasan Unit Kerja BLUD Puskesmas, Dewan Pengawas, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Unit Kerja BLUD Puskesmas, Pegawai, Remunerasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 55 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang kedudukan, tugas dan fungsu, serta tata kerja Staf Ahli Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli yang meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Semarang dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 54 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam
Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, pada intinya
menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa agar ada kepastian hukum berkaitan dengan
pelaksanaan pemungutan retribusi retribusi rumah potong
hewan/rumah potong unggas, maka perlu diatur Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong
Hewan/Rumah Potong Unggas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas yang meliputi maksud dan tujuan, wilayah pemungutan, objek pemungutan, waktu pemungutan, pemungutan dan pembayaran dan pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Hewan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam
Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan
Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, pada intinya
menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa agar ada kepastian hukum berkaitan dengan
pelaksanaan pemungutan retribusi, maka perlu diatur
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan
Pasar Hewan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Hewan yang meliputi wilayah pemungutan, objek pemungutan, waktu pemungutan, pemungutan dan pembayaran dan pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 52 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang meliputi Keudukan Perangkat Daerah, Susunan Oerganisasi Perangkat Daerah, Tata Kerja Perangkat Daerah, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
496 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 51 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Letak Reklame Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Reklame pada intinya disebutkan bahwa
penempatan reklame dirinci menjadi titik-titik reklame dan
dinyatakan dalam Tata Letak Reklame yang diatur dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; ndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Letak Reklame Di Kabupaten Semarang yang meliputi
Perencanaan Penataan Lokasi Reklame, Pemetaan Titik Reklame, Larangan Reklame Rokok, Uang Jaminan Pembongkaran, Tata Cara Pengesahan /Perforasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 49 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha pada prinsipnya
menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali dimana peninjauan
tarif tersebut dilak:ukan dengan memperhatikan indek
harga serta perkembangan perekonomian dan
peninjauan tarif tersebut ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;
bahwa besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan
perekonomian dan indeks harga di masyarakat, maka
perlu meninjau kembali tarif Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diatur dalam
Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
bahwa berdasarkan pertim.bangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 35 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga yang meliputi daya tarik wisata pada Candi Gedongsongo, Palagan Ambarawa, Bukit Cinta dan Pemandian Muncul.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
