PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 906 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERDA Kab. Purwakarta No. 12 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kesehatan Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan