Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan, Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 8 Tahun 1981; UU No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2000; UU No 14 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014; PERDA KAB.PURWAKARTA No 3 Tahun 2005; PERDA KAB.PURWAKARTA No 10 Tahun 2008; PERDA KAB.PURWAKARTA No 11 Tahun 2010; PERDA KAB.PURWAKARTA No 12 Tahun 2010; PERDA KAB.PURWAKARTA No 8 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 9 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 10 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 11 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 17 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 18 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 19 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 7 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah terkait Ketentuan Umum, Tata Cara Pembayaran, Persyaratan Dan Tata Cara Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2014.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta No. 73 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Pasal 17, Pasal 18, Pasal19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Keberatan dan Banding Pajak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 8 Tahun 1981; UU No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2000; UU No 14 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014; PERDA KAB.PURWAKARTA No 3 Tahun 2005; PERDA KAB.PURWAKARTA No 10 Tahun 2008; PERDA KAB.PURWAKARTA No 11 Tahun 2010; PERDA KAB.PURWAKARTA No 12 Tahun 2010; PERDA KAB.PURWAKARTA No 8 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 9 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 10 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 11 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 17 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 18 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 19 Tahun 2011; PERDA KAB.PURWAKARTA No 7 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Keberatan Dan Banding Pajak Daerah terkait Ketentuan Umum, Tata Cara Pengajuan Keberatan, Serta Tata Cara Pengajuan Banding.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2014.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 72 Tahun 2014
PERBUP Kab. Purwakarta No. 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PURWAKARTA
ABSTRAK:
Dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan serta penggunaan teknologi di berbagai sektor usaha terutama sector jasa konstruksi dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 22 huruf l Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Tujuan Jaminan, 3. Sasaran dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 4. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 5. Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu, 6. Pelaksana Pemberian Pelayanan Publik Tertentu, 7. Pembayaran Iuran, 8. Pembayaran Jaminan, 9. Sanksi Administratif, 10. Penyuluhan, 11. Laporan Kegiatan, 12. Biaya Operasional, 13. Ketentuan Peralihan, dan 14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2014.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta No. 70 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
- Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, yang pemungutan dan pengadministrasian serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berlandaskan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih dapat dihapuskan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 14 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 64 Tahun 2013; PERDA KAB.PURWAKARTA No 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KAB.PURWAKARTA No 11 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah terkait Ruang Lingkup Penghapusan Piutangretibusi Daerah, Penatausahaan, Kewenangan Serta Tata Cara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2014.
9 halaman (lampiran 2 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 69 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Untuk Desa Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Anggaran 2014 Di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 47 Tahun 2014
PEMBERIAN PERTIMBANGAN BUPATI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2014/47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN PERTIMBANGAN BUPATI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN PURWAKARTA
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin penyediaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan dan melindungi kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, maka diperlukan upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan dalam setiap transaksi jual beli tanah di Kabupaten Purwakarta.
Untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Pemberian Pertimbangan Bupati dalam Transaksi Jual Beli Tanah di Kabupaten Purwakarta dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup, 3. Objek dan Subjek Jual Beli, 4. Pertimbangan dalam Transaksi Jual Beli Tanah, 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2014.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2014
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA TA 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2014/03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta
Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014 dengn sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Kedudukan Keuangan Desa, 3. Pengelolaan Keuangan Desa, 4. Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), 6. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, 7. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, 8. Pengelolaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, 9. Pengurusan, Pembinaan dan Pengawasan, 10. Ketentuan Lain-Lain, 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
36 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
