Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Pelaksana Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Honorarium Tim Tenaga Khusus (Honorer) Penunjang Prosedur Tetap Keprotokolan Kegiatan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; PP No 65 Tahun 2001; PP No 66 Tahun 2001; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 112 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014; PERDA KAB.PURWAKARTA No.3 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yaitu hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai keuangan desa terkait Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa, Pendapatan dan Belanja Desa, Pembiayaan Desa, Pengeloaan Keuangan Desa, Anggaran Desa, Dana Desa yg Bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemdes, Pengurusan, Pembinaan, dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 17 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Para Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Uang Pengganti Transport Pemeriksaan pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Honorarium Tim Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KLASIFIKASI PELANGGAN DAN BESARAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta, maka perlu mengatur klasifikasi pelanggan dan besaran tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta.
Dalam rangka mewujudkan struktur tarif yang mencerminkan rasa keadilan diantara kelompok Pelanggan PDAM yang dilakukan melalui subsidi silang antar kelompok pelanggan, serta untuk mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan air bersih kepada pelanggan secara berkesinambungan, dipandang perlu menyesuaikan besaran tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Pelanggan dan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 3/PD/1976, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Klasifikasi Pelanggan dan Besaran Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Tujuan, 3. Prinsip Penerapan Tarif, 4. Klasifikasi Pelanggan, 5. Kententuan Tarif, 6. Pembayaran, 7. Biaya Non Air, 8. Sanksi Administratif, dan 9. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Honorarium Petugas Penilai dan Operator Console Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 02 Tahun 2015
PERSYARATAN TAMBAHAN KENAIKAN KELAS PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2015/02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERSYARATAN TAMBAHAN KENAIKAN KELAS PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PURWAKARTA
ABSTRAK:
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter Peserta didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kemampuan yang harus dimiliki Peserta didik jenjang pendidikan dasar selain kemampuan akademik juga harus memiliki kecakapan hidup (life skill) yang harus menjadi syarat kenaikan kelas.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tentang persyaratan tambahan untuk kenaikan kelas jenjang pendidikan dasar.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Persyaratan Tambahan Kenaikan Kelas pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Purwakarta dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Prinsip, Ruang Lingkup, dan Bentuk Persyaratan Tambahan, 3. Pelaksanaan, 4. Pelaporan dan Pengawasan, 5. Ketentuan Lain-Lain, dan 6. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
