Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Uimam perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dengan suatu Peraturan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.43 Tahun 1993, PP No.44 Tahun 1993, Pp No.58 Tahun 2005, PP No.38 tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2011;
Ketentuan umum; Objek, Subjek dan Wajib Retribusi; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Retribusi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Pengurangan, Kerinaganan dan Pembebasan retribusi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga Yang Digunakan Sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa benda berharga yang digunakan sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah yang kondisinya rusak, hilang, tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan retribusi sehingga dihapuskan dan dimusnahkan, perlu diatur tata cara penghapusan dan pemusnahannya dengan suatu peraturan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.17 Tahun 2008, Perda No.1 Tahun 2010, Perda No.11 Tahun 2010, Perda No.12 Tahun 2010, Perda No.14 Tahun 2010, Perda No.3 Tahun 2012, Perda No.4 tahun 2012, Perda No.7 Tahun 2012;
Ketentuan umum; Tujuan dan dasar penghapusan; Penghapusan Benda Berharga; Pemusnahan Benda Berharga; pembebasan dari pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pencapaian Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja Instansi serta semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut PBB agar lebih berorientasi pada Optimalisasi Intensifikasi Pemungutan dan pengamanan rencana penerimaan PBB tahun berikutnya, perlu menetapkan pembagian insentif pajak bumi dan bangunan atas pemanfaatan pemberian insentif pajak bumi dan bangunan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.17 Tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, PP No.16 Tahun 2000, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PMK No.102/PMK.07/2013, Perda No.1 Tahun 2010;
Ketentuan umum; maksud dan Tujuan; Penerima dan Pembayaran Insentif; Besaran dan Alokasi Insentif; Penganggaran dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 28 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Noraor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan suatuperaturan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.14 Tahun 2002, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1983, PP No.40 Tahun 1996, PP No.24 Tahun 1997, PP No.69 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2010, Perda No.3 Tahun 2013;
Ketentuan umum; Tata cara Pembentukan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Tata cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB P-2; Tata Cara Penetapan Objek dan Subjek PBB-P2; Penerimaan; Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Pelayanan; Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan; Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang; Tata Cara Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Admiistrasi; Tata cara Keberatan dan Banding; Tata Cara Pemeriksaan PBB-P2; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 27 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Pontianak Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (3) Peraturan menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/``/10`1 tentang Kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2013 dan berdasarkan Peraturan gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan bupati Pontianak Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2013 perlu dilakukan perubahan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1990, Uu No.12 Tahun 1992, UU No.8 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 2004, PP No.8 Tahun 2001, Perpres No.77 Tahun 2005, Pergub No.47 Tahun 2012, Pergub No.42 Tahun 2013, Perda No.1 Tahun 2010;
Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Pontianak Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman dan 24 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 26 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan dan telah dituangkan dalam Lembaran daerah nomor 9 tahun 2020, perlu petunjuk pelaksanaanya dengan suatu peraturan
Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan dan telah dituangkan dalam Lembaran daerah nomor 9 tahun 2020, perlu petunjuk pelaksanaanya dengan suatu peraturan
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan; Tata Cara Pemungutan Pajak dan pelaporan; Tata cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengurangan dan pembebasan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 halaman dan 15 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 25 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah berwenang menggali sumber pembiayaan untuk menunjang pembangunan daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, Uu No.33 Tahun 2004, PP No.58 tahun 2005, Pp No.38 tahun 2007, Pp No.41 Tahun 2007, PP No.2 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Tata cara Penerimaan; Pengelolaan; penatausahaan Sumbangan Pihak Ketiga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 20 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Jampersal di Puskesmas dan RSUD Dengan Status Non BLUD
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan dana Jampersal di Pelayanan dasar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten sedangkan untuk pelayanan tingkat lanjutan (rujukan) dilakukan oleh Rumah Sakit dalam rangka mempercepat pencapaian milenium Development Goals
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.39 Tahun 2008, Uu No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.10 Tahun 2010, UU No.12 Tahun 2011, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, Pp No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, Perpres No.54 Tahun 2010, Permenkes No.40 tahun 2012, perda no.1 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Penyaluran Dana Pelayanan kesehatan; Pengelolaan Dana ; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 19 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Jamkesmas di Puskesmas dan RSUD Dengan Status Non BLUD
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan dana Jamkesmas di Pelayanan dasar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten sedangkan untuk pelayanan tingkat lanjutan (rujukan) dilakukan oleh Rumah Sakit dalam rangka mempercepat pencapaian milenium Development Goals
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.39 Tahun 2008, Uu No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.10 Tahun 2010, UU No.12 Tahun 2011, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, Pp No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, Perpres No.54 Tahun 2010, Permenkes No.40 tahun 2012, perda no.1 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Penyaluran Dana Pelayanan kesehatan; Pengelolaan Dana ; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 17 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Non PNS
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penysunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka perlu diatur standar perjalanan dinas dalam negeri bagi non PNS.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 tahun 1974, UU No.17 Tahun 2003, UU No.32 tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.24 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.16 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup; Prinsip Perjalanan Dinas; Kelengkapan Perjalanan Dinas; Pengelolaan Perjalanan Dinas; Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas; Penandatanganan Surat Tugas dan SPD; bentuk Surat Tugas; Legalisasi Surat Tugas dan SPD; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman dan 4 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
