PERBUP Kab. Mempawah No. 13 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pengurangan dan Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Wajib Pajak dapat diberikan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1960; UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 tahun 2011, PP No.31 Tahun 1986, PP No.58 Tahun 2005, Pp No.91 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2010, Perda No.1 Tahun 2011;
Pemberian Pengurangan dan tata cara pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 44 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Serta Penanaman Modal Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) HurufD Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak, perlu melimpahkan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan daerah serta penanaman modal kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan PelayananTerpadu;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.11 Tahun 1965, UU No.6 Tahun 1967, Uu No.8 Tahun 1974, UU No.32 Tahun 2004, UU No.28 tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, perda No.1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua Peraturan PresidenNomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tnewajibkan setiap Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.70 Tahun 2012, Inpres No.5 Tahun 2004, Perka LKPP No.2 Tahun 2010, Perka LKPP No.5 Tahun 2012, Perda No.1 tahun 2010;
Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Tata Kerja; Pembiayaan; Standar Operasional Prosedur; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 40 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan setiap Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.70 Tahun 2012, Inpres No.5 Tahun 2004, Perda No.1 tahun 2010;
Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan; Organisasi Unit Layanan Pengadaan; Pembiayaan; ketentuan Lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 39 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.22 Tahun 1983, PP No.66 Tahun 2001, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.1 tahun 2010;
Ketentuan Umum; Jasa Pemeriksaan Pemotongan Hewan; Tata Cara Pelayanan Pemeriksaan/Pemanfaatan Rumah Potong Hewan; Persyaratan Hewan yang Disembelih; Pemberian Izin Pemotongan; bentuk dan Ukuran Blanko retribusi; Tata Cara Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 38 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Pontianak Melalui Mekanisme Penjualan/Pelelangan Terbatas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional sebagai tindak lanjut dari proses penghapusan, perlu adanya pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Pontianak melalui mekanisme penjualan/pelelangan terbatas
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.17 Tahun 2003, Uu No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.46 Tahun 1971, PP No.24 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, Perpres No.6 Tahun 2006, Perpres No.70 Tahun 2012, Permendagri No.17 Tahun 2007, Perda No.1 Tahun 2003, Perda No.17 Tahun 2008, Perda No.1 Tahun 2010, Perbup No.30 tahun 2012;
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 35 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah Beserta Sanksi Administrasinya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah beserta SanksiAdministrasinya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1960, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.91 Tahun 2010, Permendagri No,.13 Tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2010;
Ketentuan umum dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak daerah beserta sanksi administrasinya dalam 11 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 34 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan. Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun2010 tentangRetribusiTerminal perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.41 Tahun 1993, Pp No.42 Tahun 1993, Pp No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perda No.1 Tahun 2010, Perda No.14 Tahun 2010;
Ketentuan umum; Nama, Subjek dan Objek Retribusi Terminal; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan retribusi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagiihan; Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 33 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Pedesaan di Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Pontianak
ABSTRAK:
dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan pedesaan, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang angkutan pedesaan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, Uu No.32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, Pp No.41 Tahun 1993, PP No.42 Tahun 1993, PP No.44 Tahun 1993, PP No.25 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2010;
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan pemunggutan retribusi dengan suatuPeraturan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, Uu No.38 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.22 Tahun 1990, PP No.44 tahun 1993, Permendagri No.13 tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2011;
Ketentuan umum; Objek, Subjek dan Wajib Retribusi; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Retribusi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Pengurangan, Kerinaganan dan Pembebasan retribusi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
