Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 431 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 3 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tarif Dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Rumah Sakit Konawe

Abstrak

APBD Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe No. 10 Tahun 2012 tentang Tarif Dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah PPK-BLUD Kabupaten Konawe

Download file:

Perbup Konawe No. 03 Tahun 2011.pdf

TARIF DAN PENGELOLAAN JASA HASIL PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT KONAWE

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2011 / NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Rumah Sakit Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). maka besaran tarif layanan pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD ditetapkan melalui Peraturan Bupati b. bahwa Rumah Sakit Konawe telah menjadi Badan Lnynnan Umum Daerah (BLUD) sejak penetapannya melalui Peraturan Bupati Nomor 505 Tanggal 15 Desember 2010 c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe tidak sesuai lagi dengan Pedoman Tekni? Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),sehingga per'u dicabut dan digantikan dengan Peraturan Bupati d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Tarif dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RS Konawe
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822) 2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1960 nomor 156, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 2104) 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesi: nomor 3209) 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 20D3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 'lonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Nemb ran Negara Republik Indonesia nomor 4286) 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 200-1 ter,tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rtpubi.'k Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran Nemb.nan Negara Republik Indonesia nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 tahun >04 tentang Pemeriksaan , Pengelolaan dan TanggungJawab K. ongan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun J 04 nomor 66, tambahan Lembrn m Nembaran Negara Republik indonesi,i nomor 4400) 7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389) 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhitk Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) 10. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 14A, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063) 11. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072) 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578) 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 44); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 83 Tahun 2010) 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 48/Menkes/SKB/ll/1988 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintuh Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah; 19. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pola Tata Kelola Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 98) 20. Keputusan Bupati Nomor 506 Tahun 2010 tentang Penerapan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Konawe;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA , OBYEK DAN SUBYEK JASA PELAYANAN KESEHATAN BAB III PENGELOLAAN JASA PELAYANAN BAB IV PENGGOLONGAN JASA PELAYANAN BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2011.
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 2 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tarif Penggunaan Gedung Pertemuan / Diklat, Rumah Dinas Yang Bukan Peruntukannya Dan Sarana Olah Raga Milik Pemerintah Kabupaten Konawe

Abstrak

APBD Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Konawe No. 02 Tahun 2011.pdf

TARIF PENGGUNAAN GEDUNG PERTEMUAN / DIKLAT, RUMAH DINAS YANG BUKAN PERUNTUKANNYA DAN SARANA OLAH RAGA MILIK PEMERINTAH

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2011 / NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Penggunaan Gedung Pertemuan / Diklat, Rumah Dinas Yang Bukan Peruntukannya Dan Sarana Olah Raga Milik Pemerintah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna dan pemakai gedung pertemuan / diklat, rumah dinas bukan peruntukannya dan sarana olah raga milik Pemerintah Kab. Konawe secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diperlakukan tarif penggunaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang taril penggunaan gedung pertemuan / diklat, rumah dinas yang bukan peraniukannya dan sarana olah rapa milik Pemerintah Kab. Konawe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822): 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Lembaran Nepara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang: ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ); 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 teniang Kewenangan Pemerintah : 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indondsia Nomor 4139 ); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Relribusi Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi: 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Dacrah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain - lain; 9. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 815 Tahun1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Terapat Rekreasi dan Olah Raga.
PERATURAN BUPATI KONAWE PENETAPAN TARIF PENGGUNAAN GEDUNG PERTEMUAN / DIKLAT, RUMAH DINAS YANG BUKAN PERUNTUKANNYA DAN SARANA OLAH RAGA MILIK PEMERINTAT KABUPATEN KONAWE

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pajak-Pajak Daerah

Abstrak

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Konawe No. 01 Tahun 2011.pdf

PAJAK-PAJAK DAERAH

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2011 / NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pajak-Pajak Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Pajak Daerah merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang sangat Penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Dacrah yang luas. nyata dan bertanggungjawab; b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah Kab. Konawe tentang Pajak Dacrah perlu di sesuaikan dengan Undang-undang yang baru di maksud dan pelimpahan kewenangan dan urusan dari Pemerintah Pusat berupa pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan maupun Pelimpahan urusan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ke Pemerintah Kabupaten yaitu pengelolaan dan pemungutan Pajak Air Tanah perlu diatur Tata Cara Pemungutannya: ¢. bahwa sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Pajak - pajak maka untuk menjaga Kemakmuran Pajak Daerah setelah berlakunya Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2000. maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a. b dan huruf ¢ tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 2950 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (lembaran Negara Republik Indonesia Takun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684): 5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189): 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 428¢); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan [embaran Negara Republik - Indonesia - Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 lahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Yahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258): 15.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor): 16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah - Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165.. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737); 18.Peraturan Daerah Kab. Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembangunan urusan Pemerintahan (Lembaran Dacrah Kab. Konawe Tahun 2007 Nomor 44 ).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PAJAK BAB III PEMUNGUTAN PAJAK BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB VII INTENSIF PEMUNGUTAN BAB VIII KETENTUAN KHUSUS BAB IX PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2011.
31

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 18 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan

Abstrak

APBD Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Konawe No.18 Tahun 2010.pdf

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2010 / NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya mengoptimalisasi dan mengefektifkan pemakaian alat berat excavator dan sekaligus dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Penatausahaan Pengelolaan Excavator; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, belum memuat ketentuan retribusi pemakaian alat berat Excavator; c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tk. II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 no. 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 1822). 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4389). 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443). 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438). 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan. 8. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103). 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah tahun 2007 nomor 46). 10. Peraturan Daerah Ka bu paten Konawe Nomor 1 O Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalarn Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah tahun 2007 nomor44). 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB III TATA CARA PENGGUNAAN JASA BAB IV BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB V PENATAUSAHAAN RETRIBUSI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2010.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 17 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Kepemilikan Gergaji Rantai

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Konawe No.17 Tahun 2010.pdf

KEPEMILIKAN GERGAJI RANTAI

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2010 / NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepemilikan Gergaji Rantai

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasat 50 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. 531 /Kpts-11/1995 tentang Pelaksanaan penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai disebutkan bahwa pemilik gergaji rantai wajib mendaftarkan gergaji rantai miliknya secara langsung kepada lnstansi Kehutanan. c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sambil menunggu terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe yang mengatur tentang kepemilikan gergaji rantai, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepemilikan Gergaji Rantai.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lem bar an Negara Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran NE>gcti a T cthun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Norn or 3419); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota; 8. Keputusan Presiden Repulik Indonesia Nomor 21 Tahun 1995 Tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai. 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 54/Menhut-11/2007 Jo. Pera tu ran Menteri Kehutanan Nomor P .17 I Menhutll /2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-11/2007 tentang lzin Peralatan untuk Kegiatan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hu tan Pad a Hu tan Alam a tau Kegiatan lzin Pemanf aatan Kayu atau Hasil Lelang. 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Tentang Pelaksanaan Penjualan, Penggunaan Gergaji Rantai.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMILIK GERGAJI RANTAI BAB III TATA CARA PENDAFTARAN BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB V PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB VII PENGAWASAN BAB VIII SANKSI BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2010.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 16 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Konawe

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perbup Konawe No.16 Tahun 2010.pdf

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2010 / NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas milik Pemerintah Daerah yang tidak efisien lagi dan kondisinya membebani Keuangan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penghapusan; b. bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Konawe, Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Daerah Kabupaten konawe ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undan-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lnrionssla Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahnn 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahnn 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 1999 tentang Pegelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438): 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tamhahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4503; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tamhahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609; 12. Keputusan Presidan Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem lnformasi Manajemen Barang Daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tabun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DIJUAL BAB III PENETAPAN HARGA PENJUALAN DAN CARA PEMBAYARAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 15 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pemberian Bantuan Dana Tidak Terduga Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Konawe

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Konawe No.15 Tahun 2010.pdf

PEMBERIAN BANTUAN DANA TIDAK TERDUGA KEPADA DINAS PERTANIAN

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2010 / NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Dana Tidak Terduga Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa dalarn rangka Penanggulangan Penyakit Flu burung, rabies dan penertiban ternak di Kabupaten Konawe perlu dilakukan tindakan yang cepat dan tepat sehingga dampak sistemik dan kerugian yang ditimbulkan dapat dihindari terutama penyebarannya ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Konawe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ttngkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengetotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 3. Peraturan C·aerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pernbagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Konawe Tahun 2007 Nomor 12); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 77); 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertarna Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 69); 7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah; 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); 8. Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pernbayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 35); 9. Peraturan Bupati . Konawe Nomor ... .. Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe; 10. Peraturan Bupati Konawe Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Operasi Penertiban Hewan/Ternak berkeliaran dalam · Wilayah Kabupaten Konawe.
PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA TIDAK TERDUGA KEPADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KONAWE

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2010.
2

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 8 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Ketentuan Dan Tata Cara Mendirikan Perangkat Radio Dan Pemancar Telekomunikasi Dalam Wilayah Kabupaten Konawe

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin mendirikan Radio Amatir Stasion Amatir Radio,Komunikasi Radio Antar Penduduk,Single Side Band,Old Band dan Pemancar Telekomunikasi di Kabupaten kendari (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5) dan Keputusan Bupati Kendari yang mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002

Download file:

Perbup Konawe No.08 Tahun 2010.pdf

TATA CARA MENDIRIKAN PERANGKAT RADIO DAN PEMANCAR TELEKOMUNIKASI

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2010 / NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Dan Tata Cara Mendirikan Perangkat Radio Dan Pemancar Telekomunikasi Dalam Wilayah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Mendirikan Radio Amatir, Stasiun Amatir, Radio Komunikasi, Radio Antar Penduduk, Single Band, Old Band dan Pemancar Telekomunikasi di Kabupaten Konawe, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan izin dibidang perhubungan, telekomunikasi dan sandi dipandang perlu melakukan perubahan struktur besarnya tarif retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa ketentuan dan tata cara mendirikan perangkat radio dan pemancar telekomunikasi adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial untuk dikelola oleh daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah Kabupaten Kendari Nomor 3 Tahun 2002 tentang lzin Mendirikan Radio Amatir, Stasiun Amatir, Radio Komunikasi, Radio Antar Penduduk, Single Band, Old Band dan Pemancar Telekomunikasi di Kabupaten Kendari sebagaimana telah dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Nomor 5 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan Perkenomian dewasa ini; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut dtatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II Sulawesi (lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081 ); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Norn or 4355 ); 5. Undang-Undang Norn or 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3373); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Norn or ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupate/Kota dalam Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 ); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 ten tang kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV KETENTUAN PERIZINAN BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN PENDIRIAN DAB RETRIBUSI BAB VIII MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH BAB IX TATA CARA PENDAFTARAN BAB X TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN BAB XII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN,PENGUARANGAN KETETAPAN,PENGAPU,SAN ATAU PENGURANGAN SANKS! DAN PEMBATALAN BAB XV TATA CARA PENYELENGGARAAN KEBERATAN BAB XVI TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2010.
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 6 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perbup Konawe No.06 Tahun 2010.pdf

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2010 / NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe sebagai bagian dari Ketahanan Pangan regional dan Nasional berdasartkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, maka dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang No. 47 Prp. Tahun 1964 Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2687); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996, Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi dan Kabupaten I kota terhadap Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan t.embaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 9. Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kab. Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor ...... Tahun 2010 ten tang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 201 O Nomor ..... ); 12. lnstruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman susunan Organisasi dan tata Kerja perangkat Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN , SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS BAB III DEWAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN BAB IV TATA KERJA BAB V PEMBIAYAAN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2010.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 5 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Download file:

Perbup Konawe No.05 Tahun 2010.pdf

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2010 / NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

ABSTRAK:

a. bahwa sambil menunggu perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendeftarar: Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tuqas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Konawe maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Konawe No 14 Tahun 2008 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentanq Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); · 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentanq Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telan beberapa kali diubah terakhir diubah dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan tembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Repulblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103); 9. Peraturan Pemerintan Nomor 37 Tahun 2007 tentang kewenanqan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten / Kota dalam urusan Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Ne mor 82, Tarnbahan lembaran Negara Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintat Kabupaten Konawe dalarn pembagian urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 44); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 46); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kahupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 61); 16. Peraturan Bupat' Konawe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KalJupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.( Berita Daeran Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 49 ) ;
PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2010.
3

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT