Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu penyesuaian standar pembayaran dengan kondisi yang ada di lapangan
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 109 TAHUN 2000; PP NO. 18 TAHUN 2017; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERPRES NO. 16 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 41) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
Mengubah Lampiran XV Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 41); Mengubah Lampiran XVII Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 41)
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
ABSTRAK:
upaya peningkatan kesehatan dilakukan pemerintah salah satunya dengan
mengalokasikan dan menetapkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 20 TAHUN 2019; UU NO. 12 TAHUN 2019; PERMENKES NO. 39 TAHUN 2016; PERMENKES NO. 86 TAHUN 2019; PERBUP NATUNA NO. 62 TAHUN 2019
Petunjuk Pelaksanaan DAK Nonfisik BOK digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraaan bagi Daerah dalam
penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK
Nonfisik BOK untuk mencapai target prioritas nasional
bidang kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
72
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 53 TAHUN 2010; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 11 TAHUN 2017; PP NO. 12 TAHUN 2019; PP NO. 30 TAHUN 2019; PERMENPAN-RB NO. 34 TAHUN 2011; PERMENPAN-RB NO. 39 TAHUN 2013; PERMENPAN-RB NO. 41 TAHUN 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014
ppemberian TPP dimaksudkan untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN selain gaji, sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tatacara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 89) dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tata cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019
Nomor 15)
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Natuna telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi melalui surat Nomor B/145/M.SM.04.00/2019
tanggal 25 Nopember 2019 hal Persetujuan Hasil
Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 9 TAHUN 2003; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERPRES NO. 81 TAHUN 2010; PERMENPAN-RB NO. 39 TAHUN 2013; PERMENPAN-RB NO. 41 TAHUN 2018; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan
tingkat seorang Pegawai Negeri sipil dalam rangkaian
susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda
dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal
tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat
persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan
sebagai dasar penggajian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 87
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan pengaturan yang lebih baik terkait kewenangan Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 55 TAHUN 2005; PP NO. 71 TAHUN 2010; PP NO. 55 TAHUN 2016; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2019 Nomor 1) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2019 Nomor 1)
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, Kabupaten Natuna diwajibkan membangun zona integrasi menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bina kreasi, bersih dan melayani
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 31 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 5 TAHUN 2014; PP NO. 11 TAHUN 2017; PP NO. 60 TAHUN 2008; PERMENPANRB NO. 37 TAHUN 2012
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Natuna, yang selanjutnya disebut Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan adalah kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau masih terdapat beberapa penyajian beberapa akun yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; PP NO. 71 TAHUN 2010; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013; PERMENDAGRI NO. 73 TAHUN 2015; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014
Merubah Beberapa Ketentuan dalam peraturan Bupati Natuna Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 67) yang telah diubah dengan peraturan Bupati Natuna Nomor T4 Tahun 2org tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 74)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Merubah Beberapa Ketentuan dalam peraturan Bupati Natuna Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 67) yang telah diubah dengan peraturan Bupati Natuna Nomor T4 Tahun 2org tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 74)
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 20 TAHUN 2013; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 17 TAHUN 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014; PERDA NO. 6 TAHUN 2016
Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2017 tentang Satuan
Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Olahraga Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 53)
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan, Daerah
kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 20 TAHUN 2003; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2017; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019; PERDA NO. 6 TAHUN 2016
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk beberapa Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2017 tentang Satuan
Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 52)
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERMENKES NO. 3 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2017; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189 / Menkes/ SK / III / 2006 ; PERDA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 62 TAHUN 2019
Pembentukan UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Kefarmasian yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Farmasi dengan eselon IV.a atau jabatan pengawas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 59)
16
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
