Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7, dan Pasal 19;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajeman Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak (self assesment), perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib dan dilaksanakan melalui Sistem Informasr Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Dat4 Transaksi Usaha Wajib Pajak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pemanfaatan sistem Informasi, Data Transaksi, Pemasangan, Pelaporan Data Transaksi, Pengecualian, Hak dan Kewajiban, Larangan, Pengawasan, dan ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam pembangunan desa dapat diberikan bantuan keuangan khusus kepada desa dan berdasarkan Pasal 98 Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentar.g Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pencairan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 20 15 Nomor 4O) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Sragen kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 20 15 Nomor 5 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Pertama dan Ketiga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015 tentang Percepatan Pelalsanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung j awab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan dan untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, Pengadaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Hukum Daerah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berlanggung jawab perlu didukung pembentukan produk hukurn daerah yang tertib, efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi agar pembentukan produk hukum daerah yang disusun oleh perangkat daerah dapat diiaksanakan dengan tertib, cepat, efektif, perlu membangun kerja sama dalam suatLr jaringan komunikasi dan koordinasi yang terarah, terpadu dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Hukum Daerah KabupaterL Sragen;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang,Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 TatLun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Maksud dan Tujuan
- Ruang Lingkup
- Tugas dan Fungsi Jarkumda
- Organisasi Jarkumda
- Pelaksanaan Kegiatan Jarkumda
- Pembiayaan
- Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 24 Tahun 2018
rencana kerja pemerintahan - sistem informasi perencanaan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD No 24/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi perencanaan pembanguanan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan berbasis pada e-planning sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Perencanaan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Pengelola Sistem Aplikasi, Penggunaan Sistem Aplikasi E-Musrenbang, Penggunaan Sistem Aplikasi E-Planning, Penggunaan Sistem Aplikasi E-Monev RKPD, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 22 Tahun 2018
aparat pengawasan intern pemerintah - pengawasan - dop - program kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD No 28/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan, Daftar Objek Pemeriksaan, Dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2017 tentang Kebljakan Pengawasan, Daftar Obyek Pemeriksaan, dan Program Kery'a Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intem Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2018 sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan, Daftar Obyek Pemeriksaan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009; Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012; Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 119 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 4, Pasal 8;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Keanggotaan BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugas BPD, Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD, Hubungan Kerja, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2018
desa - kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD No 19/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedududukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Biaya Penunjang Kegiatan, Jasa Pengabdian dan Uang Duka, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
