Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri;
b. bahwa pemberian Tamsil untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS;
c. bahwa berdasarkan Surat Mendagri Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020, hal Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN;
d. bahwa berdasarkan surat Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Nomor 900/475/Keuda tanggal 29 Januari 2021, hal Pemberian Persetujuan Tamsil kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemda Tahun 2021;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Pergub tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU 24 Tahun 1956;
3. UU 17 Tahun 2003;
4. UU 1 Tahun 2004;
5. UU 15 Tahun 2004;
6. UU 33 Tahun 2004;
7. UU 5 Tahun 2014;
8. UU UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 9 Tahun 2015;
9. PP 8 Tahun 2006;
10. PP 53 Tahun 2010;
11. PP 18 Tahun 2016;
12. PP 11 Tahun 2017;
13. PP 12 Tahun 2019;
14. PP 30 Tahun 2019;
15. Inpres 5 Tahun 2004;
16. Permendagri 77 Tahun 2020;
17. Peraturan Kepala BKN 1 Tahun 2013;
18. Pergub 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pergub 19 Tahun 2018;
19. Pergub 39 Tahun 2016sebagaimana telah diubah dengan Pergub 15/2020;
20. Pergub 20/2017;
21. Pergub 61 Tahun 2017;
22. Pergub 85 Tahun 2017;
23. Pergub 24 Tahun 2018;
24. Pergub 2 Tahun 2019;
25. Pergub 1 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai, Hari dan Jam Kerja, Penyusunan SKP, Perekaman Absensi, Penilaian Perilaku Kerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai, Tata Cara Pemberian dan Pembayaran TPP, Pengelolaan, Pengadministrasian dan Verifikasi Laporan kinerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
Pembayaran TPP sejak bulan Januari 2021.
22 Hlm, Lamp. XIII
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasai 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah daiam Pemberian Layanan Publik Tertentu.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Konfirmasi Status Wajib Pajak; Jenis Layanan Publik Tertentu yang Memerlukan; Tata Cara Pelaksanaan KSWP; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021.
7 Hlmn. Lampiran 1 Hlmn
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021
PERGUB Prov. Sumatera Utara No. 15 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK ROKOK PROVINSI SUMATERA
UTARA Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Rokok
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Pasal 56 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 75 ayat (3), Pasal 76 ayat (6), dan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nornor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Berrnotor dan Pajak Rokok.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Rokok; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan Pajak; Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran Pengembalian Kelebihan Pajak; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2021.
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara;
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok Provsu
23 Hlmn.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
Daiam rangka perwujudan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata persuratan di iingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perlu dikembangkan aplikasi surat masuk dan surat keluar
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemcrintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemcrintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Instruksi Presidcn Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2017; Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pengelolaan; Pembinaan; Pengawasan; Pengecualian Objek SISUMAKER; Pendanaan; Pelaporan; Petunjuk Teknis; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
15 Hlmn. Lampiran 14 Hlmn.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan
Geapark Sebagai Destinasi Pariwisata ;
bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Eksekutif
UNESCO tanggal 7 Juli 2O2A, Geopark Kaldera Toba
disahkan menjadi anggota UNESCO Global Geopark
pada Konfrensi ke 209 oleh Badan Eksekutif UNESCO,
yang rnenyimpulkan dalam rangka meningkatkan
kinerja Badan Pengelol,a Toba Caldera UNESCO Global
Geopark;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88
Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018 telah
ditetapkan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba
Provinsi Sumatera Utara, sehingga herdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, Peraturan Guberrrur dimaksud perlu
dicabut;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembenfukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Surnber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Cagar
Budaya pembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O1O Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Iadonesia Nomor 5168);
9. Undang-L-Indang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5584 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terkahir dengan UndangUndang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia. Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian AIam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52171 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1O8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 20 1 1 tentang Pengeloaan Kawasan
Suaka Alam. d.an Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5798);
11, Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Talrun 2010-2O25 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52621;
12. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariurisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 147);
Ketentuan Umum, Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
Pada saat Pergub ini mulai berlaku, Gubernur Sumatera Utara Nomor 88 Tahun
2017 tentang Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Gubernur Nornor 28 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 88 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola
Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 Hlm, Lamp: I
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor a355);
Mengingat
4.
-2-
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawatr
Keuangan Negara (Lemharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor LA4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa21);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatr Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44351;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55S7)
sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun }OLS tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2A
Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang
Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +STS);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45T6l
s6Sagairnana telal. diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 11O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5155);
Mengatur penjabaran perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2020
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020.
5 Hlm, Lampiran: I-III
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Ruang Terbuka Komunikasi Keluarga di Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan pasal 65 ayat (1) yaitu Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan
melibatkan peran masyarakat.
Pasal 18 Ayat (S6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemanfaatan Ruang Komunikasi Keluarga; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2020.
7 Hlmn.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) dan Seterusnya di Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
