Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2015 tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Sukanara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2024/No.1, TLD No.110
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan
Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Daerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94
Undang-Uhdang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat yang menyebutkan
untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam
1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan
Retribusi di Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabuaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungufan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan I,ayanan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga
Listrik
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentangpembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sukamara
1.Ketentuan Umum;
2.Klasifikasi dan Jenis;
3.Pajak Daerah;
4.Retribusi Jasa Umum;
5.Retribusi Perizinan Tertentu;
6.Tata Cara Pemungutan dan Retribusi;
7.Sanksi Administrasi;
8.Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Mencabut:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2015 tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa umum;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Sukanara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
h. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
254
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 36 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD Tahun 2024 No. 36
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan
ABSTRAK:
bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin warga Kabupaten Sukalnara yang tergolong pekelja rentan yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasamya terpenuhi;
bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan jaminan sosial maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pemberian jaminan sosial;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan
Kabupaten Katingam, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakeljaan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kelja dan
Jaminan Kematian;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakeljaan di Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakeljaan Bagi Pekelja Bukan Penerima Upah Di
Kabupaten Sukamara;
1. Ketentuan Umum;
2. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Pendanaan;
4. Monitoring dan Evaluasi; dan
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2024.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 32 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD Tahun 2024 No. 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan rencana suksesi yang objektif, terencana, tepat waktu dan akuntabel guna memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, diperlukan Aparatur Sipil Negara terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja optimal untuk mengisi masing-masing jabatan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 38 Tahun. 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Lembaga Administrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dari Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinelja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
1. Ketentuan Umum;
2. Kelembagaan Manajemen Talenta ASN;
3. Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN;
4. Sistem Informasi Manajemen Talenta;
5. Pendanaan; dan
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2024.
18 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD Tahun 2024 No. 31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan penyesuaian standar harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Mengubah Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
2118 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD Tahun 2024 No. 30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimaritan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
APBD Tahun Anggaran 2024 semula beriumlah Rp.876.615.552.206,00 bertambah sebesar Rp.229.411.421.092,00 sehingga menjadi Rp.1.106.026.973.298,00 dengan rincian: Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp.974.864.479.986,00; Belanja Daerah menjadi sebesar Rp.1.084.316.973.298,00; dan Pembiayaan Daerah menjadi sebesar Rp.152.872.493.312.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2024.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD Tahun 2024 No. 29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,perlu menetapkan Peraturari Bupati Sukamara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau , Kabupaten Pulang Pisau ,KabupatenGunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Jumlah Pendapatan
Belanja Daerah
a. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
b. Belanja Modal
1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Modal Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal
c. Belanja Tidak Terduga- Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Terduga
d. Belanja Transfer
1. Belanja Bagi Hasil
Rp. 34.223.538.134,80
Rp. 681.490.471.136,00
Rp. 3.720.048.672.00
Rp. 719.434.057.942,80
Rp. 234.370.048.269,50
Rp. 216.857.601.524,02
Rp. 3.286.849.500,00
Rp. 64.576.479.974,00
Rp. 1.857.008.500,00
Rp. 520.947.987.767,52
Rp. 21.606.879,00
Rp. 27.648.654.147,00
Rp. 35.089.973.008,65
Rp. 68.439.941.664,85
Rp. 802.743.249,00
Rp. 24.864.000,00
Rp. 132.027.782.948,50
0,00
0,00
Rp. 1.030.427.412,00
2. Belanja Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja Transfer
Surplus/(Defisit)
Rp. 78.431.233.852,00
Rp. 79.461.661.264,00
Rp. (13.003.374.037,22
2. 2. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan
Rp. 155.039.662.266,26
Rp. 27.645.237.316.60
Rp. 127.394.424.949,66
Rp 114.391.050.912,44
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
(1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dirinci lebih lanjut dalam penjabaran realisasi anggaran.
(2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2024.
4 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD Tahun 2024 No. 27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2024, Perlu diubah dan
disesuaikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
-Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024
4 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD Tahun 2024 No. 26
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan huruf D angka 1 Sub huruf g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menyebutkan dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Fachity (TDF) menyebutkan Penganggaran atas penggunaan Dana TDF` sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dan Pasal 8 dilakukan melalui mekanisme Perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Daerah mengenai perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
35 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sukamara
ABSTRAK:
bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik
sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun
sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya
secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan
berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas
ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi
terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai
dengan landasan konstitusional Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032.
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan;
3. Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan;
4. Rencana Struktur Ruang;
5. Rencana Pola Ruang;
6. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
7. Peraturan Zonasi;
8. Kelembagaan;
9. Peran Serta Masyarakat;
10. Larangan;
11. Sanksi Administratif;
12. Ketentuan Lain-Lain;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2024.
42
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD Tahun 2024 No. 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025
ABSTRAK:
-bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah agar berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta berkesinambungan, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 262 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2025.
-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
1.Ketentuan Umum;
2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4.Ketentuan Peralihan;
5.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat