peraturan bupati tabanan - Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategi daerah penanggulangan dan pencegahan covid 19 yang penyebarannya semakin meluas, perlu melibatkan semua elemen masyarakat dalam melaksanakan gerakan kebersihan lingkungan untuk pencegahan covid-19;
c. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013.
Mengubah :
1. Ketentuan pasal 1 ditambahkan angka 29, 30, 31, 32, 33, dan 34;
2. Diantara Bab I dan Bab II disisipkan 1 Bab, yaitu Bab I A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
1. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2020
peraturan bupati tabanan - Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Tabanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 82Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkanInstruksi Menetri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk maksud tersebutpertimbangan hurufbperlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82Tahun 2019tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2012;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2017;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2018;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2018;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019;
22. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 ;
23.Intruksi Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33Tahun 2019;
26. Peraturan DaerahNomor 5 Tahun 2003;
27. Peraturan DaerahNomor 1 Tahun 2010 ;
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017;
29. Peraturan Daerah Nomor 14Tahun 2019
peraturan bupati tabanan - Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 ;
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 17 Tahun 2019 .
Mengubah :
1. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6;
2. Ketentuan Pasal 8;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019
160
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2020
peraturan bupati tabanan - Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ABSTRAK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a.bahwa Peraturan Bupati Tabanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 82Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkanIntruksi Presiden Nomor 4Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
c. bahwa untuk maksud tersebutpertimbangan hurufbperlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82Tahun 2019tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2012;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2017;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2018;
20.Peraturan PemerintahNomor 56Tahun 2018;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019;
22. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33Tahun 2019;
25. Peraturan DaerahNomor 5 Tahun 2003;
26. Peraturan DaerahNomor 1 Tahun 2010 ;
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017;
28. Peraturan DaerahNomor 14Tahun 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
b b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019.
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
3. Jumlah Desa;
4. Penetapan Rincian dana Desa;
5. Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa;
6. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa;
8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Jasa Pelayanan Pramuwisata Khusus Dan Pramuwisata Khusus
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Jasa Pelayanan Pramuwisata Khusus dan Pramuwisata Khusus;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Penataan Toko Swalayan Di Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan dan membantu pemasaran produk-produk UMKM dan Bumdes yang ada di Kabupaten Tabanan maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Tabanan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/ 2017
1. KETENTUAN UMUM; 2. PENETAPAN RINCIAN DANA DESA ; 3. PENYALURAN DANA DESA; 4. PENGGUNAAN DANA DESA; 5. PELAPORAN DANA DESA; 6. SANKSI; 7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2017
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kejadian Khusus Yang Berdampak Pada Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kejadian Khusus yang Berdampak pada Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan Kecil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016
1. KETENTUAN UMUM; 2. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN KECIL; 3. TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL; 4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
